SuaraJogja.id - Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin kembali menyoroti kasus perundungan atau bullying di lingkungan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran. Menurutnya berbagai kasus bullying itu sudah ada sejak puluhan tahun lalu.
"Ini bullying ini sudah ada puluhan tahun, menurut saya itu bukan cara yang baik mendidik para dokter-dokter kita," kata Budi ditemui di Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta (Unisa), Rabu (4/9/2024).
Sistem untuk menangkal kasus-kasus bullying itu pun, kata Budi sebenarnya sudah ada. Namun penindakan tegas termasuk memberi hukuman yang tak dilaksanakan itu membuat sistem tersebut tidak berjalan.
"Ini di Indonesia itu semua aturan ada. Memang ada sistemnya dan sistem itu harus bisa membedakan secara jelas. Jadi nanti di sini kita akan lakukan itu ke polisi supaya memang ya kalau benar kita jaga kalau salah harus dihukum," ujarnya.
"Indonesia itu biasanya kalau sudah suruh menghukum itu yang susah, itu akibatnya sistem yang ada tidak pernah jalan," imbuhnya.
Budi menyebut jika memang hukum atau aturan itu ditegakkan dengan baik maka sistem tersebut akan berjalan pula. Sekaligus menjadi percontohan masyarakat di lingkungan kedokteran itu sendiri.
"Kalau itu dihukum saya rasa orang Indonesia kan lihat 'oh ini baik ini tidak baik', kalau tidak baik dihukum dengan demikian mereka akan memilih jalan yang baik," tuturnya.
Disinggung terkait dugaan pemalakan dr. Aulia oleh seniornya pada PPDS, Budi mengakui memang sudah ada angkanya. Namun saat ini semua sudah diserahkan ke kepolisian.
"Iya angkanya ada, angkanya ada tapi nanti karena itu sudah sampai di polisi biarin ke polisi aja," tegasnya.
Baca Juga: Terjadi Dugaan Perundungan Siswa SD Elit Berjejaring Nasional di Gunungkidul, Polisi Periksa 7 Anak
Diketahui, Kemenkes menemukan dugaan jika dr. Aulia yang juga dipalak oleh seniornya pada PPDS. Korban yang disebut sebagai bendahara angkatan dalam PPDS di Undip disebut menerima pungutan dari teman seangkatannya untuk diserahkan kepada senior. Pemalakan tersebut dijelaskan berkisar Rp20-40 juta per bulan.
Berita Terkait
-
Yogyakarta Bergerak Lawan Bullying, 10 Sekolah jadi Pilot Project Cegah Perundungan
-
Lautan jadi Ruang Persalinan, Mahasiswa KKN UGM Selamatkan Nyawa Ibu dan Bayi di Pulau Liki
-
Kementerian Kesehatan hingga BKKBN Gelar High Level Meeting, Fokus Integrasikan Sejumlah Rencana Kesehatan
-
Terjadi Dugaan Perundungan Siswa SD Elit Berjejaring Nasional di Gunungkidul, Polisi Periksa 7 Anak
Terpopuler
- Dana Operasional Gubernur Jabar Rp28,8 Miliar Jadi Sorotan
- Viral Video 7 Menit Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, Praktisi Hukum Minta Publik Berhati-hati
- Prabowo Dikabarkan Kirim Surat ke DPR untuk Ganti Kapolri Listyo Sigit
- Tutorial Bikin Foto di Lift Jadi Realistis Pakai Gemini AI yang Viral, Prompt Siap Pakai
- Prabowo Incar Budi Gunawan Sejak Lama? Analis Ungkap Manuver Politik di Balik Reshuffle Kabinet
Pilihan
-
Ketika Politik dan Ekonomi Turut Membakar Rivalitas Juventus vs Inter Milan
-
Adu Kekayaan Komjen Suyudi Ario Seto dan Komjen Dedi Prasetyo, 2 Calon Kapolri Baru Pilihan Prabowo
-
5 Transfer Pemain yang Tak Pernah Diduga Tapi Terjadi di Indonesia
-
Foto AI Tak Senonoh Punggawa Timnas Indonesia Bikin Gerah: Fans Kreatif Atau Pelecehan Digital?
-
Derby Manchester Dalam 3 Menit: Sejarah, Drama, dan Persaingan Abadi di Premier League
Terkini
-
Warisan Leluhur di Tangan Anak Muda: Bagaimana Bantul Bangkitkan Pariwisata Budaya?
-
Bupati Sleman Janji Bonus Atlet Porda 2025 Lebih Besar dari Tahun Lalu
-
Dari Sampah Berubah Berkah: Hotel Tentrem Jogja Sulap Limbah Organik jadi Pupuk Cair
-
Danais DIY Triliunan Sia-Sia? Aliansi Gerakan Nasional Minta UU Keistimewaan Dihapus, Ini Alasannya
-
Diskominfo Sleman Gandeng Polisi Usut Peretasan CCTV Kronggahan Berunsur Provokatif