DIY Bidik Peluang Wisata Insentif Hadapi Efisiensi Anggaran Pemerintah

SuaraJogja.id - Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyebut pelaku pariwisata di provinsi ini bersiap membidik potensi wisata insentif menghadapi dampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

Ketua GIPI DIY Bobby Ardiyanto saat dihubungi di Yogyakarta, Kamis, menilai wisata insentif dari perusahaan swasta berpeluang menggantikan kontribusi besar kegiatan pemerintah yang selama ini menopang industri pariwisata DIY.

"Kita merumuskan pasar wisata insentif ini baik itu di nasional ataupun internasional. Ini yang perlu kita petakan karena selama ini market ini tidak serius kita kerjakan," ujar dia.

Wisata insentif merupakan program apresiasi perusahaan terhadap karyawan atau mitra bisnis yang biasanya diwujudkan melalui fasilitas perjalanan wisata.

Baca Juga: Di Tengah Pemangkasan Anggaran, Pemkab Gunungkidul Butuh Rp17 Miliar Jika THL Diangkat Jadi Pegawai Paruh Waktu

Namun, menurut Bobby, selama ini banyak perusahaan yang lebih memilih destinasi luar negeri, padahal potensi di dalam negeri sangat besar.

Padahal, dia meyakini wisata insentif memiliki daya beli tinggi sehingga diharapkan mampu menggerakkan berbagai sektor pariwisata di tengah pengetatan anggaran pemerintah.

Bobby mengakui selama ini kegiatan pemerintah menyumbang sekitar 55 persen dari total pendapatan industri pariwisata, terutama untuk mengisi masa "low season" pada awal tahun.

Namun, dengan kebijakan efisiensi anggaran, banyak agenda pemerintah yang dibatalkan, utamanya kegiatan "meeting, incentive, convention, and exhibition (MICE)" sehingga memicu penurunan okupansi hotel, restoran, dan jasa travel di DIY.

"Apapun itu, inilah yang kita harus hadapi, tentunya mencari jalan keluar akan jauh lebih produktif dibanding kita ribut dengan hal ini," ucap dia.

Baca Juga: Gerebek Live Judi Dadu di TikTok, Polda DIY Ringkus Bandar dan Operator di Gunungkidul dan Pati

Untuk mengoptimalkan wisata insentif, Bobby meminta dukungan pemerintah pusat dalam bentuk regulasi untuk mewajibkan perusahaan lebih memilih destinasi wisata domestik ketimbang luar negeri.