SuaraJogja.id - Anggota DPRD Gunungkidul telah dilantik Pekan lalu. Kendati demikian pihak perbankan sudah mulai bergerilya menawarkan kredit kepada para anggota dewan terpilih tersebut. Kalangan perbankan berebut mendapatkan jaminan SK untuk pembiayaan di tempat mereka.
Plafon yang diberikan pun cukup tinggi dengan tenor waktu selama masa jabatan DPRD yaitu 5 tahun. Pihak perbankan berani menawarkan plafon kredit hingga 1 Miliar untuk SK sebagai anggota biasa dengan masa kredit 5 tahun.
Salah satu anggota DPRD Gunung Kidul asal fraksi Golkar Ery Agustin tak menampik hal tersebut. Eri bahkan menyebut penawaran kredit dari perbankan tersebut sudah mulai masuk ke dirinya jauh hari sebelum masa pelantikan dilakukan
"Ya SK sebagai anggota dewan bisa digunakan untuk agungan kredit," ujar dia.
Baca Juga: "Ojo Kesusu Rabi!": Wayang Cakruk jadi Ajang Edukasi Cegah Nikah Dini di Gunungkidul
Eri menyebut ada dua bank yang sudah menawarkan dirinya pinjaman beberapa waktu yang lalu. Caranya adalah melalui pesan singkat di aplikasi WhatsApp serta ada yang menemui dirinya secara langsung.
Eri mengatakan jumlah pinjaman yang ditawarkanpun bisa mencapai Rp 1 miliar dan pembayarannya bisa dimaksimalkan dengan masa jabatan mereka sebagai anggota dewan terlantik. Kendati demikian, dirinya masih belum kepikiran untuk mengajukan pinjaman, masih banyak hal lain yang menurutnya perlu dipikirkan.
"Tabel pinjamannya juga ditunjukkan plafonnya itu. Tapi saya belum tertarik," kata dia.
Sementara itu, ketua DPD Golkar Gunungkidul, Heri Nugroho, mengakui jika fenomena penawaran kredit untuk anggota dewan dengwn jaminan SK memang selalu terjadi. Dan bukan tidak mungkin saat ini sudah banyak bank yang menawarkan pinjaman terhadap anggota dewan terlantik.
"Saya hanya bisa berharap, jangan sampai seluruh gaji yang diterima oleh anggota dewan periode 2019-2024 setiap bulan hanya dihabiskan untuk mengangsur cicilan,"tambahnya.
Baca Juga: Tolak Bantuan 3 Alat Pompa Air dari Kemenhan, Lurah Piyaman Didemo Warganya
Dia mewanti-wanti kepada anggota dewan terpilih untuk mengutamakan kebutuhan bukan keinginan. Selain itu harus bisa mengelola keuangan dengan baik karena kalau tidak maka bakal mengganggu kinerja masing-masing anggota dewan.
Kontributor : Julianto
Berita Terkait
-
Rawan Tak Tepat Sasaran, Kebijakan Hapus Buku Kredit UMKM Butuh Kajian Lagi
-
Kategori UMKM yang Tak Bisa Ajukan Penghapusan Utang dari Pemerintah
-
Resmi Terima SK Kepengurusan Golkar, Bahlil Pastikan Tak Ada Nama Jokowi dan Gibran
-
Pengamat Nilai Dibanding Hapus Buku Kredit UMKM Mending Naikkan Daya Jual
-
Jangan Salah Kaprah! Hapus Kredit Macet UMKM Hanya untuk yang Sudah Masuk Daftar
Terpopuler
- Kejanggalan LHKPN Andika Perkasa: Harta Tembus Rp198 M, Harga Rumah di Amerika Disebut Tak Masuk Akal
- Marc Klok: Jika Timnas Indonesia Kalah yang Disalahkan Pasti...
- Niat Pamer Skill, Pratama Arhan Diejek: Kalau Ada Pelatih Baru, Lu Nggak Dipakai Han
- Datang ke Acara Ultah Anak Atta Halilintar, Gelagat Baim Wong Disorot: Sama Cewek Pelukan, Sama Cowok Salaman
- Menilik Merek dan Harga Baju Kiano saat Pesta Ulang Tahun Azura, Outfit-nya Jadi Perbincangan Netizen
Pilihan
-
5 HP Samsung Rp 1 Jutaan dengan Kamera 50 MP, Murah Meriah Terbaik November 2024!
-
Profil Sutikno, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang Usul Pajak Kantin Sekolah
-
Aliansi Mahasiswa Paser Desak Usut Percobaan Pembunuhan dan Stop Hauling Batu Bara
-
Bimtek Rp 162 Miliar, Akmal Malik Minta Pengawasan DPRD Terkait Anggaran di Bontang
-
Satu Orang Tarik Pinjaman Rp330 Miliar dengan 279 KTP di Pinjol KoinWorks
Terkini
-
Viral Video Truk Buang Sampah Ilegal di Hutan Gunungkidul, WALHI Desak Pemda DIY Bertindak
-
Timses Pede Heroe-Pena Menang Pilkada Yogyakarta, Target 40 Persen Suara Terkunci
-
Mary Jane Bisa Kumpul Keluarga, Buat Pesan Menyentuh sebelum Keluar dari Lapas Jogja
-
Menteri LH Marah soal Sampah, 5 Truk dari Jogja Tertangkap Basah Buang Limbah di Gunungkidul
-
Anggaran Sampah Jogja Terungkap, hanya 40 Persen dari Rp96 Miliar untuk Atasi Timbunan