Nama Calon Sekda Sleman Sudah Mengerucut, Masih Tunggu Proses Pelantikan

SuaraJogja.id - Nama calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sleman sudah mengerucut. Kini pelantikan Sekda baru di Bumi Sembada itu masih menunggu proses selanjutnya.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sleman, Budi Pramono. Kendati demikian hingga saat ini belum ada tanggal untuk pelantikan.

"Iya sudah (mengerucut), masih proses. Belum ada tanggalnya (pelantikan), kapannya belum tahu," kata Budi saat dihubungi, Rabu (17/4/2024).

Ditanya terkait nama calon Sekda Sleman itu, Budi masih enggan membeberkan lebih jauh. Saat ini semua masih dalam proses sesuai tahapan yang diperlukan.

Baca Juga: Jambret Emak-emak saat Pulang dari Pasar, Pria Asal Kulon Progo Dicokok Polisi

Budi menyebut saat ini penetapan Sekda Sleman itu masih berproses di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman. Hal itu guna pemberhentian jabatan dari calon Sekda yang bersangkutan.

"Untuk Sekda Sleman saat ini kan baru berproses untuk di Kemendagri di Dukcapil, untuk pemberhentian jabatan dari calon Sekda. Karena kalau capil itu kan harus ada proses pemberhentian dari Dirjen Dukcapil karena yang mengangkat sana, prosesnya di sana," terangnya.

Nantinya setelah pemberhentian jabatan calon Sekda itu selesai di Dirjen Dukcapil, maka selanjut baru akan dapat diproses ke tahap selanjutnya. Dalam hal ini pengurusan izin oleh BKPP ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Kita masih menunggu, turunnya ini kemudin ketika turun ya kita urus izinnya ke Kemendagri lagi untuk izin pelantikan," ucapnya. 

Diketahui, sebeluknya panitia seleksi menetapkan 11 pelamar calon Sekda Sleman. Seluruh calon Sekda yang mayoritas merupakan jajaran pegawai eselon II di Pemkab Sleman itu pun sudah dinyatakan lolos seleksi administrasi. 

Baca Juga: Seminggu Tak Ditemukan, Pencarian Pria yang Diduga Nekat Terjun ke Kali Code Dihentikan

Setelah melewati berbagai tahap seleksi muncul tiga nama calon Sekda Sleman. Ketiganya hanya tinggal menunggu rekomendasi dari Gubernur DIY dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).