SuaraJogja.id - Pasca pertemuan Presiden Joko Widodo (jokowi) dengan putera mahkota Kerajaan Arab Saudi sekaligus Perdana Menteri Muhammad bin Salman (MBS), Indonesia pada 2024 ini mendapatkan tambahan kuota haji. Kuota jemaah haji Indonesia untuk 2024 ini, dari jumlah semula 221.000 orang menjadi 241.000 orang.
"Kalau melihat tren, tambahan kuota dimulai dari 8 ribu, 10 ribu kemudian 20 ribu, insya Allah tren akan terus naik. Jadi jangan khawatir karena porsi akan semakin besar karena melihat jemaah haji bisa berangkat 500 ribu untuk sekali berangkat," ujar anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Harry Alexander dikutip, Sabtu (2/3/2024).
Meski ada tambahan kuota, menurut Harry, masyarakat diminta hati-hati untuk tidak melakukan haji ilegal atau tanpa ijin. Sebab jika aturan tersebut dilarang, maka jemaah akan didenda 50.000 riyal Saudi atau sekitar Rp208,8 juta.
Masyarakat diminta untuk memilih Haji Reguler ataupun Haji Khusus. Hal ini penting agar keamanan uang mereka bisa terjaga.
"Karena diluar haji ini [reguler dan khusus], keuangannya tidak dijamin. Jadi kalau tiba-tiba ada kehilangan, kan kasihan jemaahnya, mereka juga dikejar-kejar petugas. Sedangkan di haji reguler dan khusus, dana dikelola BPKH, kita investasi di bank dan dijamin LPS," jelasnya.
Jika jemaah haji memaksa ikut haji ilegal, maka mereka tidak akan mendapatkan jaminan keamanan. Termasuk mendapatkan tempat yang representatif selama melaksanakan ibadah haji.
Karenanya dengan memilih haji yang reguler ataupun khusus, maka negara bisa menjamin keamanan jemaah haji. Termasuk fasilitas yang akan mereka dapat selama berada di Arab Saudi.
"Termasuk untuk mendapatkan vaksinasi karena arab saudi [menjalankan aturan] sesuai WHO," ujarnya.
Harry memastikan dana yang dikelola BPKH aman dan likuid. Pengelolaan dana dilakukan secara syariah lewat penempatan di perbankan dan investasi melalui Bank Penerima Setoran-BPIH.
dana haji dikelola dengan berkeadilan dan berkelanjutan untuk memenuhi prinsip istitha'ah. BPKH melakukan investasi secara syariah, dan hasilnya sejauh ini pembiayaan dan investasi tidak ada yang macet.
Berita Terkait
-
Belum Lebaran ke Megawati, Jokowi Disebut Masih Komunikasi dengan PDIP Lewat Puan
-
Analis Sebut Jokowi Masuk Daftar Musuh Megawati, Sulit Keduanya untuk Berlebaran
-
Pekerja Indonesia Disarankan Tak ke Myanmar, Kamboja dan Thailand: Rawan TPPO!
-
Dicap Sombong, Adab Fuji ke Awak Media saat Lebaran Jadi Perbincangan: Tumben
-
Ziarah Makam Vanessa Angel saat Lebaran, Penampilan Fuji Jadi Perbincangan
Terpopuler
- Dedi Mulyadi Sebut Masjid Al Jabbar Dibangun dari Dana Pinjaman, Kini Jadi Perdebatan Publik
- Baru Sekali Bela Timnas Indonesia, Dean James Dibidik Jawara Liga Champions
- Terungkap, Ini Alasan Ruben Onsu Rayakan Idul Fitri dengan "Keluarga" yang Tak Dikenal
- Yamaha NMAX Kalah Ganteng, Mesin Lebih Beringas: Intip Pesona Skuter Premium dari Aprilia
- JakOne Mobile Bank DKI Bermasalah, PSI: Gangguan Ini Menimbulkan Tanda Tanya
Pilihan
-
Hasil Liga Thailand: Bangkok United Menang Berkat Aksi Pratama Arhan
-
Prediksi Madura United vs Persija Jakarta: Jaminan Duel Panas Usai Lebaran!
-
Persib Bandung Menuju Back to Back Juara BRI Liga 1, Ini Jadwal Lengkap di Bulan April
-
Bocoran dari FC Dallas, Maarten Paes Bisa Tampil Lawan China
-
Almere City Surati Pemain untuk Perpanjang Kontrak, Thom Haye Tak Masuk!
Terkini
-
Tanggapi Langkah Tarif Trump, Wali Kota Jogja: Kuatkan Produk Lokal!
-
Masa WFA ASN Diperpanjang, Pemkot Jogja Pastikan Tak Ganggu Pelayanan Masyarakat
-
Kurangi Kendaraan Pribadi Saat Arus Balik, Menhub Lepas 22 Bus Pemudik di Giwangan
-
Puncak Arus Balik H+3 dan H+4, 350 Ribu Kendaraan Tinggalkan DIY
-
Gunung Merapi Masih Luncuran Ratusan Lava, Simak Aktivitas Terkini Sepekan Terakhir