SuaraJogja.id - Ketua Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Gugun El Guyanie, menyoroti masuknya aparat TNI ke perguruan tinggi.
Hal itu dinilai sebagai ancaman serius terhadap kebebasan akademik.
Dia menyatakan bahwa pasca disahkannya revisi UU TNI, tentara semakin leluasa memasuki domain sipil. Tidak terkecuali kampus, dunia politik, dan bahkan bisnis.
"Kalau sepatu tentara sudah menginjakkan kaki di ruang-ruang diskusi di perguruan tinggi, berarti akan muncul intervensi terhadap obyektifikasi akademik," kata Gugun El Guyanie dalam keterangannya dikutip, Selasa (29/4/2025).
Menurut Gugun intervensi militer terhadap acara ilmiah, seperti yang terjadi di UIN Walisongo belum lama ini seolah menjadi bukti nyata.
Terkait ruang kebebasan berpikir ilmiah dan kebebasan belajar bagi mahasiswa yang terancam.
"Kalau ada intervensi dari TNI terhadap acara ilmiah seperti di UIN Walisongo, jelas itu ancaman terhadap kebebasan akademik, kebebasan berpikir ilmiah dan kebebasan belajar bagi generasi muda," tegasnya.
Dia mengatakan bahwa para pimpinan perguruan tinggi tidak boleh bersikap pasif. Apalagi seolah-olah melegitimasi keberadaan militer di ruang akademik.
Gugun menekankan pentingnya sikap tegas dari civitas akademik terhadap fenomena ini.
Baca Juga: Bakso Kotak, Kuah Inovatif: Eksperimen Rasa Magister UGM ke Gerobak yang Inspiratif
"Sebaiknya para pimpinan perguruan tinggi jangan pasif, apalagi melegitimasi seolah-olah tidak ada masalah dengan masuknya TNI ke dalam ruang akademik," imbuhnya.
Selain itu, Gugun turut mengajak organisasi mahasiswa, pusat studi, dosen, dan para peneliti untuk mendesak pemerintah baik menteri bahkan presiden agar segera menghentikan praktik militerisasi kampus yang dinilai mengancam otonomi perguruan tinggi.
"Perguruan tinggi harus netral dari intervensi kekuasaan, termasuk rezim militer. Agar tumbuh subur bunga-bunga prestasi anak bangsa yang bebas dari tekanan tentara," ujarnya.
"Jangan buat mahasiswa menjadi ketakutan ketika menggelar diskusi, menyelenggarakan seminar, dan diintimidasi ketika aksi turun ke jalan," tambahnya.
Lebih lanjut, ia menyebut bahwa arah politik hukum Presiden Prabowo Subianto yang memperluas fungsi TNI ke dunia pendidikan telah melukai semangat reformasi.
Gugun mengajak seluruh akademisi dan mahasiswa untuk bergerak bersama meluruskan penyimpangan tersebut.
Berita Terkait
Terpopuler
- REDMI 15 Resmi Dijual di Indonesia, Baterai 7.000 mAh dan Fitur Cerdas untuk Gen Z
- Kehabisan Uang Usai Mudik di Jogja, Ratusan Perantau Berburu Program Balik Kerja Gratis
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 23 Maret 2026: Klaim THR, Diamond, dan SG2 Tengkorak
- Peta 30 Suara Mulai Terbaca, Munafri Unggul Sementara di Musda Golkar Sulsel
- Mobil Alphard Termurah, 100 Jutaan Dapat Tahun Berapa?
Pilihan
-
Ogah Terjebak Kemacetan di Pantura, Ratusan Pemudik Motor Pilih Tidur di Kapal Perang TNI AL
-
Sempat Dikira Tidur, Pria di Depan Gedung HNSI Juanda Ternyata Sudah Tak Bernyawa
-
Negara Tetangga RI Mulai Alami Krisis BBM
-
Danantara Tunjuk Teman Seangkatan Menko AHY di SMA Taruna Nusantara jadi Bos PT Pos
-
Kronologi Kecelakaan Bus vs Minibus di Pekanbaru, Tewaskan Bocah Perempuan
Terkini
-
Rapor Merah Libur Lebaran, Wisatawan Kabur dari Bantul, Kunjungan Anjlok 36 Persen!
-
Rekayasa Lalu Lintas Situasional Diterapkan di Jogja: Waspada 75 Ribu Kendaraan Arus Balik Hari Ini!
-
Kronologi Pemudik Terjebak di Jalan Sawah Sleman Akibat Google Maps, Antrean Panjang Tak Terhindar
-
Viral! Google Maps Sesatkan Pemudik Lebaran ke Jalan Sawah, Arus Balik Mencekam di Tengah Padi
-
5 Tips Agar Tiket Jambi Jakarta Bisa Lebih Menguntungkan