Sekolah Rakyat di Jogja Laris Manis, Dinsos Turun Tangan Lakukan Verifikasi Ketat

SuaraJogja.id - Meski belum dimulai, program Sekolah Rakyat di Yogyakarta nampaknya diminati warga.

Dinas Sosial DIY mencatat, jumlah pendaftar Sekolah Rakyat sudah mencapai 700 orang.

"Jumlah pendaftar [sekolah rakyat] jauh melebihi kuota yang tersedia," ujar Kepala Dinas Sosial DIY, Endang Patmintarsih dikutip Jumat (9/5/2025).

Endang menyebutkan, pada awalnya Sekolah Rakyat hanya membuka kuota untuk 150 siswa.

Mereka rencananya ditempatkan belajar di dua lokasi, yakni di Sonosewu dan Purwomartani.

Para siswa setingkat SMA yang tidak mampu secara ekonomi nantinya akan ikut program pendidikan berbasis asrama.

Namun karena adanya lonjakan pendaftar tersebut, pemerintah akhirnya menambah kapasitas Sekolah Rakyat di Yogyakarta hingga 300 siswa. Karenanya pendaftaran secara resmi ditutup.

"Rencananya, 200 siswa akan ditempatkan di Sonosewu dan 100 siswa di Purwomartani," jelasnya.

Endang menambahkan, pihaknya pun akhirnya harus melakukan verifikasi ketat terhadap data sosial calon siswa.

Baca Juga: Jadi Tim Penyusun Soal ASPD, Disdikpora DIY Selidiki Guru SMPN 10 Jogja

Selain itu melihat sejauh mana motivasi calon siswa yang ingin masuk ke Sekolah Rakyat.

Proses verifikasi imi menjadi tahap krusial sebelum menentukan peserta yang benar-benar layak diterima.

Tidak hanya aspek administratif, komitmen anak dan dukungan orang tua juga menjadi perhatian utama dalam verifikasi tersebut.

"Kami perlu memastikan calon siswa berasal dari keluarga miskin dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, khususnya pada desil 1. Jangan sampai anak ingin sekolah, tetapi tidak diizinkan orang tua karena harus tinggal di asrama," ujar dia.

Endang menambahkan, proses verifikasi calon siswa tengah dilakukan saat ini.

Verifikasi dilakukan oleh 728 pendamping yang telah memahami kondisi sosial masyarakat secara mendalam.

Mereka memotret keadaan anak dan lingkungan rumah sebagai bahan pertimbangan seleksi.

Selain itu turun langsung ke lapangan untuk memetakan profil anak dan kondisi rumahnya.

"Kondisi tempat tinggal menjadi indikator penting. Dari sini kami bisa menilai kelayakan siswa masuk Sekolah Rakyat. Langkah ini untuk memastikan seleksi berlangsung objektif dan adil," jelasnya.

Endang menyebutkan, seleksi Sekolah Rakyat memang berbeda dari seleksi pendidikan formal. Program sekolah ini tidak menggunakan kriteria nilai akademik.

Seleksi difokuskan pada motivasi dan kemauan anak untuk bersekolah dan dukungan dari keluarga.

“Setiap anak akan dibuatkan profil lengkap, yang menjadi dasar pengambilan keputusan," ujarnya.

Sementara untuk ketersediaan tenaga pengajar, lanjut Endang, proses rekrutmen masih berlangsung di tingkat pusat.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bertanggungjawab melakukan seleksi kepala sekolah, guru, dan pamong kelas.

Kementerian Sosial menangani sarana, prasarana, dan pendampingan siswa. Namun distribusi tenaga pengajar belum bisa dipastikan waktunya.

Peluncuran Sekolah Rakyat ditargetkan bisa dilakukan pada awal Juli 2025. Sekolah tersebut akan beroperasi dengan sistem boarding school.

"Nantinya guru dan staf pengajar bisa berasal dari dalam maupun luar DIY, karena prosesnya dikelola langsung oleh pemerintah pusat," jelasnya.

Endang menambahkan, program Sekolah Rakyat memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Program ini juga akan menekankan penguatan karakter.

Dalam pelaksanaannya, kemungkinan akan ada program penjurusan sesuai minat dan bakat siswa. Namun implementasinya masih dalam tahap pembahasan.

"Mereka akan dibekali pendidikan karakter, karena sebagian besar berasal dari latar belakang yang rentan. Yang utama, kami ingin anak-anak tumbuh dengan mental yang kuat, punya cita-cita, dan keterampilan," ujar dia.

Kontributor : Putu Ayu Palupi