SuaraJogja.id - Sejumlah massa yang menamakan diri 'Yogyakarta Pro Demokrasi dan Menjaga Konstitusi' menggelar aksi unjukrasa bertajuk Sinau Matematika di halaman Kantor KPU DIY, Selasa (20/02/2024). Mereka menuntut perhitungan suara di KPU yang jujur, adil agar tidak ada indikasi kecurangan seperti yang banyak diberitakan.
Ketua Komisi Pemilihan Umum(KPU) DIY, Ahmad Shidqi pun memberikan tanggapannya. Dia menyatakan KPU DIY transparan dalam penghitungan suara Pemilu.
"Sebenarnya ini kan terkait dengan perolehan yang selama ini diasumsikan kecurangan itu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di info pemilu itu kita bisa melihat ada anomali angka dari perolehan pembacaan Sirekap terhadap pleno yang itu kemudian memunculkan anomali angka sampai melebihi DPT," paparnya.
Meski ada anomali angka, menurut Shidqi, persoalan itu sudah dikoreksi KPU melalui Sirekap selama beberapa hri terakhir. Selain itu penghitungan suara dikoreksi melalui rapat pleno berjenjang di kecamatan.
"Rapat pleno di kecamatan itu semua plano digelar. Bahwa ini ada kesalahan langsung. Ketika pembacaan Sirekap itu keliru ya maka langsung dibetulkan pleno kecamatan. Begitu juga ketika di info pemilu itu munculnya keliru tidak sesuai dengan plano langsung oleh operator Sirekap diperbaiki," tandasnya.
Shidqi menambahkan, munculnya asumsi kecurangan dalam pemungutan suara karena pembacaan mesin Sirekap terhadap pleno yang tidak logis. Karenanya anomali angka terus diperbaiki. Penggunaan Sirekap pun diklaim membuat penghitungan suara menjadi transparan.
"Prinsipnya dengan adanya Sirekap itu justru kita transparan, semua bisa diketahui oleh publik. Publik bisa mengoreksi, plano juga bisa diketahui oleh publik dan itu dengan Sirekap itu," jelasnya.
Terkait unjukrasa kali ini, Shidqi menyatakan aksi tersebut menjadi bagian aspirasi masyarakat. Bahkan merupakan bentuk kepedulian masyarakat sehingga tidak perlu dipermasalahkan.
Masyarakat memiliki wewenang untuk mengawasi jalannya Pemilu. Dengan demikian hasil yang didapat pun jujur dan adil (jurdil).
Baca Juga: Terjadi Indikasi Pelanggaran, 17 TPS di DIY Gelar PSU dan PSL
"Menjadi bagian dari aspirasi masyarakat mengawal pemilu, proses demokrasi elektoral berjalan dengan baik. Kami berterima kasih, proses pemilu tidak hanya dikawal sampai 14 Februari [2024] tapi sampai proses penetapan rekapitulasi terus dikawal," imbuhnya.
Sebelumnya puluhan massa menggelar aksi teatrikal bertajuk Sinau Matematika bersama KPU di kantor KPU DIY, Selasa (20/02/2024). Massa yang mengklaim tidak berafiliasi dengan capres/cawapres manapun meski dalam aksi tersebut menuntut pemilu yang jurdil dan KPU harus melakukan pemilu ulang bila ditemukan kecurangan.
"Kami datang atas nama rakyat yogyakarta pro demokrasi dan menjaga konstitusi, datang ke kpu untuk menyampaikan aspirasi keprihatinan kami bahwa pemilu kali ini benar-benar pemilu yang sangat gila yang mana kecurangan sangat nyata di depan kita," papar Agus Becak, salah satu koordinator aksi.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
-
Terancam Tak Dilantik Meski Menang Pileg Usai Surat Instruksi PDIP, Begini Tanggapan Caleg di DIY
-
KPU Sleman Siap Gelar PSU dan PSL Sabtu Pekan Ini
-
Klaim Tak Berafiliasi dengan Capres Manapun, Massa Gelar Teatrikal Sinau Matematika di KPU DIY
-
Terjadi Indikasi Pelanggaran, 17 TPS di DIY Gelar PSU dan PSL
Terpopuler
- Sejumlah Jenderal Polri Dikabarkan Diamankan, Satu 'Bintang Empat' Sudah Dilepas
- Cara Aktifkan Fitur End-to-End Encryption WhatsApp, Pastikan Obrolan Rahasiamu Bebas Sadap
- Jokowi: Saya Disadap, Tapi Saya Diam Saja
- Sejumlah Jenderal Diperiksa Propam, Ini Respons Mabes
- Jenderal Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo
Pilihan
-
Seskab Teddy Dikabarkan Diperiksa POM TNI, Soal Penyadapan Prabowo?
-
Jokowi Tak Banyak Komentar Soal Penyadapan Prabowo: Kita Hormati Proses Hukum
-
Dicecar soal Listyo Sigit Prabowo, Jokowi: Semua Orang juga Sudah Tahu
-
Jokowi Ngaku Lupa Nama 3 Temannya yang Wisuda Bareng di UGM
-
Hakim Potong Omongan Jokowi yang Melebar: Jawab Saja Pertanyaannya!
Terkini
-
Pasien Rumah Sakit di Bantul Ditangkap Polisi Usai Lecehkan Perawat
-
Buntut Foto Wapres Gibran Diturunkan, Kemendagri Hubungi DPRD DIY, Setwan Langsung Evaluasi
-
Bukan Aksi Sepihak, Forum Kebangsaan DIY Klaim Penurunan Foto Gibran Dipelopori Anggota Dewan
-
Ponpes HQ Sukoharjo Digeledah Polisi, Menag Tegaskan Hukum Berbicara
-
Tukang Cukur hingga Warteg Kena Pajak, Sultan Sebut Seperti Zaman VOC