Buat Sembilan Keputusan dari Hasil Konsolnas, PP Muhammadiyah Sasar Masalah Sosial hingga Pilkada 2024

SuaraJogja.id - Setelah menggelar Konsolidasi Nasional (konsolnas) secara tertutup selama dua hari terakhir, Muhammadiyah akhirnya menyampaikan sembilan hasil keputusannya di Yogyakarta, Minggu (28/7/2024).

Risalah ini merupakan keputusan bersama PP Muhammadiyah, Majelis, Lembaga, Biro, dan Organisasi Otonom tingkat pusat, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah se-Indonesia, Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah/Aisyiyah dan Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah/Aisyiyah.

Sekjen PP Muhammadiyah, Abdul Mukti menyatakan, konsolidasi tersebut membahas masalah-masalah strategis Persyarikatan, keummatan, dan kebangsaan. Yang pertama, warga Persyarikatan Muhammadiyah hendaknya memahami dan mematuhi dengan baik serta terus melakukan sosialisasi secara luas tentang Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).

"KHGT telah ditanfidzkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai manhaj yang berlandaskan Alquran, As-Sunnah, dan ijtihad yang berkemajuan," ujar Abdul Mukti, Minggu.

Baca Juga: Bukan Tanpa Syarat, Ini Alasan Muhammadiyah Terima Tawaran Mengelola Tambang

Menurut Mukti, Muhammadiyah ke depan perlu memperluas dan memperkuat dakwah dalam mengatasi masalah-masalah sosial dan moralitas. Sebut saja persoalan maraknya judi online, korupsi, kekerasan, ketahanan keluarga, pengangguran, kualitas generasi Z yang menjadi tugas dan tanggung jawab keummatan dan kebangsaan yang konstruktif disertai langkah memberi literasi dan solusi.

"Perlu diselamatkan anak-anak dari pengaruh judi dan disrupsi sosial yang terjadi dalam lingkungan keluarga dan masyarakat," tandasnya.

Mukti menambahkan pemerintah bersama-sama Muhammadiyah dan komponen bangsa lainnya perlu lebih progresif dalam usaha, program, dan kebijakan menegakkan keadilan sosial dengan mempersempit kesenjangan sosial.

Diantaranya melalui kebijakan-kebijakan afirmatif yang memberi ruang dan memperluas peran masyarakat disertai kebijakan mengurangi atau menata kembali peran oligarki dalam berbagai bidang kehidupan.

Terkait transisi pemerintahan hasil Pemilu 2024, pemerintah hendaknya lebih terfokus pada penciptaan ekosistem kebangsaan yang kondusif. Selain itu disertai penguatan kehidupan demokrasi yang berkualitas, meritokrasi, good governance, dan persatuan nasional yang semakin kokoh di antara elite politik dan berbagai elemen bangsa.

Baca Juga: Prabowo Dipastikan Tak Hadiri Konsolnas PP Muhammadiyah di UNISA Yogyakarta

Sementara terkait pemilihan kepala daerah (pilkada) pada November tahun 2024, Muhammadiyah meminta pemerintah mempersiapkannya secara lebih seksama. Dengan demikian penyelenggaraan kontestasi demokrasi betul-betul dijauhkan dari segala bentuk kecurangan, politik uang, transaksi-transaksi politik tercela dan berbagai praktik yang bertentangan dengan hukum dan nilai akhlak mulia.