Indonesia Peringkat 22 Pariwisata Dunia, Pakar: Saatnya Kemenparekraf Jadi Kementerian Koordinator

SuaraJogja.id - Presiden Terpilih Prabowo Subianto mulai membocorkan kabinet yang akan masuk dalam pemerintahannya. Sejumlah menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun disebut akan masuk dalam daftar menteri pilihan Prabowo-Gibran.

Pakar di bidang pariwisata dari Yogyakarta, Tonny Hendratono berharap, Prabowo bisa memiliki perhatian lebih pada sektor pariwisata. Pemerintahan Prabowo pun diharapkan bisa meningkatkan status Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

Sebab indeks daya saing pariwisata di Indonesia di level internasional juga semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kalau pada 2020 lalu Indonesia baru di peringkat 32 dunia, maka pada 2024 ini meningkat di peringkat 22 dunia.

"Pemerintah seharusnya menaikkan status kementerian pariwisata agar bisa lebih fokus menjadikan pariwisata sebagai sektor andalan. Misalnya jadi kementerian koordinator," ujar Tonny, Kamis (10/10/2024).

Menurut Direktur Pascasarjana Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo (Stipram) tersebut, permasalahan di sektor pariwisata yang masih sering dihadapi Indonesia selama ini salah satunya adalah kurangnya koordinasi, baik antara pemerintah pusat dan daerah, maupun antar instansi. Padahal pariwisata merupakan invisible export atau ekspor tak terlihat yang akan terus berkembang.

Pariwisata berbeda dengan sektor ekstraktif yang akan habis seiring waktu. Karenanya pemerintahan baru Prabowo nanti diharapkan bisa meningkatkan koordinasi antar institusi agar semakin baik melalui peningkatan status Kemenparekraf jadi Kementerian Koordinator.

Sebagai Kementerian Koordinator, lanjut Tonny, Kemenparekraf bisa menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di sektor terkait.

"Potensi [pariwisata indonesia] sangat luar biasa, jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Dengan adanya kenaikan status kemenparekraf di pemerintahan baru nanti,

Tonny menambahkan, akademisi sebenarnya tidak mempermasalahkan siapapun yang nantinya menduduki jabatan di Kemenparekraf. Entah dari praktisi ataupun diambil Prabowo dari partai politik (parpol) pendukung.

Baca Juga: Parangtritis Jadi Magnet, Bantul Raup Rp19 Miliar dari Wisatawan

Namun yang lebih penting, menteri baru nanti memiliki latar belakang dan visi misi pengembangan pariwisata Indonesia. Hal ini penting mengingat Indonesia memiliki portfolio pariwisata yang sangat beragam.

Sekitar 60 persen potensi wisata Indonesia di bidang budaya. Sisanya 35 persen di sektor kekayaan alam dan 5 persen lainnya dalam bidang produk pariwisata.

"Potensi ini kalau dikembangkan dengan baik, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pelaku bisnis dan unsur masyarakat akan membuat pariwisata jadi ujung tombak sektor pembangunan di Indonesia. Masyarakat pun diharapkan lebih dilibatkan dalam pengembangan pariwisata," imbuhnya.

Kontributor : Putu Ayu Palupi