SuaraJogja.id - Jogja Corruption Watch (JCW) mengajak publik Yogyakarta untuk memberikan masukan atau catatan atas rekam jejak capim KPK. Berbagai masukan dari masyarakat berguna untuk menentukan capim KPK mendatang.
Kepala Divisi Pengaduan Masyarakat dan Monitoring Peradilan JCW, Baharuddin Kamba menuturkan pengaduan masyarakat Yogyakarta dapat mencakup semua hal. Baik dari rekam jejak yang positif maupun negatif.
Masukan maupun informasi dapat disampaikan melalui pesan WA ke 0821 3832 0677. Aduan dapat berupa informasi maupun data-data lainnya yang terkait.
"Informasi maupun data-data yang disampaikan masyarakat Yogyakarta diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pansel capim KPK," kata Kamba, Kamis (25/7/2024).
Disampaikan Kamba, informasi apapun berguna untuk menentukan calon pimpinan lembaga antirasuah itu. Termasuk sebagai pembuktian bahwa para capim itu layak.
"Agar orang-orang yang lolos tahap selanjutnya adalah orang-orang yang memiliki integritas, paham soal hukum korupsi bukan mencari sensasi dan mereka yang betul-betul mau mewakafkan dirinya untuk kepentingan dan nengara," ujarnya.
"Bukan oportunis, maupun job seeker serta betul-betul memiliki komitmen pemberantasan korupsi," imbuhnya.
Kamba memastikan JCW akan merahasiakan nama-nama yang telah memberikan informasi maupun data-data terkait capim KPK dari Yogyakarta. Semua laporan akan dihimpun untuk kemudian diteruskan ke pansel Jakarta.
"Nantinya semua masukan, laporan maupun data, akan kami sampaikan ke pansel capim KPK di Jakarta," ucapnya.
Baca Juga: Sudah Divonis Pengadilan, Forpi Kota Jogja Minta eks Kepala DPMPTSP Dipecat dari PNS
Diketahui panitia seleksi (pansel) calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024 - 2029 telah mengumumkan sejumlah nama capim KPK yang dinyatakan lolos seleksi tahap awal atau seleksi administrasi.
Dari 236 nama capim KPK yang lolos administrasi tersebut, diketahui ada satu nama capim KPK yang berasal dari Yogyakarta yakni Budhi Masturi yang saat ini menjabat sebagai Ketua Ombudsman RI Perwakilan DIY.
Tak Semua Lolos Administrasi
Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK menyampaikan tidak semua pendaftar lulus seleksi administrasi.
Total ada 318 orang mendaftar sebagai capim, tetapi hanya 74 persen yang dinyatakan lulus seleksi adimistrasi, yakni 236 orang. Sementara untuk pendaftar Dewas KPK ada 71 persen yang lulus seleksi administrasi, yakni 146 orang dari total 207 pendaftar.
Selanjutnya, pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi diwajibkan mengikuti seleksi tahap berikut, yaitu tes tertulis, yang akan diselenggarakan pada Rabu, 31 Juli 2024 di Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Sekretariat Negara, Jalan Gaharu I No.1, Cilandak, Jakarta Selatan.
Berita Terkait
-
Forpi Desak Pemkot Jogja Tak Hanya Tangani Sampah Setelah Viral
-
Masifnya Kasus Perdagangan Orang di Jogja, JPW Desak Polisi Bongkar Akar Jaringannya
-
Siap Kawal Kasus Mafia Tanah Kas Desa, JCW Harap Aktor Lain Dapat Terungkap
-
Pemuda di Gunungkidul Tewas Diduga Tertembak Senapan Polisi, JCW Soroti Hal-hal Ini
Terpopuler
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Usia 50 Tahun ke Atas
- Ini 4 Smartphone Paling Diburu di Awal Januari 2026
- 5 Sepatu Nike Diskon hingga 40% di Sneakers Dept, Kualitas Bagus Harga Miring
- 5 Tablet dengan SIM Card Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking Anti Ribet
- Beda dengan Inara Rusli, Wardatina Mawa Tolak Lepas Cadar Demi Uang
Pilihan
-
Harga Minyak Anjlok! Pernyataan Trump Soal Minyak Venezuela Picu Kekhawatiran Surplus Global
-
5 HP Infinix RAM 8 GB Paling Murah, Pilihan Terbaik Mulai 1 Jutaan
-
UMP Minim, Biaya Pendidikan Tinggi, Warga Jogja Hanya jadi Penonton Kemeriahan Pariwisata
-
Cek Fakta: Video Rapat DPRD Jabar Bahas Vasektomi Jadi Syarat Bansos, Ini Faktanya
-
Dipecat Manchester United, Begini Statistik Ruben Amorim di Old Trafford
Terkini
-
7 Fakta Penggerebekan Markas Scammer Jaringan Internasional di Sleman
-
BRI VISA Infinite Tawarkan Kemudahan Transaksi Lintas Negara dan Rewards yang Kompetitif
-
Jadwal KRL Jogja-Solo Periode 6-11 Januari 2026 PP
-
UMP Minim, Biaya Pendidikan Tinggi, Warga Jogja Hanya jadi Penonton Kemeriahan Pariwisata
-
Kasus Dugaan Korupsi Eks Bupati Sleman, Pengamat Hukum Sebut Tak Tepat Diproses Pidana