SuaraJogja.id - Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin kembali menyoroti kasus perundungan atau bullying di lingkungan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran. Menurutnya berbagai kasus bullying itu sudah ada sejak puluhan tahun lalu.
"Ini bullying ini sudah ada puluhan tahun, menurut saya itu bukan cara yang baik mendidik para dokter-dokter kita," kata Budi ditemui di Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta (Unisa), Rabu (4/9/2024).
Sistem untuk menangkal kasus-kasus bullying itu pun, kata Budi sebenarnya sudah ada. Namun penindakan tegas termasuk memberi hukuman yang tak dilaksanakan itu membuat sistem tersebut tidak berjalan.
"Ini di Indonesia itu semua aturan ada. Memang ada sistemnya dan sistem itu harus bisa membedakan secara jelas. Jadi nanti di sini kita akan lakukan itu ke polisi supaya memang ya kalau benar kita jaga kalau salah harus dihukum," ujarnya.
"Indonesia itu biasanya kalau sudah suruh menghukum itu yang susah, itu akibatnya sistem yang ada tidak pernah jalan," imbuhnya.
Budi menyebut jika memang hukum atau aturan itu ditegakkan dengan baik maka sistem tersebut akan berjalan pula. Sekaligus menjadi percontohan masyarakat di lingkungan kedokteran itu sendiri.
"Kalau itu dihukum saya rasa orang Indonesia kan lihat 'oh ini baik ini tidak baik', kalau tidak baik dihukum dengan demikian mereka akan memilih jalan yang baik," tuturnya.
Disinggung terkait dugaan pemalakan dr. Aulia oleh seniornya pada PPDS, Budi mengakui memang sudah ada angkanya. Namun saat ini semua sudah diserahkan ke kepolisian.
"Iya angkanya ada, angkanya ada tapi nanti karena itu sudah sampai di polisi biarin ke polisi aja," tegasnya.
Baca Juga: Terjadi Dugaan Perundungan Siswa SD Elit Berjejaring Nasional di Gunungkidul, Polisi Periksa 7 Anak
Diketahui, Kemenkes menemukan dugaan jika dr. Aulia yang juga dipalak oleh seniornya pada PPDS. Korban yang disebut sebagai bendahara angkatan dalam PPDS di Undip disebut menerima pungutan dari teman seangkatannya untuk diserahkan kepada senior. Pemalakan tersebut dijelaskan berkisar Rp20-40 juta per bulan.
Berita Terkait
-
Yogyakarta Bergerak Lawan Bullying, 10 Sekolah jadi Pilot Project Cegah Perundungan
-
Lautan jadi Ruang Persalinan, Mahasiswa KKN UGM Selamatkan Nyawa Ibu dan Bayi di Pulau Liki
-
Kementerian Kesehatan hingga BKKBN Gelar High Level Meeting, Fokus Integrasikan Sejumlah Rencana Kesehatan
-
Terjadi Dugaan Perundungan Siswa SD Elit Berjejaring Nasional di Gunungkidul, Polisi Periksa 7 Anak
Terpopuler
- Banyak UMKM Mundur dari Rans Carnival Jogja, Warganet Pasang Badan Bantu Larisin
- Tak Ingin Sakiti Hati Warga Jogja, OM Wawes Pilih Batal Manggung di RANS Carnival
- Tolak Andrea Bocelli, GPCI Bakal Gelar Konser Besar Galang Dana Palestina
- Prestasi Kinclong Netty Rosdiana Siagian: Mundur dari Polri, Tak Sejalan dengan Hati Nurani
- 7 Sneakers Lokal dengan Rating Bintang 5 di Shopee yang Nyaman dan Modis
Pilihan
-
Sejumlah Jenderal Polri Dikabarkan Diamankan, Satu 'Bintang Empat' Sudah Dilepas
-
Gempa M 5,5 Guncang Laut Barat Laut Tanimbar, Getaran Terasa hingga Saumlaki
-
Resmi, MA Putuskan Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Tidak Sah
-
Kembangkan AURA, Suara.com Raih AMSI Awards 2026 di Bidang Inovasi Produk dan Pemanfaatan AI
-
Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya
Terkini
-
Copot Kapolres Sukoharjo Tak Cukup, Penggeledahan Ponpes Disebut JPW Efek Mutasi Awur-awuran
-
Generasi Muda Mulai Apatis terhadap Tuhan, Muhammadiyah Jawab Fenomena Agnostisisme dengan ChatHPT
-
RANS Carnival Kena Cancel Culture, Pakar Komunikasi Sebut Ini Bukan Sekadar Retorika
-
Dominasi Lapangan, SMK Nusantara dan MAN 1 Kabupaten Sukabumi Jadi Juara AXIS Nation Cup 2026
-
Gandeng 43 Kampus Muhammadiyah, PERADI Profesional Perkuat Pendidikan dan Integritas Advokat