SuaraJogja.id - Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin kembali menyoroti kasus perundungan atau bullying di lingkungan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran. Menurutnya berbagai kasus bullying itu sudah ada sejak puluhan tahun lalu.
"Ini bullying ini sudah ada puluhan tahun, menurut saya itu bukan cara yang baik mendidik para dokter-dokter kita," kata Budi ditemui di Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta (Unisa), Rabu (4/9/2024).
Sistem untuk menangkal kasus-kasus bullying itu pun, kata Budi sebenarnya sudah ada. Namun penindakan tegas termasuk memberi hukuman yang tak dilaksanakan itu membuat sistem tersebut tidak berjalan.
"Ini di Indonesia itu semua aturan ada. Memang ada sistemnya dan sistem itu harus bisa membedakan secara jelas. Jadi nanti di sini kita akan lakukan itu ke polisi supaya memang ya kalau benar kita jaga kalau salah harus dihukum," ujarnya.
"Indonesia itu biasanya kalau sudah suruh menghukum itu yang susah, itu akibatnya sistem yang ada tidak pernah jalan," imbuhnya.
Budi menyebut jika memang hukum atau aturan itu ditegakkan dengan baik maka sistem tersebut akan berjalan pula. Sekaligus menjadi percontohan masyarakat di lingkungan kedokteran itu sendiri.
"Kalau itu dihukum saya rasa orang Indonesia kan lihat 'oh ini baik ini tidak baik', kalau tidak baik dihukum dengan demikian mereka akan memilih jalan yang baik," tuturnya.
Disinggung terkait dugaan pemalakan dr. Aulia oleh seniornya pada PPDS, Budi mengakui memang sudah ada angkanya. Namun saat ini semua sudah diserahkan ke kepolisian.
"Iya angkanya ada, angkanya ada tapi nanti karena itu sudah sampai di polisi biarin ke polisi aja," tegasnya.
Baca Juga: Terjadi Dugaan Perundungan Siswa SD Elit Berjejaring Nasional di Gunungkidul, Polisi Periksa 7 Anak
Diketahui, Kemenkes menemukan dugaan jika dr. Aulia yang juga dipalak oleh seniornya pada PPDS. Korban yang disebut sebagai bendahara angkatan dalam PPDS di Undip disebut menerima pungutan dari teman seangkatannya untuk diserahkan kepada senior. Pemalakan tersebut dijelaskan berkisar Rp20-40 juta per bulan.
Berita Terkait
-
Yogyakarta Bergerak Lawan Bullying, 10 Sekolah jadi Pilot Project Cegah Perundungan
-
Lautan jadi Ruang Persalinan, Mahasiswa KKN UGM Selamatkan Nyawa Ibu dan Bayi di Pulau Liki
-
Kementerian Kesehatan hingga BKKBN Gelar High Level Meeting, Fokus Integrasikan Sejumlah Rencana Kesehatan
-
Terjadi Dugaan Perundungan Siswa SD Elit Berjejaring Nasional di Gunungkidul, Polisi Periksa 7 Anak
Terpopuler
- Bawa Kasus Penebangan Pohon ke Jalur Hukum, Farhan Siap Lapor Gubernur Jabar dan KLH
- Putusan MK soal Kuota Internet Hangus Ubah Peta Bisnis Operator, Pakar: Paket Data Bakal Berubah
- 5 Kulkas Mini yang Murah dan Hemat Listrik, Bisa Dipakai di Kamar Kos dan Mobil
- Harta Kekayaan Iptu Setya Budi Dias, Oknum KPK Pemeras Bupati Pemalang
- 5 Sepatu Kasual Nyaman untuk Jalan Kaki di Kota, Ringan dan Empuk Dipakai Seharian
Pilihan
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
Terkini
-
GEMPAR di Pasar Ngijon, Strategi Sleman Wujudkan Pasar Nyaman dan Ekonomi Berdaya
-
Dorong PMI Jadi Wirausaha Mandiri, BRI Hadirkan Pelatihan Bisnis dan Literasi Keuangan di Taiwan
-
Sentil Wacana Gaji Kepala Daerah Naik, JCW: Politik Mahal Tak Disentuh, Rakyat yang Menanggung
-
Atasi Dampak Kekeringan, BBWS Serayu Opak Pasok Air Bersih ke Sejumlah Titik Rawan di Jateng dan DIY
-
Melayat ke Yogya, Susi Pudjiastuti Kenang Sosok Nasirun