SuaraJogja.id - Belum lama ini viral Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI, Hasto Wardoyo membuat target satu pasangan suami istri, minimal melahirkan satu anak perempuan. Langkah ini dilakukan sebagai solusi turunnya angka kelahiran di Indonesia.
Pernyataan itu mendapat berbagai tanggapan pro kontra dari masyarakat. Hasto buka suara terkait dengan pernyataan tersebut.
"Itu yang pelintirannya salah, saya ngomongnya enggak gitu. Saya ngomongnya diharapkan rata-rata satu perempuan punya anak satu perempuan, rata-rata itu artinya bukan setiap orang ya," kata Hasto saat ditemui di Hotel Sheraton Mustika Yogyakarta, Sabtu (6/7/2024).
"Kalau di kampung itu ada perempuan 10 itu kan mestinya besok pada generasi berikutnya minimal ada perempuan lagi 10 tapi kan rata-rata ini. Jadi kalau tetangga sebelah anak perempuannya udah tiga, di sini ndak punya anak perempuan atau apa, ya kan berharap, harapannya rata-rata begitu," sambungnya.
Hal itu, disampaikan Hasto, bertujuan untuk menjaga agar pertumbuhan penduduk tetap seimbang. Apalagi hal ini berkaitan dengan angka kelahiran atau total fertility rate yang menurun di sejumlah daerah.
Pasalnya di sejumlah daerah seperti DKI Jakarta, Bali bahkan Jogja angka kelahiran sudah berada di bawah 2. Dia mengakui penurunan itu mencapai angka ideal (minimal) karena dua anak yang dilahirkan akan menggantikan orang tuanya.
"Ya salah satu yang harus kita hadapi itu kan bonus demografi kan menutup lebih cepat. Jadi maksudnya, kita ini kan punya kesempatan kaya, negara dan masyarakat punya kesempatan pendapatan perkapita naik cepat, kapan punya kesepatan pendapatan perkapita naik pesat, pada saat yang muda-muda itu jauh lebih banyak dibandingkan lansia," ujarnya.
Dia menyebut pada 2035 mendatang angka lansia sudah jauh lebih banyak dibandingkan dengan anak-anak muda. Sehingga itu yang harus menjadi perhatian semua pihak.
"Sementara lansia tahun 2035 ke sana itu umumnya lansia yang pendidikannya rendah, ekonomi rendah, karena lansia-lansia ini seusia saya ke atas," ucapnya.
BKKBN sendiri tak tinggal diam terkait dengan persoalan ini. Salah satu upaya yang dilakukan yakni melakukan kontrol terhadap daerah-daerah yang memang masih cukup tinggi dari sisi fertility rate atau angka kelahiran.
"Kita itu by desainnya begini, daerah-daerah yang total fertility ratenya masih tinggi, jumlah anaknya masih tinggi-tinggi seperti NTT, Papua. Nah kita mengontrol dengan kontrasepsi, membantu menyadarkan lah," tuturnya.
Sedangkan daerah dengan angka kelahiran sudah di bawah 2 akan terus didorong kembali. Tujuannya agar dapat meningkatkan angka kelahiran tersebut.
Dalam hal ini dari sisi membantu kesehatan reproduksi yang tak kalah penting. Mulai dari hamil pada usia ideal untuk perempuan yakni 20-35 tahun, tidak terlalu sering atau minimal berjarak tiga tahun, dan tidak terlalu banyak juga dalam mempunyai anak.
"Kalau seandianya sekarang ini seandainya sudah stuntingnya tinggi, misalkan kemudian kualitasnya nggak bagus terus jumlahnya sedikit ya waduh berat sekali menyangga beban itu," tandasnya.
"Bisa dibayangkan toh, kalau nenek anda itu masih hidup semua dari pihak istri neneknya masih lengkap, pihak suami nenek lengkap, malah masih punga buyut juga kadang. Terus anda bekerja berdua untuk menanggung nenek-neneknya. Itu waduh kalau mau menaikkan pendapatan perkapita agak berat itu, karena yang kerja sedikit, maksudnya seperti itu," tambahnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Megawati: Saya Dipanggil Polisi 3 Kali, Diperiksa Jaksa Sampai Malam
- Febrie Adriansyah Minta Emas 74 Kg dan Uang Ratusan Miliar Segera Dikembalikan
- Sunscreen Apa yang Bisa Memudarkan Flek Hitam di Wajah? Ini 9 Rekomendasi Terbaiknya
- Besok, Front Mahasiswa UI hingga IPB Siap Gelar Aksi 'Merebut Kemerdekaan' di Jakarta
- 4 Perbedaan Rice Cooker Keramik vs Stainless Steel untuk Memasak Nasi, Mana yang Lebih Sehat?
Pilihan
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
Terkini
-
GEMPAR Dorong Pedagang Pasar Ngino Melek Digital Hingga Buka Wacana Pasar Sore
-
Festival Udin 2026, Merawat Ingatan 30 Tahun Kasus Udin
-
Warga Jogja Protes Desil Naik, Status Miskin Masuk Desil 9, Pemda DIY Minta BPS Klarifikasi
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Screening 'Harusnya Horror' di Jogja Jelang Penayangan: Reza Arap dan AAAClan Disambut Meriah