Bawaslu Bantul Terjunkan Pengawas Desa Awasi Coklit Pemilih Pilkada

SuaraJogja.id - Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bantul menerjunkan pengawas baik panitia pengawas pemilu kecamatan maupun tingkat kelurahan atau desa dalam melakukan pengawasan tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih pada Pilkada 2024.

"Jajaran pengawas ini akan melakukan pengawasan secara melekat kepada panitia pemutakhiran data pemilih (pantarlih) yang bertugas melakukan coklit untuk memastikan coklit dilaksanakan sesuai prosedur," kata Ketua Bawaslu Bantul Didik Joko Nugroho di Bantul, Kamis.

Selain itu, kata dia, jajaran pengawas juga akan melakukan uji petik terhadap pemilih yang telah dilakukan coklit oleh pantarlih bentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul pada tiap tempat pemungutan suara (TPS).

"Uji petik ini dilakukan untuk memastikan bahwa pantarlih memang benar-benar 'door to door' atau dari pintu ke pintu warga dalam melaksanakan coklit," katanya.

Didik juga mengatakan, untuk memastikan tahapan coklit data pemilih Pilkada berjalan sesuai prosedur, lembaga ini telah menyampaikan imbauan secara tertulis kepada KPU Bantul dan kepada panitia pemungutan suara (PPS) tingkat kelurahan se-Bantul.

Lebih lanjut dia mengatakan, beberapa hal yang diingatkan kepada jajaran KPU Bantul antara lain agar pantarlih mendatangi pemilih secara langsung, pantarlih tidak melimpahkan tugasnya kepada orang lain atau menggunakan joki pantarlih.

"Pantarlih harus melaksanakan tugasnya tepat waktu, pantarlih harus membawa dan memakai perlengkapan coklit, pantarlih cermat dalam melaksanakan tugas terutama untuk mendeteksi pemilih yang memenuhi syarat dan pemilih yang tidak memenuhi syarat," katanya.

Dia mengatakan, KPU Bantul sendiri telah memulai tahapan coklit dengan menerjunkan petugas pantarlih sebanyak 2.847 orang untuk melaksanakan coklit di sebanyak 1.484 TPS yang disiapkan untuk pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024.

Baca Juga: PKS Usung Sohibul Iman di Pilgub Jakarta, Pengamat Politik UGM: Langkah Kuatkan Bargaining Politik