Scroll untuk membaca artikel
Muhammad Ilham Baktora | Hiskia Andika Weadcaksana
Senin, 11 Maret 2024 | 15:30 WIB
Mahfud MD saat memberi paparan kepada wartawan di Bantul, DI Yogyakarta, Senin (11/3/2024). [Hiskia Andika Weadcaksana/Suarajogja.id]

"Jangan salah artikan gerakan kekerasan ya, itu perbaikan demokrasi, karena kalau demokrasi kayak gini, besok orang mau jadi calon enggak usah pakai pemilu aja yang punya uang dan punya hubungan dengan kekuasaan gitu aja langsung, kalau caranya seperti ini. Kata Jusuf Kalla tuh pidato di UI gitu kan, nah Bu Mega membaca seperti itu juga," tambahnya.

Menurutnya persoalan mengenai hak angket hingga MK itu merupakan jangka pendek. Sedangkan dinamika politik masih akan terus berlangsung hingga Oktober mendatang dan bahkan setelah itu.

"Jadi masalah angket, masalah MK itu, kan jangka pendek, mungkin jangka menengah menuju Oktober itu mungkin masih akan terjadi berbagai dinamika," cetusnya.

Diketahui hak angket untuk menguak kecurangan Pemilu 2024 pertama kali digembar-gemborkan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Namun, seiring berjalannya waktu, hak angket hanya menjadi riak-riak di tengah-tengah masyarakat.

Baca Juga: Partisipasi PSU di Jogja Turun 40 Persen, Dari 23 TPS Hanya Satu yang Naik

Bagaimana tidak, meski Ganjar melantangkan hak angket, sikap yang ditunjukkan PDIP sebagai partai pengusungnya di Pilpres 2024 malah berbeda.

Sebabnya, hingga detik ini, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri belum bersuara mengenai hak angket. Begitu pula dengan putrinya, Puan Maharani yang belum terdengar tanggapannya mengenai hak angket.

Load More