Disebut Banyak Kecurangan, KPU DIY Pastikan Transparan dalam Penghitungan Suara Pemilu

SuaraJogja.id - Sejumlah massa yang menamakan diri 'Yogyakarta Pro Demokrasi dan Menjaga Konstitusi' menggelar aksi unjukrasa bertajuk Sinau Matematika di halaman Kantor KPU DIY, Selasa (20/02/2024). Mereka menuntut perhitungan suara di KPU yang jujur, adil agar tidak ada indikasi kecurangan seperti yang banyak diberitakan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum(KPU) DIY, Ahmad Shidqi pun memberikan tanggapannya. Dia menyatakan KPU DIY transparan dalam penghitungan suara Pemilu.

"Sebenarnya ini kan terkait dengan perolehan yang selama ini diasumsikan kecurangan itu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di info pemilu itu kita bisa melihat ada anomali angka dari perolehan pembacaan Sirekap terhadap pleno yang itu kemudian memunculkan anomali angka sampai melebihi DPT," paparnya.

Meski ada anomali angka, menurut Shidqi, persoalan itu sudah dikoreksi KPU melalui Sirekap selama beberapa hri terakhir. Selain itu penghitungan suara dikoreksi melalui rapat pleno berjenjang di kecamatan.

Baca Juga: Terjadi Indikasi Pelanggaran, 17 TPS di DIY Gelar PSU dan PSL

"Rapat pleno di kecamatan itu semua plano digelar. Bahwa ini ada kesalahan langsung. Ketika pembacaan Sirekap itu keliru ya maka langsung dibetulkan pleno kecamatan. Begitu juga ketika di info pemilu itu munculnya keliru tidak sesuai dengan plano langsung oleh operator Sirekap diperbaiki," tandasnya.

Shidqi menambahkan, munculnya asumsi kecurangan dalam pemungutan suara karena pembacaan mesin Sirekap terhadap pleno yang tidak logis. Karenanya anomali angka terus diperbaiki. Penggunaan Sirekap pun diklaim membuat penghitungan suara menjadi transparan.

"Prinsipnya dengan adanya Sirekap itu justru kita transparan, semua bisa diketahui oleh publik. Publik bisa mengoreksi, plano juga bisa diketahui oleh publik dan itu dengan Sirekap itu," jelasnya.

Terkait unjukrasa kali ini, Shidqi menyatakan aksi tersebut menjadi bagian aspirasi masyarakat. Bahkan merupakan bentuk kepedulian masyarakat sehingga tidak perlu dipermasalahkan.

Masyarakat memiliki wewenang untuk mengawasi jalannya Pemilu. Dengan demikian hasil yang didapat pun jujur dan adil (jurdil).

Baca Juga: Bawaslu Sleman Rekomendasikan Total 11 TPS Lakukan PSU dan PSL

"Menjadi bagian dari aspirasi masyarakat mengawal pemilu, proses demokrasi elektoral berjalan dengan baik. Kami berterima kasih, proses pemilu tidak hanya dikawal sampai 14 Februari [2024] tapi sampai proses penetapan rekapitulasi terus dikawal," imbuhnya.