SuaraJogja.id - WALHI Yogyakarta menyoroti perhelatan World Water Forum ke-10 di Bali. Pada forum dunia tersebut Presiden Jokowi sempat berpidato tentang pentingnya pengelolaan air.
Namun pada saat bersamaan di Yogyakarta kualitas air masih menjadi permasalahan yang harus dihadapi warga. Mayoritas sungai dan air tanah di Yogyakarta mempunyai kualitas yang buruk.
Kadiv Kampanye WALHI Yogyakarta, Elki Setiyo Hadi, menuturkan salah satu kasus pencemaran air dengan tingkat yang masif terjadi ada di sekitar TPA Piyungan. Tingginya tingkat pencemaran di Piyungan berpengaruh pada kualitas air.
"Hingga hari ini, sumber air warga tidak dapat dikonsumsi. Warga menggunakan air sumurnya hanya untuk mencuci dan mandi. Mereka tidak menggunakan airnya untuk memasak dan minum, karena telah tercemar air lindi," kata Elki dalam keterangan tertulisnya, Minggu (26/5/2024).
Buruknya pengelolaan air di Yogyakarta bertambah dengan permasalahan tata kelola sampah yang juga buruk. Sampah-sampah organik yang tidak terkelola menimbulkan air lindi dan mencemari sungai dan air tanah milik warga.
Masyarakat yang tinggal di TPA Piyungan menjadi kelompok yang paling terdampak atas buruknya pengelolaan sampah yang berimbas pada pencemaran air lindi. Pasalnya air lindi tersebut telah mencemari sumber air tanah warga.
"Sehingga warga di sekitar TPA Piyungan tidak dapat menggunakan airnya untuk minum dan kebutuhan sehari-hari akibat pencemaran air yang telah di atas ambang batas," ucapnya.
Disampaikan Elki, pencemaran air yang dihadapi warga tersebut telah menjadi masalah. Dibuktikan dengan beberapa warga desa mengalami gangguan kesehatan.
Tingginya kandungan klorin yang ada pada sumur-sumur warga akibat pencemaran air lindi menimbulkan terdapat warga yang terkena stroke. Zat-zat pencemar pada air lindi lain juga berpotensi menimbulkan penyakit-penyakit lain.
Pihaknya mengakui bahwa langkah untuk melakukan penutupan TPA Piyungan oleh pemerintah daerah sudah tepat. Namun, penutupan TPA Piyungan masih menimbulkan berbagai pencemaran lingkungan yang mengancam kesehatan warga.
"Pemerintah daerah mempunyai tanggungjawab melakukan pemulihan atas kerusakan lingkungan yang terjadi. Buruknya kualitas air dusun-dusun sekitar TPA Piyungan merupakan dampak dari buruknya tata kelola air lindi yang dilakukan oleh pengelola," tegasnya.
Melihat kondisi tersebut, WALHI Yogyakarta mendorong pemerintah untuk melakukan sejumlah upaya. Mulai dari segera membuat pengelolaan air lindi guna mencegah semakin masifnya pencemaran akibat air lindi.
Kemudian melakukan pengelolaan sampah yang komprehensif sehingga tidak membuat pencemaran semakin luas. Lalu sudah seharusnya forum-forum seperti World Water Forum bisa ikut mendorong negara-negara seperti Indonesia membangun konsep pengelolaan air dengan prinsip berkeadilan.
"Serta mendorong adanya pemulihan lingkungan yang berdampak pada krisis air contohnya seperti yang terjadi di Piyungan," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bawa Kasus Penebangan Pohon ke Jalur Hukum, Farhan Siap Lapor Gubernur Jabar dan KLH
- Harta Kekayaan Iptu Setya Budi Dias, Oknum KPK Pemeras Bupati Pemalang
- 5 Kulkas Mini yang Murah dan Hemat Listrik, Bisa Dipakai di Kamar Kos dan Mobil
- Survei SMRC: Elektabilitas Gerindra Anjlok Tajam, Peluang Jadi Partai Nomor 1 Terancam
- 5 Sepatu Kasual Nyaman untuk Jalan Kaki di Kota, Ringan dan Empuk Dipakai Seharian
Pilihan
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
Terkini
-
Atasi Dampak Kekeringan, BBWS Serayu Opak Pasok Air Bersih ke Sejumlah Titik Rawan di Jateng dan DIY
-
Melayat ke Yogya, Susi Pudjiastuti Kenang Sosok Nasirun
-
Maestro Seni Rupa Nasirun Wafat, Rencana Pameran pun Batal
-
Tak Cukup Putusan MK, PGRI Tagih Guru Jangan Dipaksa Menanggung Beban Tambahan
-
Presiden Prabowo Subianto Pimpin Akad 62 Ribu KPR FLPP, BRI Kian Perkuat Ekonomi Kerakyatan