Dituding Hamburkan Uang Rakyat, BPJS Kesehatan Klarifikasi Acara di Jogja, Benarkah Tidak Pakai Dana Jaminan Sosial?

SuaraJogja.id - Sebuah unggahan di akun x mendadak menjadi sorotan warganet. Unggahan pemilik akun anonim @dhemit_is_back membeberkan acara pelantikan pejabat BPJS Kesehatan di sebuah hotel di Jogja.

Acara yang dinarasikan menghamburkan uang ini bertolak belakang dengan himbauan Presiden Prabowo Subianto agar jajarannya menghemat anggaran dengan menggelar pesta di kantor dengan maksimal tamu undangan 15 orang.

Apa yang dinarasikan dalam unggahan itu terkait gelaran acara BPJS Kesehatan yang mampu menggelontorkan dana besar. Padahal lembaga ini terus disorot terkait polemik jaminan kesehatan yang tidak mampu menjadi menjamin kesehatan rakyat. Bahkan permintaan Menteri Kesehatan agar masyarakat menggunakan asuransi swasta karena BPJS Kesehatan yang merugi menjadi bola panas.

"Selamat dan sukses ya pelantikan pejabat @BPJSKesehatanRiI hotel Jalan Solo Jogja, tapi kenapa harus diam?, dan dilarang ambil dokumentasi serta terkesan ditutupi ya?. Anggaran Rp1 M buat 280-an peserta itu lumayan Lo. Souvenir aja harga Rp900 ribu. Ingat itu uang rakyat," tulis akun ini dikutip Kamis (23/1/2025).

Baca Juga: Keraton Yogyakarta Ujicoba Tutup Plengkung Gading, Sri Sultan HB X: Kalau Memungkinkan Dilanjut

Hingga Rabu (22/1/2025) malam pukul 20.37 WIB, unggahan ini telah dilihat oleh 524 ribu kali, direpost sebanyak 3.707 kali dan ribuan komentar. Sebagian besar warganet berkomentar miring dan bahkan pemilik akun @dhemit_is_back juga menambah narasi di kolom komentar tentang bocah yang tak mampu membiayai operasi tumor dan harus ditolong tiga orang anggota polisi di wilayah Jogja.

"@BPJSKesehatanRl Bener-bener makin bobrok aja. Padahal makin sedikit jenis penyakit yang dicover bpjs, ini malah pake acara seremoni hedon ga penting. Tobat deh, uang rakyat itu pak/bu. Tega amat, " tulis @yayi.

"@BPJSKesehatanRI Katanya rugi, masih aja jor-joran bikin acara," sindir akun @kang. ir menulis.

"Maaf para pejabat BPJS saya bayar iuran BPJS Mandiri 150ribu perbulan digunakan buat menyumbang biaya pengobatan rakyat bukan digunakan buat acara2 yg tidak jelas manfaatnya, saya tidak terima....," sergah akun @adjiOncy.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menanggapi postingan di media sosial terkait kegiatan BPJS Kesehatan di Yogyakarta itu. Dia menganggap tudingan itu kurang tepat. Rizzky menjelaskan,
kegiatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan di Yogyakarta merupakan kegiatan Rapat Strategis Nasional yang rutin dilakukan setiap tahunnya.

Baca Juga: Keraton Yogyakarta Tegaskan Tak Usir Pedagang di Kawasan Plengkung Gading

"Kegiatan ini penting bagi organisasi dan menentukan langkah BPJS Kesehatan mencapai target kinerja dalam pengelolaan Program JKN. Mengawali tahun tentu terdapat rencana-rencana strategis yang harus dikomunikasikan kepada jajaran pimpinan baik di lingkup Kantor Pusat, Kedeputian Wilayah Hingga Kantor
Cabang BPJS Kesehatan yang tersebar di seluruh Indonesia. Harapannya, apa-apa saja yang ditargetkan di tahun 2025 dapat terlaksana dengan baik," ujar Rizzky.

Rizzky menambahkan, selain ini melibatkan seluruh jajaran pimpinan BPJS Kesehatan mulai dari Direksi, Senior Leaders, hingga Kepala Cabang, kegiatan ini juga melibatkan jajaran Dewan Pengawas BPJS Kesehatan. Selanjutnya, untuk memastikan agar kegiatan ini dilaksanakan efektif dan efisien, dikedepankan kolaborasi melalui sinergi berbagai kegiatan.

"Kami pastikan bahwa kegiatan ini tidak menggunakan Dana Jaminan Sosial [DJS] Kesehatan," tambah Rizzky.

Selain pembahasan strategi yang akan dilaksanakan BPJS Kesehatan tahun 2025, kegiatan ini juga dikolaborasikan dengan kegiatan lain seperti rencana strategi penerapan Governance Risk and Compliance, kegiatan Learning Council Meeting, serta CEO and Senior Leaders Strategic Discussion, Komite Inovasi dll.

Pada kegiatan tersebut, semula juga terdapat agenda selipan yaitu pelantikan pegawai yang dimutasi dan promosi secara HYBRID (sebagian besar online). Namun mengingat padatnya agenda kegiatan, maka
pelantikan tidak dilaksanakan dan seluruh pejabat yang mendapat penugasan dalam Surat Keputusan Direksi tetap melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.

"Semua agenda tersebut dirancang untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas layanan BPJS Kesehatan. Kami tegaskan bahwa seluruh kegiatan ini dilaksanakan secara profesional, efektif, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik," tambah Rizzky.

Kontributor : Julianto