SuaraJogja.id - Anggota DPRD hampir tak pernah sepi dari peminat. Profesi wakil rakyat di tingkat daerah itu bahkan selalu diperebutkan banyak orang setiap lima tahun sekali.
Tak dipungkiri gaji hingga tunjangan yang besar menjadi salah satu alasan. Usut punya usut, besaran yang diterima itu ada yang setara dengan Gubernur DIY. Lantas berapa sih besaran gaji hingga tunjangan itu?
Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD DIY Imam Pratanadi memaparkan ada perbedaan besaran yang diterima oleh ketua, wakil, dan anggota DPRD DIY. Perbedaan tersebut berada pada tunjangan yang akan didapatkan masing-masing pihak itu.
"Memang ada perbedaan antara anggota dengan pimpinan. Justru anggota itu ada beberapa tunjangan yang didapatkan, sementara pimpinan tidak," kata Imam, Selasa (12/12/2023).
Terkait dengan besaran yang sama dengan Gubernur DIY itu, disampaikan Imam, ada satu komponen. Hal itu terdapat dalam gaji Ketua DPRD DIY yang nominalnya memang sama dengan yang diterima oleh Gubernur DIY.
"Jadi kalau gaji pokok yang disetarakan pak Gubernur itu pada komponen uang representasi, besarannya Rp3 juta," cetusnya.
Lebih jauh, kata Imam, secara nominal besaran yang didapatkan anggota DPRD DIY lebih besar jika dibandingkan pimpinan DPRD DIY. Hal itu disebabkan ada beberapa tunjangan yang diterima oleh anggota dan tidak diterima oleh pimpinan.
Tunjangan yang dimaksud itu di antaranya tunjangan komisi, tunjangan Badan Kehormatan (BK), tunjangan Panitia Khusus (pansus), tunjangan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) hingga tunjangan reses.
"Untuk ketua dewan itu di angka Rp44 juta lebih sedikit perbulan. Itu sudah termasuk semua (tunjangan). Kalau wakil itu pada besaran Rp39 juta lebih sedikit. Kalau anggota itu berdasarkan aturan-aturan yang ada, itu di Rp51 juta sekian," paparnya.
Baca Juga: Raperda Dikebut, Setiap Kalurahan di DIY Bakal Dapat Rp1 Miliar Per Tahun
Dilanjutkan Imam, angka tersebut sudah termasuk tunjangan-tunjangan lainnya. Misalnya tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, hingga tunjangan beras.
Fasilitas lain seperti kendaraan operasional turut berpengaruh dalam besaran yang diterima itu. Pasalnya tak dipungkiri tunjangan transportasi salah satu yang paling berpengaruh dengan besaran yang diterima.
"Pimpinan (dewan) itu mendapatkan kendaraan operasional. Sehingga mereka tidak mendapat tunjangan transportasi. Itu salah satunya yang kemudian mengakibatkan anggota itu lebih tinggi," tandasnya.
Berita Terkait
-
Musim Pemilu Tempat Wingit di Gunungkidul Ramai Didatangi Peziarah, Cucu Sri Sultan HB VIII Beberkan Sejumlah Tempatnya
-
Pelanggaran APK Marak di Kota Jogja, Bawaslu Minta Parpol Copot Sebelum Disanksi
-
Sejumlah Pelaku Usaha Tanggapi Kenaikan UMP DIY 2024: Mungkin Tahun Depan Mulai Naikkan Gaji Karyawan
-
Raperda Dikebut, Setiap Kalurahan di DIY Bakal Dapat Rp1 Miliar Per Tahun
Terpopuler
- Cara Mengaktifkan IKD dari HP: Serba Praktis Tanpa Fotokopi, Ini Deretan Kegunaannya
- Gibran Diisukan Mundur, Bila Paripurna DPR Hari Ini Setujui Proses Pemakzulan
- 3 Serum Wardah untuk Hempas Flek Hitam dan Kusam Usia 40 Tahun ke Atas Sesuai Review
- Cara Cepat Mencairkan Bunga Es di Kulkas, Ini Trik Mudahnya!
- Amien Rais Minta Jokowi Pensiun Politik, Gunakan Kekayaan untuk Bantu Pengangguran
Pilihan
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Detik-detik Mengharukan: Gibran Membungkuk, Cium Tangan, dan Peluk Erat Prabowo di Istana
-
Momen Haru di Istana: Kala Prabowo Berat Hati Lepas Gibran yang Mundur dari Kursi Wapres
-
Terima Gibran Mundur dari Wapres, Prabowo: Dengan Berat Hati, Saya Hormati Keputusan Beliau
-
Surat Resign Singkat Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Alasan Gibran Mundur dari Wapres
Terkini
-
Elite Sibuk Ributkan Pengunduran Diri Gibran, Persoalan MBG hingga Tambang Terlupakan
-
Di Tengah Polemik Pengunduran Diri Gibran, Sri Sultan Berharap Politik Indonesia Lebih Adem
-
Ricuh Demo Hari Pahlawan di Jogja, Polisi Temukan Bom Molotov hingga Sajam, 1 Orang Jadi Tersangka
-
CCTV Lumpuh Empat Hari Terakhir, Pemda DIY Klaim Ada Ancaman Siber
-
UGM Kecam Kekerasan Saat Aksi, Ova: Kritik Bukan Ancaman bagi Demokrasi