SuaraJogja.id - Dosen Hukum Lingkungan dan Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) Universitas Gadjah Mada (UGM) Wahyu Yun Santoso menyoroti pemecahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) oleh Presiden Prabowo Subianto. Padahal ada banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus dikerjakan.
PR itu di antaranya terkait kelanjutan lembaga uji kelayakan lingkungan hidup yang baru dibentuk hingga isu soal zero emission dan ekonomi hijau.
Menurut Wahyu, pemecahan KLHK menjadi Kementeri Kehutanan dan Kementeri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup itu tidak produktif.
"Ada banyak PR KLHK yang sebenarnya mungkin lebih tepat dalam wadah yang sama," kata Wahyu saat dihubungi SuaraJogja.id, Senin (21/10/2024).
Baca Juga: JCW Desak KPK Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej usai Kembali Ditunjuk Wamen Hukum Era Prabowo
"PR banyak tapi saya justru melihat lebih kepada PR yang banyak itu apakah lebih mudah terjawab dengan kemesraan yang setidaknya sudah terbentuk sekarang atau dengan kemudian menceraikan mereka lagi. Ini sesuatu yang sangat tidak produktif," imbuhnya.
Dia menilai ada beberapa konsep yang seharusnya dipertahankan oleh Prabowo. Terlepas dari pendekatan konsep pemerintahan yang berbeda dari Jokowi.
"Terlepas mungkin memang beda konsep Prabowo dengan Jokowi dan Jokowi juga banyak catatan tapi ada beberapa hal yang semestinya itu dilanjutkan dengan beberapa konsep tidak dengan dirombak sekian rupa," tandasnya.
Wahyu bahkan tak yakin dalam 100 hari kerja pertama dua kementerian tersebut akan berjalan mulus. Menurutnya 100 pertama hanya akan digunakan untuk menata kembali kementerian masing-masing.
"Optimisme saya tidak bisa menyampaikan sedikit pun, karena dalam 100 hari kerja yang lebih kesulitan itu menata, yang pindahan, menata struktur, belum lagi hal-hal yang rutin lalu dipusingkan dengan rapat pemisahan, penataan, itu kan memakan waktu," tandasnya.
Baca Juga: Temuan Gua di Gunungkidul, Tim Ahli UGM Segera Lakukan Pemetaan Menyeluruh di Jalur JJLS
Belum lagi ketika melihat rekam jejak para menteri yang ditunjuk oleh Prabowo. Optimisme dua kementerian itu akan berjalan baik seolah makin surut dan tak terlihat.
Berita Terkait
-
Sudah Lakukan Pertemuan, Prabowo Ajak Megawati Jadi Dewan Pengarah Danantara?
-
Grab Klaim Sudah Patuhi Imbauan Pemerintah Soal BHR Driver, Ungkap Nominal dan Kriterianya
-
Presiden Prabowo Tolak Hukuman Mati Bagi Koruptor, Komisi XIII DPR Dukung
-
Usai Ditemui Prabowo, PSI Berharap Megawati Bisa Bertemu dengan Jokowi dan SBY
-
Erdogan Sambut Langsung Prabowo saat Kunjungan ke Turki
Terpopuler
- Jadwal Pemutihan Pajak Kendaraan 2025 Jawa Timur, Ada Diskon hingga Bebas Denda!
- Pemain Keturunan Maluku: Berharap Secepat Mungkin Bela Timnas Indonesia
- Marah ke Direksi Bank DKI, Pramono Minta Direktur IT Dipecat hingga Lapor ke Bareskrim
- 10 Transformasi Lisa Mariana, Kini Jadi Korban Body Shaming Usai Muncul ke Publik
- Jawaban Menohok Anak Bungsu Ruben Onsu Kala Sarwendah Diserang di Siaran Langsung
Pilihan
-
Dari Lapangan ke Dapur: Welber Jardim Jatuh Cinta pada Masakan Nusantara
-
Dari Sukoharjo ke Amerika: Harapan Ekspor Rotan Dihantui Kebijakan Kontroversial Donald Trump
-
Sekantong Uang dari Indonesia, Pemain Keturunan: Hati Saya Bilang Iya, tapi...
-
Solusi Pinjaman Tanpa BI Checking, Ini 12 Pinjaman Online dan Bank Rekomendasi
-
Solusi Aktivasi Fitur MFA ASN Digital BKN, ASN dan PPPK Merapat!
Terkini
-
Peringatan Dini BMKG Terbukti, Sleman Porak Poranda Diterjang Angin Kencang
-
Sultan HB X Angkat Bicara, Polemik Penggusuran Warga Lempuyangan Dibawa ke Keraton
-
Konten Kreator TikTok Tantang Leluhur Demi Viral? Keraton Yogyakarta Meradang
-
'Saya Hidupkan Semua!' Wali Kota Jogja Kerahkan 10 Mesin untuk Tangani 300 Ton Sampah Per Hari
-
Curhat Petani Gulurejo, Ladang Terendam, Harapan Pupus Akibat Sungai Mendangkal