SuaraJogja.id - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sleman mendaftarkan 1.987 pengawas pemilu ke BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini dilakukan dalam rangka melindungi keselamatan kerja jajaran pengawas Pemilu Adhoc se-Kabupaten Sleman pada Pilkada Sleman 2024 mendatang.
"Terdapat 1.987 pengawas adhoc yang kami daftarkan yang terdiri dari 170 Panwaslu Kecamatan dan jajaran sekretariat Panwaslu Kecamatan, 86 Panwaslu Kelurahan/Desa, dan 1.731 Pengawas TPS," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman, Arjuna al Ichsan Siregar dalam keterangannya, Rabu (9/10/2024).
Disampaikan Arjuna, ada beberapa manfaat yang bisa dirasakan oleh jajaran Pengawas Pemilu Adhoc dalam kepesertaannya di BPJS Ketenagakerjaan. Termasuk jaminan yang berkaitan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
Untuk jaminan kecelakaan kerja, kata Arjuna, berkaitan dengan pekerjaan di antaranya adalah biaya pengobatan dan perawatan yang tidak terbatas. Kemudian ada santunan upah sementara jika tidak mampu bekerja di enam bulan pertama sebesar 100 persen kali upah sebulan.
"Santunan meninggal karena kecelakaan kerja sebesar 48 kali upah sebulan, santunan kematian dan biaya pemakaman sebesar Rp22 juta, serta biaya homecare maksimal Rp20 juta," ucapnya.
Kemudian untuk jaminan kematian dengan resiko meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja atau sakit, peserta mendapatkan manfaat berupa santunan kematian. Masih ditambah biaya pemakaman dengan total sebesar Rp42 juta
"Dan beasiswa untuk 2 orang anak jika terjadi resiko cacat tetap atau meninggal dunia sebesar Rp174 juta dengan kepesertaan minimal 3 tahun," tandasnya.
Jumlah Partisipasi Pemilih Sleman Ditarget Meningkat
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman menargetkan peningkatan jumlah partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024 nanti. Apalagi KPU Sleman mencatat ada kenaikan daftar pemilih tetap (DPT) saat Pilkada dibanding Pemilu baik Pilpres maupun Pileg 2024 kemarin.
Baca Juga: Dituding Tak Netral, Oknum Lurah di Sleman Pukul Sekretaris Kapanewon hingga Berujung Laporan Polisi
Ketua KPU Kabupaten Sleman, Ahmad Baehaqi, menuturkan kenaikan DPT pada Pilkada 2024 itu mencapai angka 3.000 lebih. Dengan total DPT tercatat sebanyak 853.209 orang.
"DPT Sleman ada 853.209, lebih banyak Pilkada dibanding Pemilu, karena di Pemilu cuma 849.062. Sehingga ini ada peningkatan sekitar 3000 lebih ya," kata Baehaqi saat ditemui awak media, Selasa (24/9/2024).
Peningkatan jumlah pemilih itu, disampaikan Baehaqi, akibat beberapa faktor. Termasuk bertambahnya angka pemilih pemula yang dapat menyumbangkan suaranya pada Pilkada nanti.
"Ya dinamika kependudukan kan ada yang pemilih baru dari 17 tahun ke atas naik dan juga mungkin faktor dinamika kependudukan terkait dengan pindah domisili ke Sleman seperti itu," tandasnya.
Kapanewon Depok masih menjadi wilayah dengan jumlah DPT terbanyak di Kabupaten Sleman. Sedangkan target peningkatan partisipasi pemilih pada Pilkada sendiri diharap lebih tinggi daripada saat Pilkada 2020 lalu.
Baehaqi yakin target tersebut dapat terpenuhi. Mengingat tren cukup baik pada Pemilu dalam hal ini Pilpres yang mencapai 91 persen dan Pileg 87 persen.
Berita Terkait
Terpopuler
- Dulu Dicibir, Keputusan Elkan Baggott Tolak Timnas Indonesia Kini Banjir Pujian
- Lupakan Vario! 5 Rekomendasi Motor Gagah Harganya Jauh Lebih Murah, Tenaganya Bikin Ketagihan
- Pemain Keturunan Rp52,14 Miliar Follow Timnas Indonesia: Saya Sudah Bicara dengan Pelatih Kepala
- Sedan Bekas Tahun Muda Mulai Rp 70 Juta, Ini 5 Pilihan Irit dan Nyaman untuk Harian
- Pemain Keturunan Palembang Salip Mauro Zijlstra Gabung Timnas Indonesia, Belum Punya Paspor RI
Pilihan
-
3 Kuliner Khas Riau yang Cocok Jadi Tren Kekinian, Bisa untuk Ide Bisnis!
-
Ole Romeny Jalani Operasi, Gelandang Arema FC Pilih Tutup Komentar di Instagram
-
Pengusaha Lokal Bisa Gigit Jari, Barang Impor AS Bakal Banjiri Pasar RI
-
BREAKING NEWS! Satoru Mochizuki Dikabarkan Dipecat dari Timnas Putri Indonesia
-
Tarif Trump 19 Persen Bikin Emiten Udang Kaesang Makin Merana
Terkini
-
Musik Asyik di Kafe Bisa Jadi Masalah Hukum? Simak Penjelasan Kemenkum DIY Soal Royalti Musik
-
Wali Murid Menjerit, Pungutan Seragam MAN di DIY Tembus Rp 1,8 Juta, ORI Investigasi
-
Diplomasi Indonesia Diuji: Mampukah RI Lolos dari Tekanan Trump Tanpa Kehilangan Cina?
-
BPJS Kesehatan Dicoret? Dinsos DIY Buka Layanan Pengaduan, Jangan Tunda
-
UGM Kembalikan Harta Karun Warloka! Apa yang Disembunyikan Selama 15 Tahun?