Perjuangan Belum Usai, Ribuan Orang Gelar Aksi Jogja Memanggil Lagi di Depan Gedung Agung

SuaraJogja.id - Kendati rencana pengesahan Revisi Undang-Undang Pilkada sudah dibatalkan dan akan mengacu pada Putusan MK No. 60 dan 70, aksi massa tetap berlangsung. Ribuan massa, baik dari mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya kembi menggelar aksi unjuk rasa di Yogyakarta, Selasa (27/8/2024).

Gerakan masyarakat sipil ini dimotori oleh Forum Cik Di Tiro dengan menggandeng aliansi mahasiswa, buruh, budayawan, seniman dan akademisi. Mereka menolak terlena dengan gimik rezim Jokowi.

Aksi Jogja Memanggil Kembali akan longmarch dari Parkiran Abu Bakar Ali, kemudian ke Istana Kepresidenan dan berakhir di Titik Nol KM Yogyakarta. Demonstrasi hari ini mengusung berbagai seruan kepada pemerintah dan rakyat Indonesia.

Reformatik sebagai salah satu koordinator aksi mengatakan perjuangan rakyat tidak lantas berhenti dengan dibatalkannya pengesahan RUU Pilkada. Dia menilai yang terjadi akhir-akhir ini hanya salah satu contoh praktik culas dari rezim Jokowi.

Baca Juga: Rekomendasi Partai Golkar Keluar, Pasangan Endah Subekti-Joko Bakal Didukung 3 Partai Besar

"Jadi kita semua elemen gerakan mahasiswa, gerakan masyarakat sipil sama seperti yang di Indonesia mencoba untuk menjaga semangat gerakan ini," kata Reformatik ditemui di lokasi aksi, Selasa (27/8/2024).

"Tidak kemudian hanya pada target-target jangka pendek, tidak hanya sekadar memastikan bahwa putusan MK 60 dan 70 disetujui dan digunakan tapi kita juga harus berpikir jangka panjang," imbuhnya.

Disampaikan Reformatik, aksi ini bukan reaksional semata. Melainkan sudah merupakan rangkaian dari situasi gejolak politik yang terus menerus direspons.

Mulai dari kebijakan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi, mengesahkan UU Cipta Kerja dan UU Minerba, hingga pergerakan ke Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Anwar Usman. Hingga berujung meloloskan Gibran sebagai cawapres Prabowo. 

"Jadi tuntutan di aksi ini adalah sebagai pesan pengingat bahwa perjuangan kita masih panjang. Tidak hanya berhenti pada rezim Jokowi ini karena potensi penindasan itu masih besar ke depan," tegasnya.

Baca Juga: Muncul Dinamika Internal, Abdi Dalem Keraton Mundur dari Kontestasi Pilkada Kota Yogyakarta

"Kita menolak segala bentuk pelecehan dan perusakan sistem kenegaraan dan perusakan konstitusi yang dilakukan oleh penguasa," tambahnya.