Muhammad Ilham Baktora | Hiskia Andika Weadcaksana
Jum'at, 01 Agustus 2025 | 21:34 WIB
Direktur Pusat Sains Lanskap Berkelanjutan (PSLB) Instiper Yogyakarta, Agus Setyarso di Jogja. [Hiskia/Suarajogja]

SuaraJogja.id - Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menghadapi tekanan ekologis serius.

Jika dibiarkan ekosistem yang ada perlahan bakal mulai lenyap.

Direktur Pusat Sains Lanskap Berkelanjutan (PSLB) Instiper Yogyakarta, Agus Setyarso, mengatakan setidaknya ada dua faktor utama yang menjadi ancaman lanskap alam DIY.

Pembangunan yang tak memperhatikan kelestarian lingkungan serta lemahnya tata kelola hutan rakyat.

"Peta hari ini adalah lanskap di DIY itu ada ancaman terhadap ekosistemnya. Ekosistem Merapi, ekosistem Gunungkidul, ekosistem Kulon Progo, itu ancamannya makin bertambah," kata Agus saat ditemui wartawan, Jumat (1/8/2025).

Agus menyoroti banyaknya pembangunan di DIY yang dilakukan tanpa pertimbangan dampak lingkungan jangka panjang. Padahal, lanskap Merapi hingga Kulon Progo memiliki fungsi penting.

Termasuk di Gunungkidul juga yang erat dengan ketersediaan air dan perlindungan keanekaragaman hayati.

"Pembangunan-pembangunan itu tidak dirancang dengan mempertimbangkan konsekuensi lingkungan," tegasnya.

Diungkapkan Agus, hutan rakyat di DIY kini jauh lebih luas dibanding hutan negara, yakni 50 ribu hektare berbanding 16 ribu hektare.

Baca Juga: Marak Bendera One Piece Berkibar jelang HUT RI, Pakar Sebut Bentuk Rasa Muak Rakyat pada Negara

Namun sayangnya, hutan rakyat itu nyaris tak terurus. Pasalnya tidak ada lembaga maupun aturan khusus yang kemudian mengelolanya.

Hal ini berakibatnya pada maraknya praktik tebang pohon untuk kebutuhan jangka pendek. Tanpa kemudian memikirkan pola pemanfaatan yang berkelanjutan.

"Jadi masyarakat yang hari ini mau mantu, ya hari ini hutan ku tak tebang," ucapnya

Program Perhutanan Sosial Gagal

Agus turut menyoroti program perhutanan sosial yang digagas pemerintah. Program itu dinilai tidak berhasil membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

"Alasannya adalah program pemerintah untuk perhutanan sosial yang paling prioritas itu membagikan lahan pada masyarakat. Memberikan SK perhutanan," ujar Agus.

Load More