Kasus Pencurian 5 Potong Kayu di Gunungkidul Berakhir Melalui Restorative Justice

SuaraJogja.id - Kasus pencurian lima potong kayu jenis Sono Brith di Petak 101 RPH Menggoro BDH, Kapanewon Paliyan, Kabupaten Gunungkidul, resmi diselesaikan melalui mekanisme Restorative Justice (RJ). Penyelesaian ini dilakukan setelah kedua belah pihak, yakni tersangka M (44) dan pihak Perhutani sebagai pelapor, mencapai kesepakatan damai.

Kapolres Gunungkidul, AKBP Ary Murtini, menyampaikan bahwa pendekatan RJ dipilih untuk mengedepankan solusi damai yang melibatkan semua pihak terkait. Pihaknya telah memfasilitasi pertemuan kedua belah pihak. 

"Hari ini kami memfasilitasi pertemuan antara pelapor dan terlapor,"ungkap AKBP Ary Jumat (17/1/2025) malam. 

Dalam pertemuan itu, kedua belah pihak sepakat menyelesaikan kasus ini secara damai melalui Restorative Justice. Menurutnya ini adalah langkah yang tepat untuk menghindari proses hukum yang lebih panjang. 

Baca Juga: Aksi Bejat Tetangga di Gunungkidul, Perkosa Siswi SMA dengan Alasan Mampu Hilangkan Susuk

Dia menambahkan, pelapor telah mencabut laporannya dan bersedia memberikan kesempatan kepada tersangka untuk memperbaiki diri. Kesepakatan ini juga melibatkan keluarga tersangka, tokoh masyarakat, dan perwakilan dari pihak Perhutani.

"Pelapor memahami kondisi tersangka yang menjadi tulang punggung keluarga. Kami berharap penyelesaian ini menjadi pelajaran bersama untuk menjaga keharmonisan antara masyarakat dan lingkungan," tambah AKBP Ary.

Kapolres Gunungkidul menegaskan bahwa mekanisme Restorative Justice tidak mengurangi nilai penegakan hukum, tetapi menjadi pendekatan yang lebih humanis dan kontekstual. Langkah ini sejalan dengan kebijakan Polri untuk mengutamakan keadilan sosial dan kemanusiaan.

Dengan berakhirnya kasus ini melalui RJ, diharapkan masyarakat Gunungkidul semakin sadar akan pentingnya menjaga hutan dan lingkungannya, sekaligus memahami bahwa penyelesaian konflik dapat dilakukan tanpa menimbulkan dampak yang lebih luas.

"Penyelesaian seperti ini adalah bentuk pendekatan hukum yang humanis. Kami ingin masyarakat paham bahwa hukum tidak hanya soal hukuman, tetapi juga soal pemulihan hubungan sosial,"kata AKBP Ary.

Baca Juga: Petugas Koperasi Harian Catut Puluhan Nama Nasabah untuk Kredit Fiktif, Kerugian Mencapai Rp22 Juta

Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta, Benny Silalahi, menyatakan bahwa pihaknya mendukung langkah ini sebagai upaya membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat sekitar hutan.