Soal Rencana Sekolah Rakyat, Wali Kota Yogyakarta Pertimbangkan Kolaborasi Bersama Tamansiswa

SuaraJogja.id - Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, mengakui tengah mempertimbangkan kolaborasi Tamansiswa untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

Hal itu mempertimbangkan kendala keterbatasan lahan untuk mendirikan sekolah tersebut.

"Yogyakarta itu kan tidak punya lahan. Sekolah rakyat itu kan butuh lahan lima hektare, terus ada boarding school. Saya baru bentuk tim kecil untuk saya minta komunikasi dengan Tamansiswa," ujar Hasto saat ditemui wartawan di DPRD Kota Yogyakarta, Rabu (9/4/2025).

Mantan Kepala BKKBN itu menilai bahwa Tamansiswa menjadi salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan. Pasalnya sekolah yang didirikan oleh Ki Hadjar Dewantara itu memiliki infrastruktur dan sejarah pendidikan yang kuat.

Baca Juga: Tanggapi Langkah Tarif Trump, Wali Kota Jogja: Kuatkan Produk Lokal!

Terlebih lagi saat ini jumlah siswanya tidak sebanyak sebelumnya. Gagasan itu muncul untuk memaksimalkan aset pendidikan yang sudah ada sekaligus menghidupkan kembali nilai-nilai pendidikan khas Yogyakarta.

"Saya dengar Tamansiswa itu muridnya tidak terlalu banyak. Sementara sekolahnya besar. Saya akan mempelajari apakah bisa sekolah swasta di Yogyakarta yang punya lahan yang besar, seperti Tamansiswa misalnya," ujarnya.

Kendati demikian, Hasto menegaskan bahwa wacana ini belum dibicarakan langsung dengan pengurus Tamansiswa.

Dia telah meminta Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Kota Yogyakarta untuk membuka komunikasi awal guna menjajaki kemungkinan kolaborasi tersebut.

"Kalau bisa ya saya akan [bantu], karena saya tidak punya tanah lima hektare. Ya saya akan mendorong membantu Tamansiswa, untuk mengajukan," ucapnya.

Baca Juga: Waspada Lonjakan Sampah Lebaran, Yogyakarta Siapkan Jurus Ampuh Ini

Lebih dari urusan lahan, menurut Hasto, kolaborasi ini akan membawa nilai strategis tersendiri bagi dunia pendidikan.

Mengingat Tamansiswa yang memiliki akar sejarah dan filosofi pendidikan yang sangat relevan dengan semangat Sekolah Rakyat.

Selain memperkuat identitas budaya, langkah ini juga akan menegaskan keistimewaan Yogyakarta dalam bidang pendidikan.

"Akan saya bantu untuk meminta sekolah rakyat untuk Tamansiswa. Sekaligus Tamansiswa sebagai penanda keistimewaan. Karena disana ada nilai-nilai luhur yang dipertahankan, Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani," tandasnya.

"Daripada kita mencari tanah repot, mau gusur dan sebagainya. Memanfaatkan yang ada sekaligus melestarikan ciri khas budaya Yogyakarta. Termasuk nguri-uri warisan luhur Ki Hadjar Dewantara," imbuhnya.

Wali Kota berharap pengurus Tamansiswa untuk membuka diri terhadap rencana ini. Jika disambut baik, ia menyatakan siap mendorong penuh proses untuk kolaborasi pembentukan Sekolah Rakyat itu.

"Sekali lagi mudah-mudahan biar Tamansiswa nanti berkenan, karena kami tidak bisa paksa. Kalau berkenan, saya akan total untuk membantu. Kemudian kita ajukan ke Kementerian Sosial, biar menjadi sekolah rakyat. Boarding tidak bayar, dari SD sampai SMK, kan keren," ujar dia.

Selaras dengan Hasto yang akan menerapkan Sekolah Rakyat, Pemda DIY juga sudah bersiap untuk membangun sekolah bagi siswa kurang beruntung itu.

Pemda DIY nantinya akan membangun Sekolah Rakyat di Pandak, Bantul di lahan seluas 5 hektar.

"Proses verifikasi lokasi oleh tim pusat dari Kementerian Sosial. Lokasi utama yang telah disiapkan Pemda DIY berada di depan SMK Negeri 1 Pandak, Bantul. Kita akan bekerja sama antara Dinas PUP-ESDM, Dinas Pendidikan, dan Dinas Sosial," papar Sekda DIY, Beny Suharsono.

Bangunan sepenuhnya akan dibangun oleh pemerintah pusat melalui Kemensos dan tidak akan mengganggu aktivitas belajar mengajar di sekolah yang sudah ada di sekitar lokasi.

Seluruh sarana dan prasarana juga disiapkan Kemensos, termasuk asrama. Dengan demikian para siswa bisa tinggal di asrama, termasuk disediakan makan.

Sekolah Rakyat yang menjadi kewenangan Pemda DIY, nantinya akan dimanfaatkan bagi siswa setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau SMA.

Hal ini berbeda dari kabupaten/kota yang memiliki kewenangan di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Diperkirakan Pemkab Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul yang rencananya membangun Sekolah Rakyat untuk dua jenjang pendidikan tersebut.