Titik Terang Sengketa Lempuyangan: Keraton Turun Tangan, Warga Dapat Ganti Untung

SuaraJogja.id - Polemik warga kampung Tegal Lempuyangan, Bausasran, Danurejan, Kota Yogyakarta dengan PT KAI mulai ada titik terang.

Setelah beberapa kali diskusi alot, Keraton Yogyakarta sebagai pemilik tanah di kawasan Stasiun Lempuyangan sudah bertemu kedua belah pihak.

Penghageng Datu Dana Suyasa Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Mangkubumi di Balai Kota Yogyakarta, Rabu (14/5/2025) mengungkapkan, kasus ini sudah berproses.

Warga yang terdampak akan mendapat ganti untung.

"Iya sedang berproses [kasus lempuyangan], jadi sudah ketemu sama warga, saya sudah ketemu sama KAI, ya mudah-mudahan bisa segera selesai," ungkapnya.

Namun putri sulung Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan HB X itu tidak merinci isi pertemuan itu.

Mangkubumi hanya menyampaikan proses penyelesaian polemik PT KAI dengan warga Bausasran masih dalam proses.

Mangkubumi menyebut akan ada uang pengganti untuk warga terdampak penggusuran di Lempuyangan.

Saat ini dalam proses penghitungan ganti untung 13 Kepala Keluarga (KK) warga terdampak.

Baca Juga: Pengukuran 14 Rumah di Lempuyangan Batal, Warga Pasang Badan

"Tinggal itung-itungan semuanya, ganti untung, bukan ganti rugi," jelasnya.

Mangkubumi menambahkan, selain penataan kawasan Stasiun Lempuyangan, Keraton Yogyakarta juga tengah membahas peraturan walikota (perwal) tentang Sumbu Filosofi. Karena itu pihaknya bertemu dengan Wakil Walikota (wawali).

Namun Mangkubumi menyampaikan belum ada evaluasi mengenai kawasan Sumbu Filosofi.

Perwal tersebut diterbitkan agar penataan kawasan sumbu filosofi bisa dilaksanakan dengan lebih baik.

"Poin-poinnya tentunya penataan kawasan baik di zona inti, zona penyangga, kemudian penataan sesuai dengan amanah dari UNESCO. Penataan wilayah lebih baik lah, ya ditata lah supaya nggak kumuh, nggak penuh. Utamanya pasti itu [melindungi kawasan sumbu filosofi]," tandasnya.

Secara terpisah Ketua RW 01 Tegal Lempuyangan, Anton Handriutomo, menjelaskan PT KAI sudah mendatangi rumahnya untuk melakukan pengukuran terkait pemberian ganti untung bagi warga terdampak penggusuran PT KAI.