SuaraJogja.id - Rencana pembangunan Tugu Adipura dan revitalisasi Alun-alun Gunungkidul batal dilaksanakan akibat pemangkasan anggaran. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Gunungkidul, Hari Sukmono, menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran dilakukan sebagai langkah rasionalisasi belanja daerah.
"Sementara ini tidak kita apa-apakan untuk anggaran yang berkaitan dengan layanan masyarakat. Operasional armada sampah tidak ada rasionalisasi," ujar Hari Sukmono, Jumat (14/2/2025).
Saat ini, DLH Gunungkidul mengoperasikan sekitar 17 unit armada roda empat maupun roda tiga untuk pengangkutan sampah, dan tetap diupayakan berjalan seperti biasa. Fokus utama DLH adalah mempertahankan pemeliharaan rutin serta operasional yang mendukung layanan publik.
Terkait pemangkasan anggaran, Hari Sukmono mengungkapkan bahwa perjalanan dinas menjadi salah satu sektor yang dikurangi. Ia juga memastikan bahwa tidak ada pemangkasan tenaga harian lepas (THL) atau honorer.
Baca Juga: DIY Bidik Peluang Wisata Insentif Hadapi Efisiensi Anggaran Pemerintah
"Sesuai arahan, perjalanan dinas kita rasionalisasi. Yang lainnya mengikuti petunjuk lanjutan. Namun, pemeliharaan tetap kita jaga. Untuk honorer tidak ada pengurangan, tetap kita pertahankan. Masih ada sekitar 154 orang," tegasnya.
Meski mengalami pemangkasan, DLH memastikan bahwa sarana pendukung kebersihan tetap berjalan. Diantaranya alat potong gergaji tetap mereka pertahankan. Dia menegaskan, untuk pelayanan publik tetap mereka pertahankan.
Belanja modal yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur juga ditunda sementara waktu. Belanja modal itu yang terkait dengan pembangunan-pembangunan infrastruktur. Karena itu belum mereka belanjakan dan masih menunggu instruksi lanjutan.
Beberapa proyek yang terdampak akibat pemangkasan ini adalah pembangunan tahap kedua revitalisasi Alun-alun Gunungkidul yang membutuhkan anggaran sekitar Rp 1,1 miliar, serta pembangunan Tugu Adipura yang direncanakan menghabiskan lebih dari Rp 600 juta.
"Hingga saat ini, kedua proyek tersebut masih ditunda tanpa kepastian waktu pelaksanaan," ungkap dia.
Baca Juga: Selamatkan Infrastruktur, Pakar UGM Desak Pemerintah Prioritaskan Proyek dan Gandeng Swasta
Kontributor : Julianto
Berita Terkait
-
Perpres Sampah Mangkrak? Menteri LH Ungkap Kendala dan Janji Percepatan
-
Kabid DLH Tangsel Nangis Kejer, Kejati Banten Kembali Tetapkan 1 Tersangka Korupsi Sampah
-
Nah Lho! Nangis Layaknya Anak Kecil, Kabid DLH Tangsel Mewek usai Ditahan Kasus Korupsi Sampah
-
Darurat Kekerasan Seksual Anak: Saat Ayah dan Kakek Jadi Predator, Negara Malah Pangkas Anggaran
-
Zonasi Sampah Regional, Terobosan Ahmad Luthfi Atasi Keterbatasan TPA di Jawa Tengah
Terpopuler
- Pemutihan Pajak Kendaraan Jatim 2025 Kapan Dibuka? Jangan sampai Ketinggalan, Cek Jadwalnya!
- Emil Audero Menyesal: Lebih Baik Ketimbang Tidak Sama Sekali
- Forum Purnawirawan Prajurit TNI Usul Pergantian Gibran hingga Tuntut Reshuffle Menteri Pro-Jokowi
- 5 Rekomendasi Moisturizer Indomaret, Anti Repot Cari Skincare buat Wajah Glowing
- Kata Anak Hotma Sitompul Soal Desiree Tarigan dan Bams Datang Melayat
Pilihan
-
Emansipasi Tanpa Harus Menyerupai Laki-Laki
-
Laga Sulit di Goodison Park: Ini Link Live Streaming Everton vs Manchester City
-
Pemain Keturunan Jawa Bertemu Patrick Kluivert, Akhirnya Gabung Timnas Indonesia?
-
Jadwal Dan Rute Lengkap Bus Trans Metro Dewata di Bali Mulai Besok 20 April 2025
-
Polemik Tolak Rencana Kremasi Murdaya Poo di Borobudur
Terkini
-
Insiden Laka Laut di DIY Masih Berulang, Aturan Wisatawan Pakai Life Jacket Diwacanakan
-
Tingkatkan Kenyamanan Pengguna Asing, BRImo Kini Hadir dalam Dua Bahasa
-
Ribuan Personel Polresta Yogyakarta Diterjunkan Amankan Perayaan Paskah Selama 24 Jam
-
Kebijakan Pemerintah Disebut Belum Pro Rakyat, Ekonom Sebut Kelas Menengah Terancam Miskin
-
Soroti Maraknya Kasus Kekerasan Seksual Dokter Spesialis, RSA UGM Perkuat Etika dan Pengawasan