SuaraJogja.id - Pasca pertemuan Presiden Joko Widodo (jokowi) dengan putera mahkota Kerajaan Arab Saudi sekaligus Perdana Menteri Muhammad bin Salman (MBS), Indonesia pada 2024 ini mendapatkan tambahan kuota haji. Kuota jemaah haji Indonesia untuk 2024 ini, dari jumlah semula 221.000 orang menjadi 241.000 orang.
"Kalau melihat tren, tambahan kuota dimulai dari 8 ribu, 10 ribu kemudian 20 ribu, insya Allah tren akan terus naik. Jadi jangan khawatir karena porsi akan semakin besar karena melihat jemaah haji bisa berangkat 500 ribu untuk sekali berangkat," ujar anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Harry Alexander dikutip, Sabtu (2/3/2024).
Meski ada tambahan kuota, menurut Harry, masyarakat diminta hati-hati untuk tidak melakukan haji ilegal atau tanpa ijin. Sebab jika aturan tersebut dilarang, maka jemaah akan didenda 50.000 riyal Saudi atau sekitar Rp208,8 juta.
Masyarakat diminta untuk memilih Haji Reguler ataupun Haji Khusus. Hal ini penting agar keamanan uang mereka bisa terjaga.
"Karena diluar haji ini [reguler dan khusus], keuangannya tidak dijamin. Jadi kalau tiba-tiba ada kehilangan, kan kasihan jemaahnya, mereka juga dikejar-kejar petugas. Sedangkan di haji reguler dan khusus, dana dikelola BPKH, kita investasi di bank dan dijamin LPS," jelasnya.
Jika jemaah haji memaksa ikut haji ilegal, maka mereka tidak akan mendapatkan jaminan keamanan. Termasuk mendapatkan tempat yang representatif selama melaksanakan ibadah haji.
Karenanya dengan memilih haji yang reguler ataupun khusus, maka negara bisa menjamin keamanan jemaah haji. Termasuk fasilitas yang akan mereka dapat selama berada di Arab Saudi.
"Termasuk untuk mendapatkan vaksinasi karena arab saudi [menjalankan aturan] sesuai WHO," ujarnya.
Harry memastikan dana yang dikelola BPKH aman dan likuid. Pengelolaan dana dilakukan secara syariah lewat penempatan di perbankan dan investasi melalui Bank Penerima Setoran-BPIH.
dana haji dikelola dengan berkeadilan dan berkelanjutan untuk memenuhi prinsip istitha'ah. BPKH melakukan investasi secara syariah, dan hasilnya sejauh ini pembiayaan dan investasi tidak ada yang macet.
"Bahkan BPKH saat ini turut serta mengembangkan ekonomi syariah khususnya ekosistem perhajian di Indonesia," paparnya.
Harry menambahkan, untuk meningkatkan kesadaran berhaji, saat ini BPKH mengkampanyekan program Haji Muda. Sebab antrian rata-rata haji di Pulau Jawa sudah 25 tahun.
"Kita mendorong pendaftaran haji lebih muda sehingga saat berangkat mereka sudah siap," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
-
Prabowo Ancam Sikat Habis Jenderal Beking Tambang Ilegal, Kerugian Negara Rp300 Triliun Jadi Sorotan
-
Megawati Pilih Partai daripada Istana di Hari Kemerdekaan
-
Panggung Istana Tanpa Megawati: SBY dan Jokowi Hadir di HUT ke-80 RI, Ketua Umum PDIP Pilih Absen
-
Jalan Tol Si Kaya Meraih Surga: 3.503 Jemaah Haji Khusus 2024 Berangkat tanpa Antre
-
Wakil Ketua DPR Cucun: Kami Kawal Prabowo Sikat 1.063 Tambang Ilegal
Terpopuler
Pilihan
-
Profil Riccardo Calafiori, Bek Arsenal yang Bikin Manchester United Tak Berkutik di Old Trafford
-
Breaking News! Main Buruk di Laga Debut, Kevin Diks Cedera Lagi
-
Debut Brutal Joan Garcia: Kiper Baru Barcelona Langsung Berdarah-darah Lawan Mallorca
-
Debit Manis Shayne Pattynama, Buriram United Menang di Kandang Lamphun Warrior
-
PSIM Yogyakarta Nyaris Kalah, Jean-Paul van Gastel Ungkap Boroknya
Terkini
-
Remisi Kemerdekaan: 144 Napi Gunungkidul Dapat Angin Segar, 7 Langsung Bebas!
-
ITF Niten Digenjot, Mampukah Selamatkan Bantul dari Darurat Sampah?
-
Gagasan Sekolah Rakyat Prabowo Dikritik, Akademisi: Berisiko Ciptakan Kasta Pendidikan Baru
-
Peringatan 80 Tahun Indonesia Merdeka, Wajah Penindasan Muncul jadi Ancaman Bangsa
-
Wasiat Api Pangeran Diponegoro di Nadi Keturunannya: Refleksi 200 Tahun Perang Jawa