Wacana Buku Cetak di Sekolah Rakyat Jadi Penyelamat, Industri Percetakan Dapat Angin Segar

"Buku hilang, majalah hilang, tapi packaging-nya meningkat. Kebutuhan packaging itu meningkat setiap tahun," ujar Ahmad.

Bahkan, kata dia, menurut data BPS, nilai pasar cetak kemasan pada 2025 diperkirakan mencapai Rp100 triliun.

Kendati demikian, produksi buku masih punya harapan. Terutama jika pemerintah konsisten menggunakan dana BOS untuk pengadaan buku bagi siswa.

"Kalau sebelumnya disebutkan bahwa dana BOS itu 10 persen itu untuk beli buku, yang tahun kemarin nggak ada, tapi insyaallah tahun ini mungkin ada lagi," ujarnya.

Baca Juga: Dari Gudeg hingga Inovasi, Yogyakarta Gelar Pameran Makanan Minuman Bertaraf Internasional

Ia menambahkan bahwa sistem e-katalog memungkinkan pencetakan buku oleh pihak swasta untuk kemudian dijual ke sekolah.

Sehingga tetap dengan pengawasan penuh dari pemerintah terkait konten yang disediakan.

Ahmad menyebut dukungan terhadap wacana kebijakan buku cetak itu juga datang dari Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan.

Hal itu disampaikan anggota Komisi X, Ferdiansyah dalam pertemuan informal bersama Pusat Perbukuan Nasional beberapa waktu lalu.

"Itu setuju bahwa memang buku cetak ini harus diaktifkan kembali. Dan selaras dengan keinginan Menteri Pendidikannya juga, Pak Mu'ti [Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah] juga," tandasnya.

Baca Juga: Sekolah Rakyat: Solusi Pendidikan untuk Kaum Miskin Ekstrem? Wamen Tinjau Langsung Tamansiswa

Jogja Printing Expo Jadi Momentum

Pameran industri percetakan yang digelar pertama kali di Yogyakarta tahun ini menjadi langkah awal positif untuk memperkenalkan teknologi cetak terbaru kepada pelaku industri grafika di daerah.

Ia menilai pameran ini bisa menjadi pintu masuk bagi daerah-daerah di luar Jakarta dan Surabaya untuk lebih aktif dalam pengembangan industri percetakan.

Terlebih, teknologi cetak kini berkembang pesat dan mampu menjawab berbagai kebutuhan industri, termasuk kemasan dan pendidikan.

PPGI senantiasa mendorong pemerintah melalui Kementerian Perindustrian agar tak hanya memfasilitasi impor.

Lebih dari itu juga mengupayakan pembangunan pabrik atau perakitan mesin cetak di dalam negeri.