UII Buat Pernyataan Sikap Tepat saat Mahfud MD Putuskan Mundur dari Menkopolhukam, Rektor Tegaskan Tak Ada Kaitannya

SuaraJogja.id - Rektor Universitas Islam Indonesia (UII), Fathul Wahid menanggapi positif keputusan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD yang mundur sebagai Menkopolhukam. Menurutnya hal itu sesuai dengan seruan yang dibacakan oleh sivitas akademika UII.

"Kami menyambut baik [Mahfud mundur dari Menkopolhukam], karena itu juga bagian dari seruan kami," kata Fathul ditemui di Kampus UII, Kamis (1/2/2024).

Diketahui sejumlah sivitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) menyampaikan pernyataan sikap bertajuk Indonesia Darurat Kenegarawanan. Pernyataan sikap ini melibatkan seluruh perwakilan sivitas akademika UII yang terdiri dari jajaran pimpinan universitas, yayasan, alumni hingga mahasiswa.

Satu poin dari pernyataan tersebut secara tegas mendorong calon presiden, calon wakil presiden, para menteri dan kepala daerah yang menjadi tim sukses, serta tim kampanye salah satu pasangan calon, untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Hal itu guna menghindari konflik kepentingan yang berpotensi merugikan bangsa dan negara.

Baca Juga: Potensi Penyalahgunaan Jabatan jadi Konflik Kepentingan di Pemilu, Rektor UII Desak Kepala Daerah hingga Menteri Mundur

"Karena potensi konflik kepentingan selalu ada, ketika seorang masih menjabat dan ternyata ikut kampanye ikut pemilihan kita tidak bisa memastikan bahwa konflik kepentingan bisa kalis, tidak ada sama sekali. Jadi kami menyambut baik," terangnya.

Terkait dengan momen pembacaan pernyataan sikap itu bertepatan bersama Mahfud MD mengundurkan diri, Fathul memastikan dua hal tersebut tidak berkaitan. Pernyataan sikap ini dilakukan murni seruan moral anak bangsa.

"Sama sekali tidak ada hubungannya dengan itu, kemarin kawan-kawan UGM sudah menyatakan dan kami merasa bertanggungjawab, bagaimana pesan baik itu diamplifikasi dan kebetulan hari ini ada berita tersebut," ungkapnya.

4,5 Tahun Menjabat

Mahfud MD menyatakan dirinya mundur dari jabatan menteri setelah 4,5 tahun mengabdi karena alasan perbedaan politik, dan tidak ingin mengganggu jalannya pemerintahan.

Baca Juga: Enggan Tanggapi Pernyataan Jokowi Soal Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Ganjar Pilih Komentari Pentas Teater

"Karena pilihan politik yang berbeda, saya harus ke pinggir dulu agar saya tidak mengganggu pemerintahan dan agar saya juga tidak terganggu [sebagai cawapres]," ujarnya.