Wacana Buku Cetak di Sekolah Rakyat Jadi Penyelamat, Industri Percetakan Dapat Angin Segar

SuaraJogja.id - Industri percetakan mendorong wacana penggunaan kembali buku cetak dalam dunia pendidikan.

Terutama pada program terbaru pemerintah yakni Sekolah Rakyat.

Ketua Umum Persatuan Perusahaan Grafika Indonesia (PPGI), Ahmad Mughira Nurhani, menilai hal ini akan menjadi angin segar bagi sektor grafika nasional yang sempat tertekan akibat digitalisasi.

"Jadi, kami mendukung dengan apa yang diinginkan oleh Menteri Pendidikan, yaitu kembali kepada buku cetak untuk anak SD sampai SMA. Karena memang juga di negara-negara luar, juga negara maju juga sekarang sudah kembali ke buku cetak. Finlandia, Amerika, Jepang, segala semua," kata Ahmad ditemui saat Jogja Printing Expo (JPE) di JEC, Rabu (21/5/2025).

Baca Juga: Dari Gudeg hingga Inovasi, Yogyakarta Gelar Pameran Makanan Minuman Bertaraf Internasional

Menurut Ahmad, anak-anak usia sekolah dasar hingga menengah tidak seharusnya terus-menerus terpapar layar gawai.

Diperlukan untuk membangun kembali membaca dan bahkan menulis.

"Jangan lagi anak-anak SD kita suruh lihat buku dari handphone atau dari tablet," tegasnya.

Dia menyebut kebiasaan itu tidak sehat dan berdampak pada perkembangan kognitif maupun kesehatan mata.

Selain itu, wacana itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Sistem Perbukuan Nasional, pemerintah wajib menyediakan buku pelajaran bagi semua siswa.

Baca Juga: Sekolah Rakyat: Solusi Pendidikan untuk Kaum Miskin Ekstrem? Wamen Tinjau Langsung Tamansiswa

Harapan itu juga Ahmad tujukan pada program Sekolah Rakyat. Dia berharap salah satu program prioritas pemerintah di bidang pendidikan itu dapat menjadi stimulus permintaan buku cetak.

"Harusnya stimulus. Jangan lagi pakai handphone ngelihatnya. Kasian yang anak-anak sekarang pakai kacamata gara-gara 24 jam ngelihat handphone. Matanya kan, kasian gitu," tuturnya.

"Ya, buku cetak, buku cetak maupun buku tulis. Buku tulis juga pengaruh," imbuhnya.

Media Cetak Turun tapi Kemasan Naik

Ahmad mengakui saat ini tren produksi di industri percetakan telah bergeser.

Media cetak seperti majalah yang menurun drastis namun kebutuhan kemasan yang justru meningkat drastis.

"Buku hilang, majalah hilang, tapi packaging-nya meningkat. Kebutuhan packaging itu meningkat setiap tahun," ujar Ahmad.

Bahkan, kata dia, menurut data BPS, nilai pasar cetak kemasan pada 2025 diperkirakan mencapai Rp100 triliun.

Kendati demikian, produksi buku masih punya harapan. Terutama jika pemerintah konsisten menggunakan dana BOS untuk pengadaan buku bagi siswa.

"Kalau sebelumnya disebutkan bahwa dana BOS itu 10 persen itu untuk beli buku, yang tahun kemarin nggak ada, tapi insyaallah tahun ini mungkin ada lagi," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa sistem e-katalog memungkinkan pencetakan buku oleh pihak swasta untuk kemudian dijual ke sekolah.

Sehingga tetap dengan pengawasan penuh dari pemerintah terkait konten yang disediakan.

Ahmad menyebut dukungan terhadap wacana kebijakan buku cetak itu juga datang dari Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan.

Hal itu disampaikan anggota Komisi X, Ferdiansyah dalam pertemuan informal bersama Pusat Perbukuan Nasional beberapa waktu lalu.

"Itu setuju bahwa memang buku cetak ini harus diaktifkan kembali. Dan selaras dengan keinginan Menteri Pendidikannya juga, Pak Mu'ti [Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah] juga," tandasnya.

Jogja Printing Expo Jadi Momentum

Pameran industri percetakan yang digelar pertama kali di Yogyakarta tahun ini menjadi langkah awal positif untuk memperkenalkan teknologi cetak terbaru kepada pelaku industri grafika di daerah.

Ia menilai pameran ini bisa menjadi pintu masuk bagi daerah-daerah di luar Jakarta dan Surabaya untuk lebih aktif dalam pengembangan industri percetakan.

Terlebih, teknologi cetak kini berkembang pesat dan mampu menjawab berbagai kebutuhan industri, termasuk kemasan dan pendidikan.

PPGI senantiasa mendorong pemerintah melalui Kementerian Perindustrian agar tak hanya memfasilitasi impor.

Lebih dari itu juga mengupayakan pembangunan pabrik atau perakitan mesin cetak di dalam negeri.

Termasuk untuk menyuarakan pentingnya aturan agar barang-barang impor, khususnya yang butuh kemasan, dicetak di Indonesia.

"Barangnya bawa sini tanpa di box atau di assembling sini. Baru bungkusnya, boks-nya dibikin di sini," kata Ahmad.

Dengan semangat kolaborasi antara industri dan pemerintah, Ahmad optimistis industri percetakan nasional akan semakin kuat dan mampu bersaing, tak hanya dalam skala nasional tapi juga global.

Adapun Jogja Printing Expo 2025 akan berlangsung mulai 21-24 Mei 2025 di Jogja Expo Center (JEC).

Tahun ini, JPE 2025 melibatkan 27 peserta, termasuk 10 UMKM, dan menargetkan hingga 12.000 pengunjung dari berbagai kalangan industri.

CEO Krista Exhibitions, Daud D Salim mengatakan penyelenggaraan Jogja Printing Expo 2025 sekaligus mempertegas pentingnya Yogyakarta sebagai kawasan potensial untuk pertumbuhan industri grafika.

"Ini komitmen untuk membawa industri percetakan lebih dekat dengan pelaku kreatif, UMKM, dan pasar potensial di Yogyakarta, pameran ini dirancang sebagai wadah untuk menjalin koneksi, berbagi pengetahuan, dan memperkenalkan inovasi teknologi terkini," tegas Daud.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan berharap pameran ini dapat menjadi agenda rutin.

Sehingga mampu mendorong pelaku industri lokal untuk melek teknologi dan mampu bersaing secara nasional.

"Kami berharap ada pameran seperti bisa bisa berjalan secara periodik. Sehingga UMKM atau pengusaha di Jogja bisa lebih terbuka wawasan dan bisa mengikuti perkembangan yang ada," ujar Wawan.