SuaraJogja.id - Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD menyatakan puluhan kampus di Indonesia mendapatkan intimidasi atau tekanan saat menyampaikan seruan moral demokrasi. Mereka diminta seseorang dalam operasi untuk tak mengkritik pemerintahan Jokowi.
Dugaan tekanan ini pun dikomentari kampus di Yogyakarta. Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) meminta siapapun mestinya tidak menekan kebebasan dalam mimbar akademik.
"Saya tidak tahu isi dari surat [intimidasi] itu dan kampus tidak ada tekanan, tapi harapannya tidak terjadi [intimidasi]. Demokrasi itu kan memberikan kesempatan pada seseorang untuk berpendapat, mengungkapkan keprihatinan untuk hidup bersama," papar Wakil Rektor Bidang Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Promosi, dan Jejaring UKDW, Wahju Satria Wibowo dalam seruan moral di Yogyakarta, Selasa (06/02/2024).
Menurut Wahju, dunia akademik tidak memiliki massa. Sebagai lembaga pendidikan, mereka hanya bisa menyampaikan suara bila sekiranya ada hal-hal yang tidak sesuai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Kampus hanya ngomong berdasarkan integritas akademik yang kami miliki. Massa kami paling mahasiswa. Tapi dorongan moral diharapkan bisa mengingatkan sebanyak mungkin orang bahwa proses demokrasi itu sangat berharga dan masa depan bangsa dipertaruhkan disitu," paparnya.
Sementara Rektor UKDW, Wiyatiningsih yang menyampaikan seruan moral menyamapaikan demokrasi adalah bagian dari anugerah yang menjamin kebebasan berpendapat yang beradab. Sehingga seharusnya mendatangkan kegembiraan dalam pesta demokrasi bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.
"Berdasarkan nilai obedience to God, kami meyakini bahwa pemilu adalah bentuk pertanggungjawaban keimanan bangsa Indonesia yang religius. Inilah momen ketika masyarakat Indonesia secara bebas, dan jauh dari segala bentuk intimidasi dari pihak manapun juga, menentukan pemimpin bangsa dan wakil rakyat periode berikutnya," paparnya.
Karenanya berdasarkan nilai walking in integrity, lanjut Wiya, UKDW menolak segala bentuk kemunafikan, kekerasan dan pemaksaan yang melanggar etika, melukai nilai kemanusiaan dan kebebasan. Sebab hal-hal tersebut bertentangan dengan semangat reformasi bangsa ini.
UKDW pun mendorong pemerintah mampu mengayomi semua anak bangsa tanpa membeda-bedakan agar tidak terjadi polarisasi dan perpecahan di kalangan masyarakat yang bisa merusak keharmonisan bangsa. Presiden dan wakil presiden serta para anggota badan legislatif yang terpilih diharapkan menjunjung tinggi sikap etis dalam melayani segenap lapisan masyarakat.
Baca Juga: Metalhead Jogja Suarakan Kekhawatiran Rusaknya Demokrasi Jelang Pemilu Lewat Musik
"Hal ini demi mencapai keadilan dan kesejahteraan bersama, serta kelanggengan bangsa Indonesia," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
-
Respons Putusan Etik DKPP, Cak Imin: Jangan Main-main dengan Demokrasi Kita
-
Selamatkan Indonesia dari Pembusukan Demokrasi, Pemerintah Diminta Jaga Etika Politik
-
Seruan Moral dari UIN Sunan Kalijaga Jogja, Soroti Institusi Demokrasi yang kian Direduksi
-
Metalhead Jogja Suarakan Kekhawatiran Rusaknya Demokrasi Jelang Pemilu Lewat Musik
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Isu Keamanan Jelang HUT RI Bikin Khawatir, Sri Sultan Singgung Soal Pagar Tinggi di Mal
-
BRI Optimalkan Likuiditas dari Dana SAL untuk Perluas Kredit Berkualitas bagi UMKM
-
Berangkat Kerja Malah Jadi Korban Begal, Pria di Sleman Ditodong Sajam dan Motor Digasak
-
Pemilik Kendaraan di DIY Bebas Denda Pajak hingga 30 September, Tunggak 10 Tahun Cukup Bayar 5 Tahun
-
Murah, Mudah Didapat, Sulit Ditinggalkan, Kisah Kelam Mantan Pengguna Obat Keras di Jogja