SuaraJogja.id - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mempertanyakan sikap partai PDI Perjuangan (PDIP) soal pemberlakuan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen karena dinilai tidak konsisten dengan awal mula kebijakan itu digodok di parlemen.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan PDIP merupakan partai yang dari awal mendukung PPN naik menjadi 12 persen, tetapi justru meminta untuk dibatalkan saat kebijakan tersebut akan diimplementasikan.
“Berpolitik itu mesti konsisten. Kalau dulu mendukung, ya sekarang mestinya juga mendukung. Kalau ada yang dinilai perlu diperbaiki, silakan ajak para pihak untuk mendiskusikannya. Cari solusi terbaik untuk kepentingan rakyat,” kata Saleh dalam keterangan diterima di Jakarta, Selasa.
Saleh menyebut PDIP terkesan mencari simpati dan citra positif dari masyarakat sehingga menyampaikan narasi kritik dan penolakan. Ia juga mengatakan PDIP seperti tidak mau terlibat dalam kenaikan PPN tersebut.
Baca Juga: DPR Fit and Proper Test KPK, Busyro Muqoddas Minta Prabowo Gelar Kembali Seleksi Capim
“Padahal, kebijakan ini dulu didukung. Bahkan, sudah diatur timeline (linimasa) untuk implementasinya. Nah, waktunya sudah tiba,” imbuhnya.
Menurut Saleh, sebagai sebuah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 atau UU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), kenaikan PPN menjadi 12 persen dinilai harus dilaksanakan.
“Presiden ‘kan disumpah untuk menjalankan seluruh aturan perundang-undangan. Fraksi PAN juga menilai bahwa kebijakan ini berat. Tetapi sebagai bentuk ketaatan pada ketentuan UU negara, PAN tetap mendukung. Sembari dengan itu, dicari jalan yang dapat meringankan masyarakat,” katanya pula.
Saleh meminta PDIP untuk mengikuti aturan yang ada, agar tidak menimbulkan kesan mau benar sendiri dan menyalahkan partai yang lain. Menurut dia, sikap demikian tidak baik untuk kehidupan sosial-politik.
Indonesia, tutur Saleh, sudah memilih demokrasi sebagai jalan politik. Oleh sebab itu, apa pun keputusan politik yang diambil secara demokratis harus dihormati.
Baca Juga: Berencana Hadiri Pelantikan Prabowo-Gibran, Ganjar: Kecuali Ada Tugas Partai
“Kalau PDIP berada pada posisi oposisi memang selalu begitu. Mereka tahan untuk mengkritik, bahkan sesuatu yang dulu adalah kebijakan mereka,” ucap dia.
Namun begitu, Saleh menjelaskan, kebijakan peningkatan PPN menjadi 12 persen dapat dibatalkan maupun ditunda melalui revisi undang-undang atau melalui uji materi ke Mahkamah Konstitusi.
“Silakan hakim yang menilai,” katanya.
Berita Terkait
-
PDIP Pastikan Hasto Kristiyanto Bakal Taat Hukum Usai Jadi Tersangka KPK
-
Jadi Tersangka KPK, Hasto Kristiyanto Disebut Masih Santai Jalani Tugas Kesekjenan di Markas PDIP
-
Hasto Kristiyanto Resmi Tersangka, Akankah Megawati Penuhi Ucapannya Datangi KPK?
-
Resmi Jadi Tersangka, Hasto Kristiyanto Seharian Ada di Markas PDIP
-
Ustaz Felix Siauw Analogikan Kenaikan PPN 12 Persen dengan Game Crusader
Terpopuler
- Gibran Terciduk Ulangi Kesalahan Penggunaan 'Para', Warganet: Beneran Nggak Ngerti atau Sengaja?
- Koh Dennis Lim Bicara soal Hukum Mengucapkan Selamat Natal, Satu Suara dengan Ustaz Felix Siauw
- Janji Anies Tarik Pajak 100 Orang Terkaya Dibandingkan dengan Kenaikan PPN, Warganet: Udah Dispill Caranya...
- Tuntut Fadli Zon Buntut Kontroversi Lukisan Yos Suprapto, Rocky Gerung Ungkit soal Ketakutan
- Total Kekayaan Fadli Zon, Disebut Tak Pantas Jadi Menteri Kebudayaan!
Pilihan
-
Drama di Lapangan Lumpur: Indonesia vs Belanda di Natal 1947
-
Review Dongker Beats: Game Ritme Menarik Penghilang Gabut
-
Orang Dalam Bongkar Lokasi Hasto Kristiyanto Pasca Jadi Tersangka KPK
-
Terungkap! Ini Kondisi Hokky Caraka Usai Disikut Pemain Filipina hingga Masuk RS
-
Ria Ricis Intimidasi Wartawan Hanya untuk Cuan Rp 71 Juta dari Konten Pak Tarno
Terkini
-
Jelang Perayaan Natal, Polda DIY Lakukan Sterilisasi Lima Gereja di Bantul
-
Gunungkidul Diguyur Hujan Deras, RSUD Wonosari Kebanjiran
-
Ketua Komisi VII Pertanyakan Sikap PDIP Soal PPN 12 Persen: Tidak Konsisten
-
Diskon Gadget, Kuliner, Fashion hingga Voucher Belanja! Cek Promo Spesial Nataru BRI
-
Usai Ditetapkan Tersangka, KPK Cegah Hasto Kristiyanto ke Luar Negeri