SuaraJogja.id - Dosen Hukum Lingkungan dan Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) Universitas Gadjah Mada (UGM) Wahyu Yun Santoso menyoroti pemecahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) oleh Presiden Prabowo Subianto. Padahal ada banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus dikerjakan.
PR itu di antaranya terkait kelanjutan lembaga uji kelayakan lingkungan hidup yang baru dibentuk hingga isu soal zero emission dan ekonomi hijau.
Menurut Wahyu, pemecahan KLHK menjadi Kementeri Kehutanan dan Kementeri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup itu tidak produktif.
"Ada banyak PR KLHK yang sebenarnya mungkin lebih tepat dalam wadah yang sama," kata Wahyu saat dihubungi SuaraJogja.id, Senin (21/10/2024).
Baca Juga: JCW Desak KPK Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej usai Kembali Ditunjuk Wamen Hukum Era Prabowo
"PR banyak tapi saya justru melihat lebih kepada PR yang banyak itu apakah lebih mudah terjawab dengan kemesraan yang setidaknya sudah terbentuk sekarang atau dengan kemudian menceraikan mereka lagi. Ini sesuatu yang sangat tidak produktif," imbuhnya.
Dia menilai ada beberapa konsep yang seharusnya dipertahankan oleh Prabowo. Terlepas dari pendekatan konsep pemerintahan yang berbeda dari Jokowi.
"Terlepas mungkin memang beda konsep Prabowo dengan Jokowi dan Jokowi juga banyak catatan tapi ada beberapa hal yang semestinya itu dilanjutkan dengan beberapa konsep tidak dengan dirombak sekian rupa," tandasnya.
Wahyu bahkan tak yakin dalam 100 hari kerja pertama dua kementerian tersebut akan berjalan mulus. Menurutnya 100 pertama hanya akan digunakan untuk menata kembali kementerian masing-masing.
"Optimisme saya tidak bisa menyampaikan sedikit pun, karena dalam 100 hari kerja yang lebih kesulitan itu menata, yang pindahan, menata struktur, belum lagi hal-hal yang rutin lalu dipusingkan dengan rapat pemisahan, penataan, itu kan memakan waktu," tandasnya.
Baca Juga: Temuan Gua di Gunungkidul, Tim Ahli UGM Segera Lakukan Pemetaan Menyeluruh di Jalur JJLS
Belum lagi ketika melihat rekam jejak para menteri yang ditunjuk oleh Prabowo. Optimisme dua kementerian itu akan berjalan baik seolah makin surut dan tak terlihat.
"Optimisme itu kalau saya melihat track record orang yang selama ini kencang kuat dan tidak terafiliasi dengan bos-bos besar itu saya akan mengatakan saya optimis maksudnya okelah kita bisa," ujarnya.
"Tapi dimanapun level kementerian bawah di dirjen, semangat mereka bagus-bagus, semangat konsep yang mereka pertahankan untuk melindungi lingkungan bagus. Tapi kalau semangat itu terganjal dengan politik yang tidak support di atas di level pucuk pimpinan itu kan menjadi permasalahan," tambahnya.
Diketahui dalam kabinet Merah Putih yang dibentuk Prabowo, dia menunjuk Raja Juli Antoni menjadi Menteri Kehutanan. Sedangkan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup diberikan kepada Hanif Faisol Nurofiq.
Berita Terkait
-
Jamin Prabowo Tak Langgar Aturan jika Ganti Capim KPK Bentukan Jokowi, Mahfud MD: Persoalannya Presiden Mau atau Tidak
-
Beres Sowan ke Jokowi dan SBY, Prabowo Niat Temui Megawati
-
Diteken Prabowo, Ketua MPR Harap PP 47 Tentang Penghapusan Piutang Macet Bisa Dongkrak Ekonomi Rakyat
-
Ogah Bongkar Ulang Capim KPK, Prabowo Ternyata Ikut Pilihan Jokowi
-
Pakar Minta Prabowo Tindak Tegas Aparat Penegak Hukum Cawe-cawe di Pilkada
Terpopuler
- Penampilan Happy Asmara Saat Manggung Jadi Omongan Warganet: Semakin Hari Kelihatan Perutnya...
- Respons Sule Lihat Penampilan Baru Nathalie Tuai Pujian, Baim Wong Diminta Belajar
- Daftar Petinggi Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM), Viral Usai Video Razia RM Padang
- Kecurigaan Diam-diam Paula Verhoeven sebelum Digugat Cerai Baim Wong: Kadang Chat Siapa Sih?
- Daftar 7 Artis Indonesia dan Selebgram Terseret Kasus Judi Online: Dari Wulan Guritno hingga Gunawan Sadbor
Pilihan
-
Kondisi Sepak Bola NTT, Dapil Anita Jacoba Gah yang Kritik Naturalisasi Timnas Indonesia
-
4 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Juta RAM 8 GB Terbaik November 2024
-
Ekonomi Kaltim Tumbuh Stabil 5,52 Persen YoY, Sektor Listrik dan Gas Melonjak 18,74 Persen
-
Trump Menang Pilpres AS, Beli Saham Ini Sejak 6 Bulan Lalu Bisa Cuan 191 Persen
-
Ini Kriteria UMKM yang Utangnya di Bank Bisa Dihapus
Terkini
-
Diduga Lakukan Politik Uang Jelang Pilkada, Singgih dan Istri Dilaporkan ke Bawaslu Kota Yogyakarta
-
Diminta Tak Tergesa-gesa, DPRD Kota Jogja Minta Wacana Buang Sampah Berbayar Dikaji Lagi
-
DLH Wacanakan Buang Sampah Berbayar di Kota Jogja, Caranya Bagaimana?
-
Perintis Kuliner Mangut Lele Mbah Marto Ijoyo Meninggal Dunia
-
Beberkan Urgensi Wacana Buang Sampah Berbayar, DLH Kota Jogja: Agar Masyarakat Bertanggungjawab