SuaraJogja.id - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY menyoroti sejumlah hal selama masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023/2024. Mulai dari jasa indekos harian yang kian marak hingga minimnya event di luar hotel.
Ketua PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono menuturkan kehadiran jasa kos-kosan harian di DIY selama masa liburan harus lebih diperhatikan oleh pemerintah daerah. Pasalnya jasa tersebut belum memiliki regulasi yang jelas sampai saat ini.
Jika hal tersebut terus dibiarkan dikhawatirkan bakal berdampak bagi industri pariwisata. Mengingat potensi tidak adanya pendapatan asli daerah (PAD) dari jasa indekos harian itu.
"Saya evaluasi tentang kos-kosan. Tahun kemarin kan kos-kosan juga dijual harian. Ini kan sebetulnya warning bagi pemerintah daerah kabupaten maupun kota karena mereka kecolongan PAD," kata Deddy, dikonfirmasi, Rabu (3/1/204).
"Ini harus ada regulasi yang jelas dan pengawasan, eman-eman (sayang), itu sudut pandang PHRI. Jadi jangan sampai PHRI yang dioyak-oyak (dikejar) pajak hotel tapi mereka bebas untuk menjual kos-kosan harian," imbuhnya.
Belum lagi, dalam nataru kali ini kehadiran indekos harian itu turut menghadirkan probelm baru. Termasuk lokasi parkir yang tidak disediakan oleh para penyedia jasa kos-kosan itu.
Deddy mengaku sempat mendapat teguran dari Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta akibat banyaknya mobil yang terparkir di badan jalan terkhusus depan hotel. Namun setelah ditelusuri ternyata mobil-mobil itu bukan milik tamu hotel melainkan pengguna jasa kos-kosan.
Padahal, kata Deddy, jika hotel maupun penginapan apalagi yang termasuk dalam anggota PHRI DIY sudah pasti menyediakan tempat parkir.
"Itu bukan tamu hotel tapi tamu yang kos di belakang (hotel), karena masuk gang, mobil gak bisa masuk," ujarnya.
Baca Juga: Pemindahan Makam Terdampak Tol Jogja-Solo di Tirtoadi Tunggu Appraisal Ulang
"Kan harus ada tempat parkir baik hotel maupun penginapan anggota kami semua harus ada tempat parkir. Tapi itu lalu numpang di badan jalan hotel dikira itu tamu hotel. Itu evaluasi untuk pemerintah," tambahnya.
Kemudian PHRI DIY turut menyoroti event atau acara di luar hotel yang masih minim. Hal itu terlihat dari lama tinggal wisatawan di Jogja yang rata-rata masih berkisar dua hari.
"Saya kira dengan membludaknya wisatawan datang ke DIY, bagi kami event diperlukan. Baik itu intern dari PHRI maupun pemerintah daerah untuk menambah lama stay," tuturnya.
Menurutnya selama nataru kemari acara di luar hotel masih minim. Sehingga itu yang perlu dilakukan evaluasi untuk terus kemudian digenjot lagi pada masa liburan mendatang.
"Ya kan minim, saya lihat ya kurang lah. Makanya itu tadi, kita harus genjot. Jangan hanya tahun ini tapi saya harap 2024 itu juga seperti ini. Berkoordinasi dengan stakeholder pariwisata untuk mengadakan sebuah event. Kalau hotel itu biasanya malam natal tahun baru. Setelah itu kan bisa di luar hotel mengadakan," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Profil dan Pekerjaan Jhon LBF, Siap Bantu Ruben Onsu Bayar Kerugian Rp3,5 M
- 3 Shio yang Menarik Keberuntungan Sepanjang September 2026, Hoki Sebulan Penuh
- Cara Membersihkan Bunga Es Tanpa Mematikan Kulkas, Aman dan Mudah Dilakukan
- 4 Tips Merebus Telur agar Mudah Dikupas, Hasil Mulus Sempurna
- 3 HP Infinix Mirip iPhone 17 Pro Max, Tampil Mewah ala Flagship
Pilihan
-
Terbuang dari Klub Orang Indonesia, Emil Audero Selangkah Lagi ke Rayo Vallecano
-
Sempat Serukan Serang Hercules! Admin Akun Pemukiman Setan Ditangkap Polisi karena Molotov
-
Pidato Pertama Sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Kikin Berseloroh: Baru Dua Jam Saja
-
Jalani Ritual di Danau Sunter, WNA Aljazair Dievakuasi Setelah Dirayu 3 Jam
-
Diseret dari Gang ke Jalan! Kronologi Pedagang Cermin Tewas Dikeroyok Saat Demo Ricuh
Terkini
-
Tanah Rp2 Miliar Dilelang Cuma Rp420 Juta, Warga Kulon Progo Gugat BUMN Lembaga Pinjaman
-
Ormas Terlibat Kekerasan, Muhammadiyah Desak Polisi Tak Tebang Pilih
-
17 Persen Penerima PKH di DIY Terindikasi Judol, Dinsos Tangguhkan Bansos
-
Soroti UU Konservasi dan RUU Masyarakat Adat, Forum PCS 2026 Digelar di UGM
-
Konservasi Indonesia Dinilai Masih Negara-Sentris, PCS 2026 Dorong Perubahan Paradigma