SuaraJogja.id - Antusiasme pemilih dalam pilkada di kabupaten/kota di DIY nampaknya tak sebesar saat pemilihan presiden (pilpres) lalu. Bawaslu DIY mencatat, angka partisipasi pemilih dalam pilkada yang digelar serentak, Rabu (27/11/2024) jauh menurun dibandingkan pilpres lalu.
Kondisi ini terlihat dari banyaknya kertas suara yang tidak terpakai selama pemungutan suara di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sehingga petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengenbalikan kertas suara tidak terpakai ke KPU di masing-masing kabupaten/kota.
"Partisipasi pemilih dalam pilkada sering kali lebih rendah memang dibandingkan pilpres. Tentu saja ada banyak alasannya," papar Ketua Bawaslu DIY, Mohammad Najib di Yogyakarta, Rabu Sore.
Dicontohkan Najib, dalam pileg atau pilpres, partisipasi bisa meningkat karena melibatkan banyak pekerja kampanye yang mampu memobilisasi pemilih. Hal ini memungkinkan orang-orang yang sebelumnya tidak terlalu aktif pun akhirnya menggunakan hak pilih mereka.
Selain itu secara konteks politik, penyelenggaraan pilpres dan pilkada juga berbeda. Dalam pileg dan pilpres, mesin politik bergerak sangat masif dan terorganisir.
Sedangkan dalam pilkada, karena cakupannya lebih kecil, akibatnya daya dukung mesin politik juga terbatas. Oleh karena itu, jumlah masyarakat yang terdorong untuk datang ke TPS juga lebih sedikit.
Persentase yang rendah itu tentu dipengaruhi banyak faktor. Tetapi, jelas tidak bisa disamakan partisipasi dalam pilkada dengan pileg atau pilpres yang cenderung lebih tinggi.
"Saya menduga beberapa masyarakat tidak hadir karena alasan seperti kurangnya motivasi atau tidak menemukan sosok kandidat yang dianggap ideal," tandasnya.
Najib menambahkan, kurangnya daya tarik kandidat juga jadi faktor rendahnya jumlah pemilih dalam pilkada ini. Banyak masyarakat yang merasa tidak menemukan figur yang sesuai dengan harapan mereka.
Baca Juga: Optimis Usai Nyoblos Pilkada Sleman 2024, Harda Kiswaya: Target Kami Menang
"Tentu ini memerlukan riset yang mendalam. Namun, berdasarkan pengalaman dari pemilu-pemilu sebelumnya, tingkat partisipasi pilkada cenderung lebih rendah. Kita bisa mengingat, misalnya, pilkada di kota tertentu pada tahun 2000, yang hanya mencatatkan partisipasi sebesar 52 persen," ungkapnya.
Sementara Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu DIY, Umi Illiyana mengungkapkan hingga saat ini data agregat jumlah pemilih belum sepenuhnya terkumpul. Namun menurunnya angka partisipasi pemilih menjadi bahan evaluasi untuk ke depannya, terutama terkait partisipasi masyarakat dalam pilkada.
"Sisa-sisa persoalan ini mencakup partisipasi pemilih dan indeks kerawanan pemilu. Sebelumnya, kita sudah memprediksi bahwa tingkat partisipasi masyarakat mungkin akan menurun pada pilkada kali ini," ujarnya.
Umi menambahkan, salah satu faktor utama menurunnya jumlah pemilih dalam pilkada di DIY adalah pengurangan drastis jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS). Penurunan bahkan hingga mencapai sekitar 50 persen dibandingkan pemilu sebelumnya.
Penurunan jumlah TPS ini menyebabkan jarak geografis antara pemilih dan TPS semakin jauh. Akibatnya memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat.
Faktor mobilisasi menjadi lebih sulit, terutama di daerah seperti Gunungkidul. Kondisi serupa juga terjadi di Sleman, terutama di bagian timur dan barat. Misalnya di kawasan Prambanan, yang memiliki kondisi geografis berupa daerah pegunungan dan dataran rendah. Kondisi geografis ini turut berkontribusi pada rendahnya partisipasi masyarakat.
Berita Terkait
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- Misteri Lenyapnya Bocah 4 Tahun di Tulung Madiun: Hanya Sekedip Mata Saat Ibu Mencuci
Pilihan
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
Terkini
-
Niat Perkuat Modal Usaha Berujung Petaka, Nasabah BPR Danagung Jogja Diduga Tertipu hingga Bangkrut
-
ASN Jogja Jangan Coba-coba Keluyuran Saat WFH, Absen Kini Dipelototi Pakai GPS!
-
Awas! Balita Paling Rentan, Dinkes Kota Jogja Catat 110 Kasus Pneumonia Awal 2026
-
Jangan Lewatkan! Dividen BBRI Rp52,1 Triliun Segera Dibagikan ke Pemegang Saham
-
Hujan Deras dan Jalan Licin, Mahasiswa di Sleman Alami Kecelakaan Tunggal hingga Masuk Jurang