Ramai Namanya Masuk Bursa Calon Bupati Bantul, Soimah Pancawati Menolak karena Alasan Ini

SuaraJogja.id - Artis Soimah Pancawati dikabarkan menolak untuk dicalonkan menjadi bupati Bantul. Meski beberapa partai melirik artis yang kini tinggal di Padukuhan Ngoto, Kalurahan Bangunharjo, Kapanewon Sewon, Bantul ini mengaku belum tertarik.

Salah satu partai yang tertarik untuk menjadikan Soimah orang nomor 1 di Bantul adalah PDIP. Beberapa waktu yang lalu, Sekretaris DPC PDIP Bantul, Rajut Sukasworo mengungkapkan nama Soimah muncul dalam penjaringan internal PDIP.

"Nama Soimah juga muncul, tetapi kami belum berkomunikasi dengan beliau," ujarnya.

Kekinian, Ketua tim penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati DPC PDIP Bantul Heru Nugroho mengungkapkan jika artis multitalenta tersebut menolak dicalonkan sebagai bupati di Pilkada Bantul 2024. Hal tersebut ia dapatkan ketika dirinya menjalin komunikasi dengan pihak Soimah.

Baca Juga: KPU Bantul Buka Pendaftaran PPK untuk Pilkada, Terbuka untuk Peserta Lama dan Baru

"Kami telah memastikan hal tersebut melalui keluarga Soimah. Soimah tidak bersedia untuk dicalonkan," ujarnya, Jumat (26/4/2024).

Sementara dalam pendaftaran calon bupati dan wakil bupati yang tengah mereka lakukan, Heru menyebut sudah ada empat nama yang mengambil formulir pendaftaran penjaringan bakal calon bupati.

Ada dua nama yang berasal dari eksternal partai yaitu Bupati Bantul Abdul Halim Muslih dan Lurah Canden, Kapanewon Jetis, Bantul Bejo WTP.

Terdapat dua nama lainnya berasal dari internal partai, mereka adalah Wakil Bupati Bantul saat ini Joko Purnomo dan anggota DPRD Bantul fraksi PDIP yang juga mantan Ketua DPC PDIP, Aryunadi.

Geliat Pilkada Bantul untuk November 2024 ini sudah mulai terasa, bahkan KPU Bantul juga sudah menyiapkan pesta demokrasi masyarakat ini untuk menentukan pilihannya pada pemimpin lima tahun mendatang.

Baca Juga: Prioritas Usung Kader Sendiri untuk Pilkada Jogja, PDIP DIY Buka Peluang Gandeng Kandidat dari Parpol Lain

Di sisi lain, kerawanan politik di Bantul juga cukup berpotensi terjadi konflik. Dengan demikian sejumlah stakeholder termasuk lembaga penyelenggara Pilkada nanti diharapkan bisa meminimalisasi konflik yang terjadi.