Sekolah Rakyat: Solusi Pendidikan untuk Kaum Miskin Ekstrem? Wamen Tinjau Langsung Tamansiswa

SuaraJogja.id - Wakil Menteri Sosial (Wamen) Agus Jabo Priyono dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti melakukan peninjauan langsung ke kompleks SMA Taman Madya IP Tamansiswa, Yogyakarta, Sabtu (10/5/2025).

Peninjauan ini dilakukan sebagai bagian dari rencana pemanfaatan sekolah tersebut untuk program Sekolah Rakyat (SR).

Diketahui SR sendiri menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat miskin ekstrem.

Dalam kunjungan tersebut, Kementerian Sosial dan Kementerian PU melakukan berbagai asesmen terkait kelaikan lokasi yang akan dijadikan sekolah berbasis boarding (asrama) itu.

Termasuk mengecek lengkap dengan berbagai fasilitas pendukung.

Adapun Tamansiswa menjadi salah satu titik tambahan yang tengah dipertimbangkan setelah sebelumnya pemerintah telah menetapkan 53 titik existing dan 12 tambahan lainnya di berbagai wilayah di Indonesia untuk Sekolah Rakyat.

"Semua nanti skema pembangunan sarana-prasarana diserahkan ke PU. Kita menunggu asesmen dari PU kalau kemudian ini bisa, layak, ya, akan kita pakai," kata Agus Jabo dikutip Minggu (11/5/2025).

Diakui Agus Jabo, meskipun Tamansiswa masuk radar sebagai calon lokasi SR. Namun masih ada beberapa persoalan teknis yang harus diselesaikan.

Termasuk pemindahan delapan kelas aktif yang saat ini masih digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.

Baca Juga: Surga Kuliner Jogja Kembali Bergairah Intip Bocoran Jogja Food & Beverage Expo 2025 yang Wajib Dikunjungi

"Walaupun di sini masih ada permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan, misalnya masih ada [siswa] yang sekolah, ada 8 kelas, itu ya kemudian harus dipindah. Supaya di tempat yang akan dijadikan sebagai Sekolah Rakyat itu betul-betul isinya ya siswa-siswa dari Sekolah Rakyat," paparnya.

Ia menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat harus dilakukan secara terpadu.

Mencakup asrama, laboratorium, ruang ibadah, dapur, hingga lapangan.

"Boarding ter-integrated dan semua fasilitasnya tersedia, bukan hanya kelas sama asrama tapi kita butuh lab, butuh dapur, butuh ruang makan, butuh ruang ibadah, lapangan, gitu lho. Jadi itu nanti yang akan di asesmen dan akan diskemakan oleh pihak PU," ucapnya.

"Jadi posisi kemensos sudah memberikan, ya, titik-titik mana saja yang akan di asesmen, apakah itu layak dan bisa dijadikan sekolah rakyat atau tidak. Jadi beliau [Wamen PU] nanti sama timnya yang akan membahas skemanya," imbuhnya.

Sekolah Rakyat dijadwalkan mulai beroperasi pada Juli 2025 di 53 lokasi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Pada tahap pertama, penyelenggaraan akan memanfaatkan 45 aset milik Kemensos, 6 aset milik pemerintah daerah, dan 2 aset milik perguruan tinggi.

Pada tahap awal, Sekolah Rakyat akan terdiri dari 131 rombongan belajar (rombel), masing-masing berisi 25 siswa.

Komposisinya meliputi 1 rombel jenjang SD, 63 rombel jenjang SMP, dan 67 rombel jenjang SMA. Secara keseluruhan, diperkirakan terdapat 3.275 siswa yang akan mengikuti program ini.

Seperti diketahui, Sekolah Rakyat adalah inisiatif pendidikan nonformal yang bertujuan memberikan akses belajar kepada masyarakat yang kesulitan mengakses pendidikan formal, seperti anak-anak dari keluarga miskin, pekerja anak, atau mereka yang putus sekolah.

Konsep ini sering dihidupkan oleh masyarakat, LSM, atau komunitas, dan kini mulai digadang-gadang secara lebih serius oleh pemerintah sebagai bagian dari solusi inklusivitas pendidikan.

Apakah Sekolah Rakyat Bisa Menyelesaikan Masalah Pendidikan?

Potensi Penyelesaian:

Menjangkau yang Terpinggirkan: Anak-anak di pelosok, pekerja anak, atau keluarga miskin yang sulit masuk sekolah formal bisa tetap belajar.

Fleksibilitas Belajar: Bisa menyesuaikan dengan kondisi siswa, termasuk waktu dan pendekatan belajar.

Pemberdayaan Masyarakat: Menghidupkan peran masyarakat dalam pendidikan.

Tantangan yang Masih Ada:

Standarisasi dan Akreditasi: Banyak Sekolah Rakyat belum memiliki sistem evaluasi atau ijazah yang diakui negara.

Kualitas Pengajar: Tidak semua relawan memiliki latar belakang pendidikan atau pelatihan yang memadai.

Ketergantungan pada Swadaya: Jika tidak didukung pemerintah secara berkelanjutan, banyak yang rawan bubar.