SuaraJogja.id - Jogja Corruption Watch (JCW) mengajak publik Yogyakarta untuk memberikan masukan atau catatan atas rekam jejak capim KPK. Berbagai masukan dari masyarakat berguna untuk menentukan capim KPK mendatang.
Kepala Divisi Pengaduan Masyarakat dan Monitoring Peradilan JCW, Baharuddin Kamba menuturkan pengaduan masyarakat Yogyakarta dapat mencakup semua hal. Baik dari rekam jejak yang positif maupun negatif.
Masukan maupun informasi dapat disampaikan melalui pesan WA ke 0821 3832 0677. Aduan dapat berupa informasi maupun data-data lainnya yang terkait.
"Informasi maupun data-data yang disampaikan masyarakat Yogyakarta diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pansel capim KPK," kata Kamba, Kamis (25/7/2024).
Disampaikan Kamba, informasi apapun berguna untuk menentukan calon pimpinan lembaga antirasuah itu. Termasuk sebagai pembuktian bahwa para capim itu layak.
"Agar orang-orang yang lolos tahap selanjutnya adalah orang-orang yang memiliki integritas, paham soal hukum korupsi bukan mencari sensasi dan mereka yang betul-betul mau mewakafkan dirinya untuk kepentingan dan nengara," ujarnya.
"Bukan oportunis, maupun job seeker serta betul-betul memiliki komitmen pemberantasan korupsi," imbuhnya.
Kamba memastikan JCW akan merahasiakan nama-nama yang telah memberikan informasi maupun data-data terkait capim KPK dari Yogyakarta. Semua laporan akan dihimpun untuk kemudian diteruskan ke pansel Jakarta.
"Nantinya semua masukan, laporan maupun data, akan kami sampaikan ke pansel capim KPK di Jakarta," ucapnya.
Baca Juga: Sudah Divonis Pengadilan, Forpi Kota Jogja Minta eks Kepala DPMPTSP Dipecat dari PNS
Diketahui panitia seleksi (pansel) calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024 - 2029 telah mengumumkan sejumlah nama capim KPK yang dinyatakan lolos seleksi tahap awal atau seleksi administrasi.
Dari 236 nama capim KPK yang lolos administrasi tersebut, diketahui ada satu nama capim KPK yang berasal dari Yogyakarta yakni Budhi Masturi yang saat ini menjabat sebagai Ketua Ombudsman RI Perwakilan DIY.
Tak Semua Lolos Administrasi
Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK menyampaikan tidak semua pendaftar lulus seleksi administrasi.
Total ada 318 orang mendaftar sebagai capim, tetapi hanya 74 persen yang dinyatakan lulus seleksi adimistrasi, yakni 236 orang. Sementara untuk pendaftar Dewas KPK ada 71 persen yang lulus seleksi administrasi, yakni 146 orang dari total 207 pendaftar.
Selanjutnya, pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi diwajibkan mengikuti seleksi tahap berikut, yaitu tes tertulis, yang akan diselenggarakan pada Rabu, 31 Juli 2024 di Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Sekretariat Negara, Jalan Gaharu I No.1, Cilandak, Jakarta Selatan.
Berita Terkait
-
Forpi Desak Pemkot Jogja Tak Hanya Tangani Sampah Setelah Viral
-
Masifnya Kasus Perdagangan Orang di Jogja, JPW Desak Polisi Bongkar Akar Jaringannya
-
Siap Kawal Kasus Mafia Tanah Kas Desa, JCW Harap Aktor Lain Dapat Terungkap
-
Pemuda di Gunungkidul Tewas Diduga Tertembak Senapan Polisi, JCW Soroti Hal-hal Ini
Terpopuler
- Kenapa Maudy Ayunda Disebut Tak Napak Tanah? Ini Kronologinya
- Menteri Keuangan Purbaya Diganti Hari Ini? Wakilnya Sudah ke Istana Pakai Jas
- Status Terbaru Anak Purbaya: Mafia Ancam Presiden Dibalik Pemecatan Bapak, Ada Foto Raja Juli
- Update Reshuffle Kabinet Hari Ini: Menlu Sugiono Dikabarkan Diganti
- Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
Pilihan
-
Purbaya Ogah Bicara Panjang Saat Sertijab Menkeu ke Suahasil: Terima Kasih Semua
-
Apa Salah Purbaya hingga Dipecat Lewat Panggilan Telepon?
-
Pejabat Kantor Pertanahan Terjaring OTT KPK di Jakarta dan Bogor
-
Dilantik Jadi Menkeu, Suahasil Akui Tak Berkomunikasi Dengan Purbaya
-
Purbaya Diganti, Nilai Tukar Rupiah Langsung Loyo ke Level Rp17.699
Terkini
-
Purbaya Dicopot, DPRD DIY Tantang Menkeu Baru Batalkan Seluruh Pemangkasan Anggaran Daerah
-
Kasus Asusila di Ponpes Sleman: Eks Pengurus Ditetapkan Tersangka, Keberadaannya Masih Misterius
-
Dari Pintu ke Pintu, Mantri BRI Dewi Natalia Bantu Pedagang Lampung Akses Pembiayaan
-
Anggaran Minim, BPBD DIY Geser Alokasi Atasi Bencana di Jogja
-
Indonesia Dikepung Lima Bencana, Jusuf Kalla Sebut Lingkungan Rusak oleh Kita Sendiri