SuaraJogja.id - Teka-teki kemana Partai Golkar akan menjatuhkan rekomendasi dalam Pilkada 2024 di Gunungkidul akhirnya terjawab. Jelang masa pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati dibuka, rekomendasi Partai Golkar akhirnya diberikan ke Endah Subekti Kuntariningsih-Joko Parwoto.
Dengan turunnya rekomendasi tersebut maka secara resmi.Partai berlambangkan Pohon Beringin bakal bersama PDI Perjuangan dan PKB untuk mengusung pasangan Ketua DPC PDI Perjuangan Gunungkidul dengan seorang pengusaha, Endah Subekti Kuntariningsih-Joko Parwoto.
Ketua DPD II Golkar Gunungkidul, Heri Nugroho ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon pribadinya membenarkan jika rekomendasi Partai Golkar untuk Pilkada Gunungkidul 2024 ini sudah turun. Di mana rekomendasi tersebut diberikan kepada Endah-Joko di Pilkada Gunungkidul.
"Rekomendasi itu kami ambil tadi malam sekitar pukul 20.00 WIB di DPP Partai Golkar. Baru nanti kita tentukan langkah selanjutnya," kata Ketua DPD Golkar Gunungkidul, Heri Nugroho kepada wartawan, Minggu (25/8/2024).
Heri juga menyebut segera berkoordinasi dengan partai koalisi untuk memenangkan pasangan Endah-Joko. Bahkan, Heri mengaku akan melibatkan tokoh-tokoh dalam koordinasi tersebut.
Partai Golkar sengaja memilih pasangan Endah-Joko tentu salah satunya karena memiliki potensi untuk menang. Selain itu, jelas jika Partai Golkar ingin turut berkontribusi dalam pembangunan dengan memberikan pengaruh partai politik dalam kebijakan pemerintah daerah.
Dia menandaskan Partai Golkar itu berkoalisi bukan semata-mata meraih kemenangan saja, namun ketiga partai nanti juga bakal berusaha merumuskan bagaimana membangun Gunungkidul menjadi lebih baik. Sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat dan angka kemiskinan berkurang.
"Jari kalau partai-partai besar menjadi satu dalam satu koalisi nanti akan mempengaruhi kebijakan di DPRD," kata dia.
Dengan bergabungnya Golkar dengan PKB dan PDI Perjuangan, maka mereka bakal memiliki modal yang kuat. Ketiga partai ini telah memiliki setidaknya 20 kursi di gedung dewan masing-masing PDI Perjuangan 8 kursi, PKB 6 kursi dan Golkar 6 kursi.
Baca Juga: KPU Kulon Progo Msih Gunakan Aturan Lama dalam Pencalonan Pilkada
Heri menegaskan ketika koalisi mereka di DPRD suaranya besar, pemerintah atau eksekutif ini merupakan bagian dari koalisi ketika hendak berembuk, bekerjasama bisa lancar. Tentu nanti apa yang menjadi kebijakan Bupati mendapatkan dukungan sepanjang demi kepentingan masyarakat.
"Jadi tidak boleh Bupati itu semaunya sendiri tanpa melihat riil pembangunan di daerah," ucapnya.
Berita Terkait
-
Muncul Dinamika Internal, Abdi Dalem Keraton Mundur dari Kontestasi Pilkada Kota Yogyakarta
-
Motor Alami Rem Blong, Pasutri Asal Klaten Terjun ke Jurang 10 Meter di Gunungkidul
-
Bahlil jadi Ketum, Kandidat Pilkada Golkar Terancam Kena Kocok Ulang?
-
RUU Pilkada Batal, Partai Buruh DIY Kawal Putusan MK Soal Syarat Pencalonan
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- 5 HP Infinix Kamera Beresolusi Tinggi Terbaru 2026 dengan Harga Murah
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Tahan Lama dengan Wangi Musky
- 7 Bedak Wardah yang Tahan Lama Seharian, Makeup Flawless dari Pagi sampai Malam
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
Pilihan
-
Diperiksa Kasus Penggelapan Rp2,4 Triliun, Apa Peran Dude Harlino dan Istri di PT DSI?
-
Diguncang Gempa M 7,6, Plafon Gereja Paroki Rumengkor Ambruk Jelang Ibadah Kamis Putih
-
Isak Tangis Pecah di Kulon Progo, Istri Praka Farizal Romadhon Tiba di Rumah Duka
-
Bareskrim Periksa Pasangan Artis Dude Herlino-Alyssa Terkait Skandal Kasus PT DSI Rp2,4 Triliun
-
BREAKING NEWS: Peringatan Dini Tsunami 3, BMKG Minta Evakuasi Warga
Terkini
-
BRI Borong 3 Penghargaan Dealer Utama Terbaik, Perkuat Pasar Keuangan Domestik
-
Wujud Cinta Kawula Alit pada Sang Raja, Ribuan Nayantaka Persembahkan Hasil Bumi untuk Sri Sultan
-
Polisi Amankan Satu Terduga Pelaku Penganiayaan Pemotor di Umbulharjo Kota Jogja
-
Desa Pajambon di Kuningan Jadi Contoh Transformasi Ekonomi Desa Berkat Desa BRILian
-
Prioritaskan Pelayanan Masyarakat, Pemkab Sleman Tak Berlakukan WFH Satu Hari Sepekan bagi ASN