SuaraJogja.id - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta memfokuskan melakukan kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih pilkada serentak 2024 kepada para tokoh di daerah ini dalam minggu pertama tahapan pemutakhiran data pemilih tersebut.
"Pada minggu pertama,, tahapan coklit data pemilih kita fokusnya ke para tokoh dulu, seperti Bupati, Wakil Bupati, juga ketua-ketua organisasi kemasyarakatan (ormas)," kata Koordinator Divisi Bidang Perencanaan Data dan Informasi KPU Bantul Arya Syailendra di Bantul, Senin.
Pelaksanaan coklit data pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024 berlangsung selama satu bulan sejak 24 Juni hingga 24 Juli. Kegiatan coklit telah dilakukan kepada keluarga Bupati Bantul Abdul Halim Muslih di kediamannya pada Minggu (30/6).
Dia mengatakan, tahapan coklit data pemilih merupakan titik awal untuk memutakhirkan data pemilih berbasis keluarga, dan juga menjadi salah satu kunci kesuksesan pemilihan umum, sebab berhubungan dengan keakuratan data pemilih yang akan menggunakan hak suaranya.
Dalam tahapan coklit data pemilih, kata dia, petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) yang bertugas berkunjung ke setiap rumah tangga untuk mendata dan memperbaharui data pemilih sesuai dengan ketentuan yang ada.
Menurut dia, karena dalam perkembangannya terdapat data pemilih yang dalam satu keluarga terjadi tambahan pemilih baru, maupun anggota keluarga yang meninggal, atau yang mengalami disabilitas.
"Setelah tahapan coklit kita verifikasi daftar pemilih sementara, kemudian nanti diakumulasi dari data coklit setelah proses sinkronisasi semua selesai nanti akan terbentuk daftar pemilih tetap (dpt) yang mempunyai hak suara dalam pilkada," katanya.
Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih berpesan agar masyarakat Bantul dapat kooperatif dengan para petugas pantarlih yang melakukan kunjungan ke rumahnya. Masyarakat juga diimbau agar dapat menggunakan hak pilihnya dan jangan sampai 'golput'.
"Bagi masyarakat Bantul, terimalah pantarlih yang mendatangi rumah-rumah untuk melakukan coklit pilkada agar partisipasi publik meningkat. Bantul ini harus terus melanjutkan pembangunannya. Maka, kepemimpinan daerah itu mesti kita selenggarakan dengan menggelar pilkada. Jangan golput," katanya.
Baca Juga: Bawaslu Bantul Terjunkan Pengawas Desa Awasi Coklit Pemilih Pilkada
Berita Terkait
-
Bursa Pilkada Kota Yogyakarta Makin Ramai, Nasdem Sodorkan Dua Nama Calon Wakil Walikota
-
Ambruk Saat Long March, Kakek Asal Kalasan Meninggal Ketika Mengikuti Seleksi Anggota Perguruan Silat di Bantul
-
Sukseskan Gelaran Pilkada, Disdukcapil Kota Yogyakarta Intensifkan Jemput Bola Perekaman e-KTP
-
Mediasi Buntu, Vendor Snack Pelantikan KPPS Sleman Tambah Daftar Tergugat
Terpopuler
- Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
- Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
- 5 Bedak Padat Mengandung SPF, Praktis untuk Touch Up Sekaligus Lindungi Kulit dari Matahari
- Mathew Baker Masih Dianggap Milik Australia meski Dipanggil Timnas Indonesia Senior
- Sinyal Penggulingan '98 Jilid 2' Menguat, Cuma PDIP dan Habib Rizieq yang Bisa Selamatkan Prabowo?
Pilihan
-
Lucky Hakim Dinobatkan Sebagai Bupati Terbaik, Wakilnya Malah Jadi Tersangka
-
Dasco Pagi-pagi Kumpulkan Menkeu Purbaya dan Gubernur BI di DPR, Evaluasi Ekonomi
-
Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
-
Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
-
Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator, Siap Ungkap Pihak Lain
Terkini
-
Nasib Anak Difabel DIY Masih Bergantung Bantuan Luar Negeri, Alat Bantu Pun Tak Ditanggung BPJS
-
Sikapi Tekanan Ekonomi, Pengamat Sebut Probabilitas Terjadinya '98 Jilid 2' Masih Rendah
-
Polda DIY Periksa Lima Saksi dalam Kasus Dugaan Malapraktik RSUD Prambanan
-
Diduga Terpeleset saat Tunggu Sunrise, Dua Remaja Tewas Tenggelam di Embung Kaliaji
-
Sentilan Sri Sultan HB X di Forum Jawa-Bali: Pusat Hanya Beri Teori Makro, Daerah Harus Mandiri