Tantangan Prabowo Konsolidasikan Koalisi yang Kian Besar, Potensi Munculnya Duri Dalam Daging

SuaraJogja.id - Pakar politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Arya Budi menilai upaya Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto menggandeng sejumlah partai yang merupakan rival politik di Pilpres 2024 tak menjamin pemerintahan akan berjalan mulus. Justru Prabowo dihadapkan dengan tantangan konsolidasi yang kian susah.

"Jadi saat ini koalisi Prabowo dengan empat partai sebelum masuknya NasDem kemarin sebenarnya 48 persen. Memang belum mencapai 50 persen, untuk meloloskan beberapa agenda pemerintah di DPR memang akan lebih aman jika ada 50 persen lebih kursi," kata Arya, saat dihubungi, Jumat (26/4/2024).

Bergabungnya NasDem kemarin secara eksplisit itu sudah cukup sebenarnya bagi Prabowo. Dalam politik hal ini dikenal dengan istilah minimal winning coalition atau pemenang secara efektif.

"Cuma Prabowo sepertinya ingin menguasai seluruh partai politik yang lolos di DPR RI di Senayan. Sehingga dia merasa mempunyai kontrol terhadap agenda politik dia nanti," ucapnya.

"Tapi sekali lagi itu tidak menjamin bahwa pemerintahan akan berjalan efektif karena koalisi yang gemuk itu akan menciptakan konsolidasi yang lebih merepotkan daripada yang efektif tadi," imbuhnya.

Pasalnya, Arya menyebut pertarungan antar partai itu justru makin berpotensi terjadi di dalam tubuh koalisi besar itu. Kondisi tersebut yang harus diwaspadai oleh Prabowo-Gibran.

"Itu mengubah pola bergaining politik, relasi antar partai di dalam koalisi yang ada. Misalnya mereka (NasDem) merasa mempunyai kekuatan lebih dibanding PAN dan Demokrat sehingga merasa berhak terhadap portofolio kementerian," tuturnya.

"Tentu Prabowo akan kerepotan mekonsolidasikan partai-partai ini dan energi yang harusnya dibutuhkan dalam menghadapi geopolitik yang saat ini sedang krisis kemudian tantangan global dan domestik ya, kita masih banyak pekerjaan, akhirnya energi itu tersiat oleh konsolidasi internal koalisi dan akhirnya pemerintahan tidak berjalan efektif," tambahnya.

Oposisi Tak Tajam Siap-siap Kembali Otoriter

Baca Juga: Soal Oposisi di Dalam Pemerintahan, Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir: Harus Selalu Hidupkan Check and Balances

Belum lagi, ditambahkan Arya, oposisi yang minimal itu akan menciptakan pemerintahan yang cenderung otoritarian. Mengingat narasi publik dan pekerjaan pemerintahan terjadi terlalu dominan oleh kekuasaan.

"Itu menjadi bahaya karena DPR RI, legislatif dalam nalar presidensialisme mempunyai fungsi check and balances terhadap eksekutif. Kalau legislatif itu dia menari di bawah genderang eksekutif, dia tidak mempunyai fungsi legislatif terkait dengan sistem pengawasan, kemudian nanti ada budgeting dan seterusnya, karena dia hanya menjadi stempel dari eksekutif," tegasnya.

"Sekali lagi pemerintahan yang over majority itu ada ancaman terkait dengan duri di dalam daging. Jadi konsolidasi yang rumit antar partai sesama anggota koalisi," imbuhnya.

Sebelumnya, setelah Prabowo-Gibran ditetapkan sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo langsung melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Rabu (24/4) kemarin.

Partai NasDem pun telah menyatakan bersama dengan pemerintahan demi membangun Indonesia menjadi lebih maju.

Ketua Umum NasDem Surya Paloh menyampaikan hal tersebut setelah mengunjungi kediaman presiden terpilih hasil Pilpres 2024 Prabowo Subianto di Jakarta Selatan, Kamis sore (25/4).