Diperlukan kewenangan lembaga lain agar dapat menilai secara objektif status JC tersebut.
"Akan berkurang resiko jual beli perkaranya kalau itu bertingkat, tidak langsung diajukan kepada penyidik terus disetujui atau ditolak tetapi nanti dari penyidik mengajukan kepada LPSK untuk objektifikasi untuk menilai apakah permohonannya itu memenuhi syarat atau tidak, dikabulkan atau tidak, harusnya seperti itu," tuturnya
Selain LPSK, Zaenur bilang untuk pengajuan yang dilayangkan ke JPU bisa diobjektifikasi oleh majelis hakim.
"Penyidik ke LPSK, tapi kalau ini di level penuntutan harusnya ada satu lagi, pada hakim untuk mengojektifikasi apakah permohonan sebagai justice collaborator itu suatu permohonan yang masuk akal, sesuatu yang beralasan atau tidak," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Nissan Bekas yang Jarang Rewel untuk Pemakaian Jangka Panjang
- 5 Sunscreen untuk Hilangkan Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- 5 HP Murah dengan NFC Harga Rp1 Jutaan, RAM 6 GB Performa Jempolan
- 5 Sepatu Skechers Paling Nyaman untuk Jalan Kaki, Cocok Dipakai Lansia
- Purbaya Temukan Uang Ribuan Triliun Milik Jokowi di China? Kemenkeu Ungkap Fakta Ini
Pilihan
-
KLH Gugat 6 Perusahaan Rp 4,8 Trliun, Termasuk Tambang Emas Astra dan Toba Pulp Lestari?
-
Bursa Transfer Liga Inggris: Manchester United Bidik Murillo sebagai Pengganti Harry Maguire
-
John Herdman Termotivasi Memenangi Piala AFF 2026, Tapi...
-
Purbaya Sebut Bisnis Sektor Media Cerah: Saham DIGI, TMPO, dan VIVA Langsung Ceria
-
Dari 'Kargo Gelap' Garuda ke Nakhoda Humpuss: Kembalinya Ari Askhara di Imperium Tommy Soeharto
Terkini
-
Skema Haji Berubah, Kuota Haji Jogja Bertambah 601 Orang, Masa Tunggu Terpangkas Jadi 26 Tahun
-
Indonesia Miskin Keteladanan, Muhammadiyah Desak Elit Selaraskan Ajaran dan Tindakan
-
8 Wisata Jogja Terbaru 2026 yang Cocok Dikunjungi Saat Libur Panjang Isra Miraj
-
Libur Isra Miraj, 34 Ribu Wisatawan Diprediksi Masuk Yogyakarta per Hari
-
PSIM Yogyakarta Fokus Benahi Konsistensi Jelang Putaran Kedua Super League 2025/2026