Scroll untuk membaca artikel
Galih Priatmojo
Minggu, 20 Oktober 2024 | 17:26 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) dan Presiden terpilih Prabowo Subianto (kanan) mengikuti pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2024-2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024). [ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/app/YU]

"Diharapkan ada peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur," tandasnya.

Haedar menilai perhatian Presiden Prabowo atas prinsip-prinsip kedaulatan Indonesia juga perlu terus dijaga. Bahkan menjadi komitmen politik yang berkesinambungan dalam memimpin Indonesia Raya. 

Sikap menghargai kepada pihak mana pun untuk tidak mengganggu Indonesia, sebagaimana Indonesia tidak akan menggangu pihak luar juga perlu dijaga. Hal itu merupakan wawasan sekaligus sikap kesatria berjiwa prajurit pejuang dari para pemimpin dalam menjaga NKRI yang bersatu dan berdaulat. 

Prabowo-Gibran juga diharapkan dapat  melakukan pengelolaan sumberdaya alam, investasi, dan kerjasama dengan pihak luar yang tetap bertumpu di atas prinsip Indonesia berdaulat. Seluruh penjuru tanah air dan rakyat Indonesia benar-benar harus dilindungi dari segala bentuk intervensi dan praktik neokolonialisme yang merugikan masa depan Indonesia.

Baca Juga: Abdul Mu'ti Diminta Prabowo Jadi Mendikdasmen, Begini Respon Muhammadiyah

Keduanya harus mampu menjaga dan mengkonsolidasikan demokrasi substantif agar benar-benar menjadi agenda penting dalam penegakkan sistem politik Indonesia. Dengan demikian terdapat ruang yang semakin terbuka dalam mengekspresikan pandangan-pandangan kritis yang bertanggungjawab demi menjaga “checks and balances” dalam kehidupan bernegara. Menjaga demokrasi dari kriminalisasi politik atas pemikiran-pemikiran yang berbeda di ruang publik. 

“Diharapkan pikiran-pikiran kritis dari para elite maupun publik disampaikan secara objektif, argumentatif, dan elegan serta tidak disertai caci maki dan menebar kebencian sehingga dapat terjadi ruang dialog yang sehat dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia,” tandasnya.

Haedar juga menyinggung soal pembangunan sumberdaya Indonesia yang berkarakter kuat berbasis pada nilai Pancasila, Agama, dan Kebudayaan luhur bangsa yang menjadi ciri kepribadian bangsa Indonesia mesti terus menjadi perhatian dan komitmen penting bagi pemerintahan ke depan. Dunia Perguruan Tinggi mesti direkonstruksi atas segala praktik plagiasi dan kecurangan akademik yang menggambarkan pragmatisme dan oportunisme demi meraih prestasi secara tidak etik.  

Begitu pula pemberian gelar-gelar akademik yang merusak tatanan dunia akademik penting ditertibkan untuk menjaga martabat akademik dunia pendidikan tinggi Indonesia. Pemimpin baru diharapkan menjadikan lembaga pendidikan betul-betul sebagai institusi strategis bagi usaha mencerdaskan kehidupan bangsa menuju cita-cita nasional.

Terakhir, Haedar berharap kepemimpinan nasional lima tahun ke depan menjadi kekuatan yang memimpin Indonesia dengan jiwa dan visi kenegarawanan tertinggi. Hal itu penting untuk menjaga persatuan, kemakmuran, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, serta menjadi suri teladan bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Baca Juga: Air dan Konektivitas Kunci Kemakmuran, Pesan Penting Menteri Basuki untuk Pemerintahan Baru

Presiden dan Wakil Presiden perlu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dari kepentingan diri dan kelompok sendiri. Diharapkan Kabinet terpilih benar-benar dapat membantu sepenuhnya kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden yang bekerja dan berkhidmat seutuhnya untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia. 

"Semoga Allah Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan kepada Pemerintahan baru serta melimpahkan rahmat-Nya bagi seluruh bangsa Indonesia,” imbuhnya.

Kontributor : Putu Ayu Palupi

Load More