SuaraJogja.id - Ketua DPD Partai Golkar DIY, Gandung Pardiman angkat bicara terkait dengan tudingan kantornya yang dijadikan tempat untuk menampung bantuan sosial (bansos) dari pemerintah. Pernyataan itu sebelumnya disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Dalam pernyataan sebelumnya, Hasto menuturkan bahwa pihaknya telah menerima laporan soal dugaan keberadaan bansos yang berada di kantor DPD Golkar DIY. Menanggapi hal itu, Gandung menegaskan bahwa pernyataan Sekjen PDIP tersebut tidak berdasar.
"Ngawure banget. Ini tidak main-main, Hasto itu seorang sekjen, jangan bermulut tipis, berotak bebal, waton njeplak, itu termasuk waton njeplak itu," kata Gandung saat ditemui di Kantor DPD Golkar DIY, Senin (5/2/2024).
"Kalau dia itu orang intelektual dia itu tidak waton njeplak telusuri dulu," imbuhnya.
Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) DIY Prabowo-Gibran itu menuturkan paket sembako yang berada di Kantor DPD Golkar DIY itu murni merupakan program dari partainya. Tidak ada sama sekali campur tangan pemerintah dalam penyaluran atau pengadaan bansos itu.
Ia menyebut bahwa program bansos itu pun sudah berlangsung beberapa waktu sebelum kampanye. Kini paket sembako itu disiapkan untuk program Tebus Murah atau program sembako murah.
"Enggak [dari pusat], ini murni program kami yang kami biaya sendiri tidak menggunakan dana dari pemerintah. Program sembako tebus murah ini untuk membantu masyarakat dan tahap pertama kami sebarkan di 5 kabupaten kota se DIY sebanyak 100 ribu paket sembako tebus murah dan mendapatkan sambutan antusias dari warga masyarakat," ujar dia.
Sementara itu, Wakil ketua tim hukum advokasi TKD Prabowo-Gibran, Saiful Bahri Belu menilai bahwa pernyataan Hasto itu tidak benar dan cenderung mengarah ke fitnah. Apalagi paket sembako itu juga tidak diberikan cuma-cuma tapi juga tetap dijual hanya dengan harga yang murah.
"Ini merupakan pernyataan keliru dan mengarah fitnah, karena sembako kita bagikan tidak semata-mata gratis tetapi dijual untuk keberlangsungan kampanye kita. Kita jual dengan pasar murah sekali lagi tim hukum menyampaikan apa yang disampaikan pak sekjen [PDIP] keliru," ujar Saiful.
Baca Juga: Respon Desas-desus Golkar Bakal Tinggalkan Koalisi Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto Buka Suara
Selain itu, paket sembako ini didapatkan dari hasil iuran para relawan termasuk partai koalisi. Sehingga tidak ada sama sekali andil pemerintah dalam pembagian sembako.
Berita Terkait
-
Forum Purnawirawan Prajurit TNI Usul Gibran Diganti, Begini Respons Golkar
-
Hasto Tertawa Usai Sidang Suap: Masih Belajar Jadi Terdakwa
-
Mau Salurkan Bansos Pakai Teknologi, Begini Kata Mensos Gus Ipul buat Warga yang Gaptek
-
Wahyu Setiawan Dengar Uang Suap dari Hasto, Kuasa Hukum: Kabar Burung Tak Bisa Jadi Bukti
-
Tawa Hasto Usai Jalani Sidang: Masih Belajar Sebagai Terdakwa
Terpopuler
- Pemutihan Pajak Kendaraan Jatim 2025 Kapan Dibuka? Jangan sampai Ketinggalan, Cek Jadwalnya!
- Emil Audero Menyesal: Lebih Baik Ketimbang Tidak Sama Sekali
- Forum Purnawirawan Prajurit TNI Usul Pergantian Gibran hingga Tuntut Reshuffle Menteri Pro-Jokowi
- 5 Rekomendasi Moisturizer Indomaret, Anti Repot Cari Skincare buat Wajah Glowing
- Kata Anak Hotma Sitompul Soal Desiree Tarigan dan Bams Datang Melayat
Pilihan
-
Emansipasi Tanpa Harus Menyerupai Laki-Laki
-
Laga Sulit di Goodison Park: Ini Link Live Streaming Everton vs Manchester City
-
Pemain Keturunan Jawa Bertemu Patrick Kluivert, Akhirnya Gabung Timnas Indonesia?
-
Jadwal Dan Rute Lengkap Bus Trans Metro Dewata di Bali Mulai Besok 20 April 2025
-
Polemik Tolak Rencana Kremasi Murdaya Poo di Borobudur
Terkini
-
Insiden Laka Laut di DIY Masih Berulang, Aturan Wisatawan Pakai Life Jacket Diwacanakan
-
Tingkatkan Kenyamanan Pengguna Asing, BRImo Kini Hadir dalam Dua Bahasa
-
Ribuan Personel Polresta Yogyakarta Diterjunkan Amankan Perayaan Paskah Selama 24 Jam
-
Kebijakan Pemerintah Disebut Belum Pro Rakyat, Ekonom Sebut Kelas Menengah Terancam Miskin
-
Soroti Maraknya Kasus Kekerasan Seksual Dokter Spesialis, RSA UGM Perkuat Etika dan Pengawasan