Protes Gus Hilmy soal PPN 12 Persen: Pemerintah Tambah Utang, Rakyat yang Bayar?

SuaraJogja.id - Senator Hilmy Muhammad meminta pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen. Menurutnya, kebijakan ini sangat membebani masyarakat.

"Kebijakan PPN 12 persen harus segera dikaji ulang. Jangan menunggu protes semakin besar. Beban berat bagi masyarakat menengah ke bawah," kata anggota Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melalui keterangan tertulis dikutip Sabtu (21/12/2024).

Pria yang akrab disapa Gus Hilmy itu pun menyatakan bahwa sudah saatnya negara punya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Jika ada GBHN, dia bilang, kebijakan bisa disusun dalam jangka panjang dan tidak membebani rakyat.

"Inilah darurat GBHN! Sudah saatnya kita memiliki Garis-Garis Besar Haluan Negara atau GBHN. Sehingga kebijakan bisa berpihak kepada rakyat dan dalam jangka panjang. Tanpa GBHN, kita hanya akan was-was program kejutan setiap lima tahun yang bahkan tidak berpihak pada rakyat," tandasnya.

Baca Juga: Setuju Wacana Presiden Prabowo Tanpa Pilkada Langsung, Senator Hilmy Muhammad : DIY Dan DKI Jakarta Bisa Jadi Rujukan

Manfaat lain, kata Gus Hilmy, GBHN dapat mengurangi biaya politik pasca Pilpres. Selain itu kabinet yang menggelembung secara besar ditengarai menjadi salah satu faktor kebutuhan anggaran yang besar.

"GBHN juga bisa mengurangi biaya politik pasca Pilpres. Tidak seperti sekarang, kabinet sangat gemuk, lembaga-lembaga dibentuk yang sebenarnya tidak urgen," ucapnya.

"Di tengah protes PPN 12 persen, kementerian dan lembaga-lembaga negara melantik banyak sekali pejabat. Ini menjadi salah satu beban APBN yang akhirnya dibebankan kepada rakyat. Belum lagi janji kampanye yang ternyata juga dibebankan kepada rakyat. Sementara hari ini kita belum mendengar program gebrakan menteri atau lembaga dan justru utang sudah bertambah," tambahnya.

Kendati demikian cukup memahami kebutuhan pemerintah. Gus Hilmy menilai program yang memang dicanangkan dan membutuhkan anggaran besar, bukan berarti harus dibebankan kepada rakyat.

"Kita paham, ya. Kebutuhan anggaran untuk makan bergizi, ketahanan pangan, tetapi apa tidak ada sumber pendapatan lainnya? Paling enak memang meminta kepada rakyat. Sementara kita punya sumber daya alam, masih ada penyalahgunaan anggaran, dan sebagainya," tuturnya.

Baca Juga: Nama Dicatut Timsesnya Sutrisna-Sumanto, Eks Bupati Gunungkidul Badingah Protes Keras

"Dulu kan Pak Prabowo sering bicara timah, lada putih, dan banyak lagi. Di sisi lain, kita perlu berhemat, memberi sanksi keras bagi pengemplang pajak dan penyelundup," imbuhnya.