Partai Golkar Gunungkidul Buka Pendaftaran Jelang Pilkada, Bupati Petahana hingga Guru Besar UNS Telah Ambil Formulir

SuaraJogja.id - Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Golkar Gunungkidul telah membuka pendaftaran bakal calon bupati dan calon wakil bupati (Cabup-Cawabup) untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 mendatang. Mereka membuka pendaftaran sejak Senin  (22/4/2024) hingga Rabu (24/4/2024) esok. 

Ketua DPD Partai Golkar Gunungkidul, Heri Nugroho menuturkan hari pertama kemarin sudah ada dua nama yang mengambil formulir pendaftaran. Dua nama tersebut adalah Sunaryanta dan Dr Supriyadi. Keduanya bukan kader Partai Golkar yang mengambil formulir. di mana Sunaryanta mengambil formulir bakal calon bupati dan Dr Supriyadi mengambil formulir cabup serta cawabup. 

"Hari ini rencananya ada pak Sugiyartono, beliau basicnya kerja di media nasional. Katanya mau ambil formulir cabup," tutur dia, Selasa (23/4/2024). 

Heri menjelaskan, Sunaryanta adalah bupati petahana di mana pada Pilkada sebelumnya Partai Golkar juga turut mengusungnya. Sementara Dr Supriyadi adalah seorang guru besar di Universitas Negeri Surakarta (UNS) asal Rongkop Gunungkidul yang juga mantan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Gunungkidul. 

Baca Juga: KPU Kota Jogja Segera Sosialisasi Rekrutmen Anggota Badan Adhoc Pilkada 2024, Petugas Lama Bisa Daftar Lagi

Sementara dari internal Partai Golkar nanti rencananya bakal ada 3 nama yang mengambil formulir. Ketiganya adalah Sarif Guska Laksana, Heri Nugroho dan Anti Kumalasari. Ketiganya juga merupakan caleg terpilih pada pemilu kemarin. 

"Saya (Heri Nugroho), mas Guska dan Mbak Anti akan mengambil formulir cawabup," kata dia. 

Guska adalah anak dari politisi kawakan sekaligus Ketua DPD Partai Golar DIY yang memperoleh suara terbanyak dalam Pileg kemarin. Heri Nugroho sendiri selain Ketua DPD Partai Golkar Gunungkidul juga menjabat wakil ketua DPRD Gunungkidul. Sementara Anti adalah wajah baru anggota DPRD Gunungkidul periode mendatang. 

Kendati ada beberapa nama kader internal, namun bukan berarti nantinya bakal lebih diprioritaskan dalam mendapatkan rekomendasi dari DPP. Karena untuk mendapatkan rekomendasi tentu harus melalui beberapa mekanisme partai, salah satunya adalah survei. 

"Jadi nanti setelah pendaftaran ditutup akan ada yang akan kami lakukan. Surveinya 3 tahap," tambahnya. 

Baca Juga: Jumlah TPS Berkurang saat Pilkada 2024, KPU Kota Jogja Tunggu Teknis Pemutakhiran DPT

Untuk pembiayaan survei, Heri mengungkapkan bakal ditanggung renteng alias ditanggung bersama semua kandidat yang mendaftar. Uang tersebut nanti bakal dikembalikan oleh kandidat yang mendapatkan rekomendasi dari DPP. Sehingga kandidat yang mendaftar tidak akan kehilangan uangnya.