SuaraJogja.id - Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) akan segera dimulai. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY pun mengkhawatirkan sejumlah potensi pelanggaran menjelang Pilkada 2024 mendatang di kabupaten/kota.
Ketua Bawaslu DIY, Mohammad Najib, di Yogyakarta, Rabu (24/7/2024) mengungkapkan melihat fenomena yang terjadi beberapa waktu terakhir, potensi ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) muncul. Dikhawatirkan ada penggunaan birokrasi untuk kemenangan calon bupati/walikota yang maju dalam pilkada nanti. Termasuk menyalahgunakan program bantuan sosial (bansos).
"Di bulan Agustus akan ada penyaluran bansos untuk bulan Agustus dan September. Bagaimana pengawasannya supaya tidak digunakan untuk kampanye oleh calon yang maju lagi nanti," ungkapnya.
Menurut Najib, penggunaan bansos untuk kepentingan politik siapapun merupakan pelanggaran, terlepas dari konteks pencalonan. Apalagi bila menggunakan jabatan birokrasi untuk kampanye terselebung.
Baca Juga: Bawaslu Bantul Petakan Kerawanan TPS pada Pilkada 2024
Kondisi ini membuat posisi pejabat daerah sangat rentan. Apalagi ada beberapa pejabat daerah yang nantinya maju dalam pilkada.
"Ketika pilkada, bupati atau wali kota adalah pembina birokrasi di daerah masing-masing. Para pejabat di daerah itu dalam posisi sulit untuk tidak mendukung karena terkait dengan nasib mereka setelah pemilu," sebut dia.
Najib menambahkan, ketidaknetralan ASN dalam pilkada nanti bisa saja terjadi berjenjang hingga level yang lebih rendah. Persoalan ini perlu jadi perhatian serius agar nantinya Pilkada bisa berjalan transparan.
Untuk menghadapi potensi pelanggaran tersebut, Bawaslu DIY berkolaborasi dengan berbagai lembaga termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY untuk melakukan pengawasan pilkada. Mitigasi ini penting agar potensi pelanggaran tidak menjadi pelanggaran aktual.
"Sekarang ini sudah bisa dipetakan misalnya di Sleman ketika Bupatinya maju, Wakilnya maju, bahkan Sekdanya juga maju. Itu kan peta dukung-mendukung sudah mulai nampak dan membuat birokrasi tidak sehat," ungkapnya.
Baca Juga: Wujudkan Inklusi, Bawaslu Kulon Progo Gencar Edukasi Kepemiluan untuk Penyandang Disabilitas
Bawaslu DIY, lanjut Najib juga mengajak masyarakat untuk tetap waspada namun juga proaktif. Kolaborasi antarlembaga dan partisipasi masyarakat diharapkan bisa meminimalisir potensi pelanggaran dan menjamin integritas Pilkada 2024 di kabupaten/kota.
Berita Terkait
-
ASN Tak Boleh Telat di Hari Pertama Masuk Kerja Usai Lebaran, Wamendagri: Nggak Bisa Santai-santai!
-
Jatuh Bangun Nasib Ridwan Kamil: Gagal di Jakarta, Kini Terseret Isu Korupsi dan Perselingkuhan
-
CEK FAKTA: Pendaftaran Dana Bansos Lewat Tautan di Media Sosial
-
Bansos Lebaran Cair! DPR Ungkap Jadwal dan Cara Cek Penerima PKH dan BPNT
-
Cak Imin Pastikan Guru yang Mengajar di Sekolah Rakyat Berstatus ASN
Terpopuler
- Menguak Sisi Gelap Mobil Listrik: Pembelajaran Penting dari Tragedi Ioniq 5 N di Tol JORR
- Kode Redeem FF SG2 Gurun Pasir yang Aktif, Langsung Klaim Sekarang Hadiahnya
- Dibanderol Setara Yamaha NMAX Turbo, Motor Adventure Suzuki Ini Siap Temani Petualangan
- Daftar Lengkap HP Xiaomi yang Memenuhi Syarat Dapat HyperOS 3 Android 16
- Xiaomi 15 Ultra Bawa Performa Jempolan dan Kamera Leica, Segini Harga Jual di Indonesia
Pilihan
-
Donald Trump Resmi Umumkan Tarif Baru, Ekonomi Indonesia Terancam Kena Dampak!
-
Antara Pangan Instan dan Kampanye Sehat, Ironi Spanduk di Pasar Tradisional
-
Link Live Streaming AC Milan vs Inter Milan: Duel Panas Derby Della Madonnina
-
FULL TIME! Yuran Fernandes Pahlawan, PSM Makassar Kalahkan CAHN FC
-
Libur Lebaran, Polresta Solo Siagakan Pengamanan di Solo Safari
Terkini
-
Arus Lalin di Simpang Stadion Kridosono Tak Macet, APILL Portable Belum Difungsikan Optimal
-
Kunjungan Wisatawan saat Libur Lebaran di Gunungkidul Menurun, Dispar Ungkap Sebabnya
-
H+2 Lebaran, Pergerakan Manusia ke Yogyakarta Masih Tinggi
-
Exit Tol Tamanmartani Tidak Lagi untuk Arus Balik, Pengaturan Dikembalikan Seperti Mudik
-
Putra Prabowo Berkunjung ke Kediaman Megawati, Waketum PAN: Meneduhkan Dinamika Politik