SuaraJogja.id - Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Bantul, telah menyelesaikan rehabilitasi di delapan daerah irigasi sepanjang 2024. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan sistem pengairan guna mendukung produktivitas pertanian di wilayah tersebut.
Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul, Agus Budiraharja, menyampaikan bahwa selain rehabilitasi irigasi, DPUPKP juga melakukan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi melalui UPTD Pengamatan Pengairan Opak Oyo dan Winongo.
"Rehabilitasi daerah irigasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mempercepat program swasembada pangan dengan meningkatkan hasil panen," ujar Agus, Rabu (5/3/2025).
Sebagai bagian dari program tersebut, DPUPKP juga telah melakukan rehabilitasi jaringan irigasi sepanjang 4,8 kilometer. Selain itu, pemeliharaan dan peningkatan jalan sepanjang 38,59 kilometer turut dilakukan guna memperlancar distribusi hasil pertanian.
Di sisi lain, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bantul turut mendukung percepatan swasembada pangan dengan memastikan distribusi pupuk bersubsidi tepat sasaran.
Menurut Kepala DKPP Bantul, Joko Waluyo, berbagai bantuan alat mesin pertanian juga telah disalurkan, seperti traktor roda dua, power thresher mobile (PTM), kultivator, pompa air, dan hand sprayer.
Selain itu, DKPP Bantul telah menyusun draf Rancangan Peraturan Bupati terkait Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Untuk memastikan sistem irigasi berjalan optimal, pemerintah daerah juga merehabilitasi jaringan irigasi tersier, irigasi air tanah dangkal, serta memetakan jaringan irigasi tersier.
Di sektor pertanian, pemerintah juga mengadakan pelatihan pembuatan pupuk organik, menyediakan pestisida bagi kelompok tani, serta menyiapkan stok pestisida untuk kondisi darurat akibat serangan hama atau penyakit.
Baca Juga: Pekerjaan Infrastruktur Padat Karya di Bantul Sebanyak 195 Titik Telah Tercapai 75 Persen
Lebih lanjut, Joko menyebutkan bahwa puncak panen raya padi di Bantul akan berlangsung dari Februari hingga April 2025. Produksi gabah kering giling (GKG) diperkirakan mencapai 64.245 ton.
"Bulog siap menyerap gabah dengan harga Rp6.500 per kg untuk gabah kering panen [GKP]. Kuota serapan gabah pada Februari mencapai 60 ton per hari, Maret 100 ton per hari, dan April 60 ton per hari dengan penggunaan combine harvester," jelasnya.
Dengan berbagai langkah strategis ini, Bantul terus berupaya meningkatkan ketahanan pangan dan mendukung kesejahteraan petani melalui optimalisasi irigasi, distribusi pupuk, serta perbaikan infrastruktur pertanian.
Berita Terkait
Terpopuler
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- Peluang Baru Terbuka, Kehidupan 4 Shio Ini Diprediksi Semakin Membaik Mulai 10 Juni 2026
- Beredar 24 Nama Terseret Kasus BGN, Kuasa Hukum Sony Sonjaya: Nama Itu Sudah Diserahkan ke Penyidik
Pilihan
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
-
'Kalau Semua Diam, Siapa yang Akan Bicara?' Alasan Zaskia Adya Mecca Dukung Aksi Mahasiswa
-
Silakan Tabrak Kami! Polisi Tantang Massa Mahasiswa UI yang Nekat ke Bundaran HI
-
Mahasiswa Belum Muncul, Begini Kondisi Terkini Bundaran HI Jelang Aksi 12 Juni
-
Harry de Fretes Bagikan Kabar Haji Bolot Meninggal, Keluarga: Hoaks, Itu Orang Kurang Kerjaan
Terkini
-
Kemarau Panjang Mengintai, Penyakit dari Flu, Iritasi Mata hingga Dehidrasi Ancam Warga Bantul
-
8 Orang Diperiksa dalam Kasus Dugaan Malapraktik, Dua Dokter RSUD Prambanan Dimintai Keterangan
-
Shafiyah Journey & Expo 2026 Bakal Hadir di Jogja: Jadi Ruang Terpadu Gaya Hidup Islami
-
Persulit Usulan Gelar Pahlawan HB II, Trah Sultan Gugat UU Gelar dan Tanda Jasa ke MK
-
Kenaikan Harga Pertamax Picu Efek Domino, Akademisi Desak Pemerintah Evaluasi Subsidi BBM