SuaraJogja.id - Dosen Hukum Lingkungan dan Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) Universitas Gadjah Mada (UGM) Wahyu Yun Santoso menyoroti pemecahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) oleh Presiden Prabowo Subianto. Padahal ada banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus dikerjakan.
PR itu di antaranya terkait kelanjutan lembaga uji kelayakan lingkungan hidup yang baru dibentuk hingga isu soal zero emission dan ekonomi hijau.
Menurut Wahyu, pemecahan KLHK menjadi Kementeri Kehutanan dan Kementeri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup itu tidak produktif.
"Ada banyak PR KLHK yang sebenarnya mungkin lebih tepat dalam wadah yang sama," kata Wahyu saat dihubungi SuaraJogja.id, Senin (21/10/2024).
Baca Juga: JCW Desak KPK Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej usai Kembali Ditunjuk Wamen Hukum Era Prabowo
"PR banyak tapi saya justru melihat lebih kepada PR yang banyak itu apakah lebih mudah terjawab dengan kemesraan yang setidaknya sudah terbentuk sekarang atau dengan kemudian menceraikan mereka lagi. Ini sesuatu yang sangat tidak produktif," imbuhnya.
Dia menilai ada beberapa konsep yang seharusnya dipertahankan oleh Prabowo. Terlepas dari pendekatan konsep pemerintahan yang berbeda dari Jokowi.
"Terlepas mungkin memang beda konsep Prabowo dengan Jokowi dan Jokowi juga banyak catatan tapi ada beberapa hal yang semestinya itu dilanjutkan dengan beberapa konsep tidak dengan dirombak sekian rupa," tandasnya.
Wahyu bahkan tak yakin dalam 100 hari kerja pertama dua kementerian tersebut akan berjalan mulus. Menurutnya 100 pertama hanya akan digunakan untuk menata kembali kementerian masing-masing.
"Optimisme saya tidak bisa menyampaikan sedikit pun, karena dalam 100 hari kerja yang lebih kesulitan itu menata, yang pindahan, menata struktur, belum lagi hal-hal yang rutin lalu dipusingkan dengan rapat pemisahan, penataan, itu kan memakan waktu," tandasnya.
Baca Juga: Temuan Gua di Gunungkidul, Tim Ahli UGM Segera Lakukan Pemetaan Menyeluruh di Jalur JJLS
Belum lagi ketika melihat rekam jejak para menteri yang ditunjuk oleh Prabowo. Optimisme dua kementerian itu akan berjalan baik seolah makin surut dan tak terlihat.
- 1
- 2
Terpopuler
- 8 Rekomendasi Mobil Bekas Murah Tipe MPV Mei 2025: 7-Seater Harga Mulai Rp30 Jutaan, Pajak Miring
- 3 Pihak Blak-blakan Beri Dukungan untuk Yuran Fernandes, Komdis PSSI Revisi Hukuman
- Rekomendasi 5 Mobil Bekas Murah Meriah untuk Ibu Muda yang Super Aktif! Mulai 65 Jutaan
- Olla Ramlan Resmi Umumkan Lepas Hijab: Pilihan Terbaik Bukan yang Bikin Kita Nyaman
- 10 Pemain Keturunan Bisa Dinaturalisasi Demi Timnas Indonesia Lolos Olimpiade 2028
Pilihan
-
Hasil BRI Liga 1: Semen Padang Imbang, Dua Degradasi Ditentukan di Pekan Terakhir!
-
Pantas Dipanggil ke Timnas Indonesia, Patrick Kluivert Kirim Whatsapp Ini ke Ramadhan Sananta
-
BREAKING NEWS! Kaesang Pangarep Kirim Isyarat Tinggalkan Persis Solo
-
Danantara Mau Suntik Modal ke Garuda Indonesia yang 'Tergelincir' Rugi Rp1,2 Triliun
-
5 Pilihan HP Murah RAM Besar: Kamera 50 MP ke Atas, Baterai Tahan Lama
Terkini
-
70 Persen SD di Sleman Memprihatinkan, Warisan Orde Baru Jadi Biang Kerok?
-
SDN Kledokan Ambruk: Sleman Gelontorkan Rp350 Juta, Rangka Atap Diganti Baja Ringan
-
Demokrasi Mahal? Golkar Usul Reformasi Sistem Pemilu ke Prabowo, Ini Alasannya
-
Cuaca Ekstrem Hantui Jogja, Kapan Berakhir? Ini Kata BMKG
-
Parkir Abu Bakar Ali Mulai Dipagar 1 Juni, Jukir dan Pedagang harus Mulai Direlokasi