SuaraJogja.id - Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD menyatakan puluhan kampus di Indonesia mendapatkan intimidasi atau tekanan saat menyampaikan seruan moral demokrasi. Mereka diminta seseorang dalam operasi untuk tak mengkritik pemerintahan Jokowi.
Dugaan tekanan ini pun dikomentari kampus di Yogyakarta. Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) meminta siapapun mestinya tidak menekan kebebasan dalam mimbar akademik.
"Saya tidak tahu isi dari surat [intimidasi] itu dan kampus tidak ada tekanan, tapi harapannya tidak terjadi [intimidasi]. Demokrasi itu kan memberikan kesempatan pada seseorang untuk berpendapat, mengungkapkan keprihatinan untuk hidup bersama," papar Wakil Rektor Bidang Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Promosi, dan Jejaring UKDW, Wahju Satria Wibowo dalam seruan moral di Yogyakarta, Selasa (06/02/2024).
Menurut Wahju, dunia akademik tidak memiliki massa. Sebagai lembaga pendidikan, mereka hanya bisa menyampaikan suara bila sekiranya ada hal-hal yang tidak sesuai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Kampus hanya ngomong berdasarkan integritas akademik yang kami miliki. Massa kami paling mahasiswa. Tapi dorongan moral diharapkan bisa mengingatkan sebanyak mungkin orang bahwa proses demokrasi itu sangat berharga dan masa depan bangsa dipertaruhkan disitu," paparnya.
Sementara Rektor UKDW, Wiyatiningsih yang menyampaikan seruan moral menyamapaikan demokrasi adalah bagian dari anugerah yang menjamin kebebasan berpendapat yang beradab. Sehingga seharusnya mendatangkan kegembiraan dalam pesta demokrasi bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.
"Berdasarkan nilai obedience to God, kami meyakini bahwa pemilu adalah bentuk pertanggungjawaban keimanan bangsa Indonesia yang religius. Inilah momen ketika masyarakat Indonesia secara bebas, dan jauh dari segala bentuk intimidasi dari pihak manapun juga, menentukan pemimpin bangsa dan wakil rakyat periode berikutnya," paparnya.
Karenanya berdasarkan nilai walking in integrity, lanjut Wiya, UKDW menolak segala bentuk kemunafikan, kekerasan dan pemaksaan yang melanggar etika, melukai nilai kemanusiaan dan kebebasan. Sebab hal-hal tersebut bertentangan dengan semangat reformasi bangsa ini.
UKDW pun mendorong pemerintah mampu mengayomi semua anak bangsa tanpa membeda-bedakan agar tidak terjadi polarisasi dan perpecahan di kalangan masyarakat yang bisa merusak keharmonisan bangsa. Presiden dan wakil presiden serta para anggota badan legislatif yang terpilih diharapkan menjunjung tinggi sikap etis dalam melayani segenap lapisan masyarakat.
Baca Juga: Metalhead Jogja Suarakan Kekhawatiran Rusaknya Demokrasi Jelang Pemilu Lewat Musik
"Hal ini demi mencapai keadilan dan kesejahteraan bersama, serta kelanggengan bangsa Indonesia," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
-
Respons Putusan Etik DKPP, Cak Imin: Jangan Main-main dengan Demokrasi Kita
-
Selamatkan Indonesia dari Pembusukan Demokrasi, Pemerintah Diminta Jaga Etika Politik
-
Seruan Moral dari UIN Sunan Kalijaga Jogja, Soroti Institusi Demokrasi yang kian Direduksi
-
Metalhead Jogja Suarakan Kekhawatiran Rusaknya Demokrasi Jelang Pemilu Lewat Musik
Terpopuler
- Bagaimana Cara Cek NIK Terindikasi Judol atau Tidak? Begini Langkah Mudahnya
- Buruh di Jogja Geruduk Kantor Gubernur DIY, Tantang Sultan Buktikan Keistimewaan untuk Pekerja
- KPK Ungkap Riwayat Tanah Kavling Pesantren Darul Istiqamah Maros, Minta Hak Warga Dituntaskan
- Cegah Papua Jadi 'Sudan Kedua', Pemerintah Diminta Tarik Pendekatan Militeristik dan Buka Dialog
- 5 Eye Cream Kemasan Jar untuk Bikin Area Mata Tampak Cerah dan Awet Muda
Pilihan
-
WNI 18 Tahun Terancam Hukuman Mati di Malaysia: Ada Barbuk 25 Kg Sabu dan Heroin
-
Akhirnya Buka Suara Usai KPK Usut Korupsi di ATR/BPN, Ini Penjelasan Lengkap Nusron Wahid
-
Pria yang Tendang Perempuan di Senayan City Ditangkap Polisi!
-
Usut Dugaan Korupsi KSO Pertamina EP, Kejagung Geledah Kantor Setda hingga Bapenda Kota Bekasi
-
Mekkah Diserang Houthi, Kemlu Minta WNI Hati-hati di Arab Saudi
Terkini
-
Prabowo Sebut Pakar Saking Pintarnya Jadi Goblok, Muhammadiyah Ingatkan Pakar Berbasis Ilmu dan Data
-
Muhammadiyah Sentil Menkeu Baru, Jangan Biarkan Rupiah Jatuh Terus
-
Polemik Royalti Musik, Pelaku Usaha Bingung, Pekerja Seni Menunggu Hak
-
Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Bayi di Sleman Naik Sidik, Polisi Periksa 3 Saksi
-
Sinergi Perumahan Diperkuat, BRI Dukung Percepatan Program 3 Juta Rumah