Koperasi Merah Putih: Mimpi Desa Wisata Mandiri Terwujud? Ini Strategi Jitu Kemenpar & Kemenkop

SuaraJogja.id - Koperasi Merah Putih siap hadir di desa-desa wisata yang ada di Indonesia.

Hal ini menyusul lewat kerja sama yang dilakukan antara Kementerian Koperasi dan Kementerian Pariwisata.

Adapun Kementerian Koperasi bersama Kementerian Pariwisata resmi menandatangani nota kesepahaman terkait pembentukan dan penguatan Koperasi Merah Putih di Desa Wisata Widosari, Samigaluh, Kulon Progo, Jumat (9/5/2025).

Kerja sama ini ditujukan untuk mengoptimalkan sektor pariwisata berbasis desa, melalui penguatan kelembagaan dan usaha koperasi yang berkelanjutan.

Baca Juga: BUKP Kulonprogo Krisis, Nasabah Panik Tarik Dana, Pemda DIY Janjikan Solusi Ini

Menteri Pariwisata (Menpar), Widiyanti Putri Wardhana menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen pembentukan Koperasi Merah Putih bagi desa wisata.

Apalagi ada ribuan desa wisata di Indonesia yang berpotensi untuk mendukung program koperasi tersebut.

"Nah dari Kementerian Pariwisata telah mendata ada 6.100 desa wisata, lalu yang akan masuk ke dalam pilot projek Koperasi Merah Putih ini ada 17 desa wisata di awal dan akan diintensifikasi lagi menjadi 291 desa wisata," kata Widiyanti, Jumat.

Dalam pelaksanaannya nanti, Kemenpar akan fokus memberdayakan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) untuk memperkuat integrasi dalam ekosistem koperasi.

"Nah kami fokusnya untuk juga memberdayakan penguatan kelompok sadar wisata atau Pokdarwis, yang terintegrasi dalam ekosistem koperasi Merah Putih," tandasnya.

Baca Juga: Kulon Progo "Gercep" Tekan Stunting, 957 Posyandu Digencarkan

Sementara itu, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyoroti pentingnya penguatan koperasi desa wisata.

Terlebih sebagai lembaga yang mampu menopang kebutuhan masyarakat serta pendorong ekonomi lokal.

Budi Arie menyebut, realisasi program ini akan menyasar sektor-sektor strategis yang benar-benar dibutuhkan masyarakat desa.

"Nah pertanyaannya kan bagaimana sinerginya dengan Kopdes Merah Putih, Kopdes Merah Putih ini memang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama di sektor yang strategis seperti apotek desa, klinik desa, gudang cold storage, terus juga gerai sembako dan juga unit simpan pinjam," ungkap Budi Arie.

Dalam kesempatan ini, dia menekankan pentingnya koperasi sebagai alternatif pembiayaan bagi masyarakat desa. Sehingga tidak lagi terjerat rentenir dan tengkulak.

Menurutnya, Koperasi Merah Putih dapat berperan untuk menjadi jaringan distribusi dan pemasaran secara nasional.

"Ini jaringan distribusi baru, jaringan pemasaran baru. Jadi nanti dari koperasi oleh koperasi untuk koperasi. Karena Pak Presiden selalu sampaikan jaringan koperasi nasional. Jadi semua hasil desa itu enggak usah khawatir soal pemasarannya," tegasnya.

Kerja sama lintas kementerian ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam mewujudkan desa wisata yang mandiri, inklusif, dan berdaya saing.

Selain meningkatkan pendapatan masyarakat, kata Budi Arie program ini juga didorong agar mampu mendukung ketahanan pangan dan produksi dalam negeri.

"Tadi Bu Menteri juga udah sampaikan ini soal ketahanan pangannya, karena kita mau semuanya dihasilkan dari dalam negeri sendiri. Jadi kalau bisa tadi kambing ini ekspor. Kita punya potensi yang luar biasa, ayam, telur kita enggak boleh impor, kalau bisa kita swasembada," ujar dia.

Seperti diketahui, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) adalah inisiatif pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan mengurangi kemiskinan melalui pembentukan koperasi di seluruh desa di Indonesia.

Program ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan menyediakan akses permodalan yang lebih sehat dan berkeadilan, serta memutus ketergantungan pada pinjaman online, tengkulak, dan rentenir yang selama ini membebani masyarakat desa.

Koperasi Desa Merah Putih memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan memperkuat ekonomi lokal.

Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat, pengelolaan yang profesional, dan dukungan berkelanjutan dari pemerintah.

Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap koperasi didirikan berdasarkan studi kelayakan yang matang dan dilengkapi dengan pelatihan serta pendampingan yang memadai untuk pengurus koperasi.