Tak Terkejut soal Pernyataan Jokowi Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, PDIP Sebut sudah Prediksi Lama

SuaraJogja.id - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengaku pihaknya tidak terlalu terkejut dengan pernyataan Presiden Jokowi terkait presiden boleh kampanye dan memihak dalam Pemilu. Menurutnya PDIP telah memprediksi lama pernyataan itu.

"Sudah diprediksi lama," kata Hasto ditemui awak media di Taman Budaya Yogyakarta (TBY), Rabu (24/1/2024) malam.

Disampaikan Hasto, pihaknya hanya berdoa agar Presiden Jokowi dapat menjalankan tugasnya sebagai pemimpin negara hingga akhir masa pemerintahannya.

"Tidak [terkejut] hanya sebelumnya kan kami berdoa berharap bahwa beliau [Jokowi] dapat menjalankan legacynya sebagai pemimpin," ungkapnya.

Menurutnya seorang pemimpin diukur dengan bagaimana menyiapkan penerusnya ke depan. Dalam konteks ini melalui suatu proses yang demokratis, akuntable dan melibatkan rakyat.

Pernyataan Jokowi tersebut pun diketahui turut menjadi bahan sindiran dalam pertunjukan teater yang diinisiasi oleh Butet Kertaredjasa dan Agus Noor di TBY semalam itu.

"Ya itu adalah para budayawan ketika menyampaikan kritik. Itu sesuatu yang otentik, sesuatu yang berasal dari rakyat dimana rakyat mengharapkan namanya pemimpin itu harus membawa payung perlindungan keadilan bagi semua tanpa pernah membeda-bedakan," tuturnya.

Sebelumnya, Jokowi menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memihak dan berkampanye, termasuk bagi seorang Presiden. Hal itu ditegaskan Jokowi saat ditanya tanggapannya mengenai menteri yang tidak ada hubungan dengan politik justru jadi tim sukses.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja, presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Baca Juga: Komentari Tanggapan Jokowi Presiden Boleh Kampanye, Pakar Hukum Tata Negara UGM: Harusnya Berdiri di Atas Semua Kelompok

Meski bisa ikut kampanye, Jokowi menegaskan presiden sekalipun tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik atau kampanye.

"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, boleh menteri juga boleh," kata Jokowi.

Hal senada ditegaskan Jokowi menanggapi pertanyaan bagaimana memastikan tidak ada konflik kepentingan pejabat negara yang ikut kampanye.

"Itu saja yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara," katanya lagi.