Lebih dari 200 Anak di Jogja Alami Kekerasan, Pemda DIY Didesak Terapkan Kurikulum Antikekerasan

SuaraJogja.id - Kekerasan pada anak di Yogyakarta masih terus terjadi. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) terjadi 533 kasus kekerasan terhadap anak, dengan rincian 265 kasus kekerasan seksual, 165 kekerasan psikis dan 91 kekerasan fisik. 

Sebagian besar korban kekerasan anak berusia 13-17 tahun yang mencapai 316 anak dan usia 6-12 tahun yang mencapai 204 anak. Tak hanya di Yogyakarta, Indonesia mengalami kenaikan jumlah kasus kekerasan terhadap anak sebesar 2.069 kasus dari 2022 hingga 2023. Pada 2023, Jawa Tengah tercatat sebagai propinsi dengan jumlah kasus kekerasan terbanyak ketiga, yaitu 1.255 kasus.

"Di Jogja, tingkat kekerasan terhadap anak cukup tinggi, kesehatan mental anak juga menjadi isu serius," ujar Direktur Humanitarian dan Impact Innovation Save the Children, Fadli Usman disela Peace for All Festival di Yogyakarta, Sabtu (30/11/2024).

Karenanya organisasi tersebut mendesak Pemda DIY lebih serius menangani masalah kekerasan pada anak. Salah satunya melalui penerapan Kurikulum Antikekerasan di sekolah.

Kurikulum ini penting untuk mengurangi angka kekerasan pada anak yang dimulai dari sekolah. Sebab dari program edukasi Antikekerasan yang digulirkan Save the Children selama enam bulan terakhir kepada sekitar 35.800 orang, termasuk anak-anak, permasalahan kekerasan pada anak jadi isu serius yang harus segera ditangani.

Melalui adopsi kurikulum Antikekerasan di empat sekolah, sekitar 900 anak dan 200 guru telah mendapatkan paparan tentang materi antikekerasan. Hasilnya bisa mengurangi angka antikekerasan di sekolah.

"Kami berharap edukasi antikekerasan bisa jadi trigger (pemicu-red) yang dapat direplikasi di tempat lain. Dari sini, perlu ada tambahan kurikulum antikekerasan di sekolah, mengingat angka kekerasan yang sangat tinggi," ungkapnya.

Sementara Corporate PR and Sustainability Manager pT Fast Retailing Indonesia, Yulia Rachmawati, mengungkapkan, program Peace for All dilakukan untuk peningkatan kapasitas untuk anak, guru dan orang tua. Selain itu untuk penyusunan kebijakan di sekolah sebagai jaminan perlindungan anak seperti pembuatan SOP dan aktivasi satgas anti kekerasan, kampanye publik dan pembuatan fasilitas yang aman dan inklusif.

"Karenanya program ini coba kami gagas bersama kolaborator untuk pemenuhan hak anak dalam penanggulangan kemiskinan, diskriminasi, kekerasan dan konflik, khususnya melalui Implementasi penyediaan fasilitas air bersih dan pendidikan anti kekerasan di Yogyakarta," imbuhnya.

Baca Juga: Dinsos PPPA Kulon Progo Bentuk Desa Ramah Perempuan dan Anak