Rakor KLHK: Kesejahteraan Rakyat dan Kelestarian Hutan Jawa Jadi Tantangan Utama

SuaraJogja.id - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggelar rapat kerja ekoregion Jawa 2024. Kegiatan ini sebagai bagian dari akselerasi kebijakan pemulihan lingkungan berbasis kelestarian hutan khususnya di ekoregion Jawa.

Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono menuturkan tema rakro kali ini menitik beratkan pada pemulihan lingkungan serta pemulihan ekosistem di Pulau Jawa. Sehingga akselerasi kebijakan pemulihan lingkungan berbasis kelestarian menjadi poin penting.

"Kita mengedepankan memang keberlanjutan landscape bentang alam dan kita berharap memang lokal area, atmosfer, udara, air, laut, kemudian keanekaragaman hayati itu menjadi bagian penting dan bagaimana menjamin itu semua untuk kesehatan, keselamatan, mutu kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat," kata Bambang, ditemui di sela rakor, di Hotel Royal Ambarrukmo Yogyakarta, Rabu (26/6/2024).

Disampaikan Bambang, seluruh pemangku kepentingan di daerah Jawa hadir dalam acara kali ini. Hal itu sebagai bentuk penguatan sinergitas dan kolaborasi antar stakeholder dalam mewujudkan pemulihan lingkungan melalui aksi bersama.

Baca Juga: Polisi Tetapkan Dua Tersangka dari Dua Laporan Polisi Kasus Keributan yang Picu Isu Babarsari Memanas

"Jadi poin ini yang mau kita bahas tentunya aksi-aksi yang telah dilakukan di Jawa. Ini akan dibahas dan mengedepankan sekali lagi kelestarian lingkungan, kelestarian hutan," tandasnya.

KLHK pun tak lupa berfokus pada triple planetary crisis yaitu tiga krisis besar yang sedang dihadapi. Mulai dari perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan kehilangan keanekaragaman hayati.

"Jawa menjadi perhatian kita semua dalam kaitan dengan pemulihan lingkungan," imbuhnya.

Kendati demikian, Bambang mengakui ada sejumlah tantangan ke depan yang harus dilalui. Terlebih tentang kesejahteraan masyarakat yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan rakyat.

Di satu sisi jumlah penduduk yang terus bertambah dari waktu ke waktu. Sementara itu kondisi lingkungan tetap harus dijaga agar tetap memberi manfaat bagi masyarakat.

Baca Juga: Salah Input NIK Saat Daftar PPDB? Tenang, Bisa Diperbaiki di Posko Disdikpora Kota Jogja

"Bagaimana penutupan hutan dan lahannya ini harus terus meningkat karena pada akhirnya proses dan fungsi dan produktivitas itu harus tetap satu kesatuan dan bagaimana tantangannya tidak ada lagi tumpang tindih areal, tidak ada lagi konflik, tidak ada lagi benturan kepentingan," ujarnya.

Tidak terkecuali tantangan untuk menyusun rencana pembangunan jangka panjang nasional yang kedua. Setelah yang pertama telah usai pada 20 tahun pertana sejak 2005-2024 ini.

"Menuju Indonesia Maju 2045 tantangannya bagaimana rencana pembangunan jangka panjang nasional kedua 20 tahun kemudian dan tantangannya lagi bagaimana rencana pembangunan jangka menengah yang pertama bisa kita kerjakan secara terintegrasi. Sehingga perencanaannya itu satu dan dari situ pemerintah itu di dalam melanjutkan di 2024-2025 itu dalam kesatuan yang sama," pungkasnya.

Sementara itu, Gubernur DIY, Sri Sultan HB X menegaskan bahwa kepala daerah punya wewenang untuk menjaga kelestarian lingkungan di wilayahnya. Dengan tentunya tetap tidak mengabaikan kepentingan masyarakat.

"Ya tergantung pemerintah daerahnya sendiri bagaimana menjaga lingkungan wilayahnya itu tidak rusak, itu aja. Sekarang bagaimana membangun komunikasi dan sebagainya itu lebih baik, kan gitu, hukum ditegakkan, tapi juga lahan jangan disia-siakan tapi ya diopeni [dijaga]," kata Sri Sultan.