SuaraJogja.id - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman menutup 28 tempat penjualan minuman beralkohol di wilayahnya. Penutupan itu dilakukan menyusul tidak dipenuhinya syarat dalam berjualan minuman beralkohol sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.
Kepala Satpol PP Sleman, Shavitri Nurmala Dewi mengatakan pihaknya melakukan operasi penjualan minuman beralkohol dan pelarangan penjualan minuman keras oplosan selama 4 hari. Terhitung sejak Senin (29/7/2024) sampai dengan Kamis (1/8/2024) kemarin.
Perempuan yang akrab disapa Evi itu menuturkan ada 28 lokasi itu tersebar di sembilan Kapanewon di Kabupaten Sleman. Mulai dari Kapanewon Depok, Ngaglik, Ngemplak, Sleman, Mlati, Berbah, Seyegan, Godean, dan Gamping.
Operasi ini dilakukan sebagai penegakan Perda Nomor 18 tahun 2019 tentang Peredaran Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan.
"Jadi usaha di 28 titik tersebut tidak memenuhi syarat Perda tersebut," kata Evi dalam keterangannya, Jumat (2/8/2024).
Disampaikan Evi, ada beberapa aturan terkait dengan penjualan minuman beralkohol itu. Misalnya berkaitan dengan tempat-tempat minuman beralkohol tersebut dijual.
"Penjualan minuman beralkohol hanya diperbolehkan di hotel bintang 4 ke atas, restoran sertifikasi bintang 3, dan hypermarket (hanya untuk golongan A), dengan catatan hanya boleh dikonsumsi di tempat, tidak boleh dibawa pulang, kecuali yang dijual di hypermarket," ungkapnya.
Selain penegakan perda, Evi bilang operasi ini dilakukan sebagai respons atas banyaknya aduan masyarakat. Khsusunya terkait dengan maraknya penjualan miras ilegal atau tak berizin di wilayahnya.
"Oleh karena itu, operasi selama 4 hari ini kali ini kami menyasar untuk melakukan penutupan sementara penjualan tersebut, untuk memberikan edukasi ke masyarakat tentang aturan penjualan minuman beralkohol," ucapnya.
Baca Juga: Pemkab Sleman Salurkan Stimulan Rehab Ratusan RTLH
Satpol PP akan terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap peredaran penjualan minuman keras di Bumi Sembada. Termasuk memastikan dokumen perizinan menjual miras itu menang sudah dikantongi tampat yang bersangkutan.
"Jika memang ditemukan pelanggaran, maka akan kami beri surat peringatan I dan II, kemudian disarankan untuk ditutup secara mandiri. Tetapi apabila masih melanggar, maka akan dilakukan tindakan penutupan atau yustisi," tegasnya.
Dalam kesempatan ini, Evi mengimbau masyarakat untuk tidak segan melapor jika memang mendapati ada usaha atau penjualan miras ilegal di wilayah masing-masing.
"Apabila ada penjualan yang meresahkan, bahkan sampai menemukan adanya anak yang mengkonsumsi minuman tersebut, silakan lapor ke kami, karena kami ada tim terpadu yang menangani masalah tersebut," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Menteri PU Panggil Pulang ASN Tugas Belajar di London Diduga Hina Program MBG
- Honor X7d Resmi Meluncur di Indonesia, HP Tangguh 512GB, Baterai Awet 6500mAh, Harga Rp4 Jutaan
- 7 Parfum Tahan Lama di Indomaret, Wangi Mewah tapi Harga Ramah
- 5 Lipstik Wardah Tahan Lama dan Tidak Luntur Saat Makan, Cocok untuk Daily hingga Kondangan
- 5 HP Xiaomi Paling Murah 2026, Mulai Rp1 Juta Spesifikasi Mantap untuk Harian
Pilihan
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
-
Di Tengah Maraknya Klitih, Korban Kejahatan di Jogja Harus Cari Penjamin Biaya Medis Sendiri
-
Admin Fansbase Bawa Kabur Duit Patungan Voting, Rio Finalis Indonesian Idol Tereliminasi
Terkini
-
Update Kasus Daycare Little Aresha, Polresta Jogja Siapkan Pelimpahan 13 Tersangka ke Kejaksaan
-
Dinilai Terlalu Berbelit, Trah Sri Sultan HB II Ajukan Uji Materi UU Nomor 20 Tahun 2009 ke MK
-
RPH Giwangan Siapkan Kuota 465 Hewan Kurban, Pemkot Yogya Larang Keras Panitia Cuci Jeroan di Sungai
-
Di Tengah Maraknya Klitih, Korban Kejahatan di Jogja Harus Cari Penjamin Biaya Medis Sendiri
-
Imigrasi Yogyakarta Kembali Gagalkan Keberangkatan 3 Pria Diduga Jemaah Haji Non-Prosedural